darul-islam-di-aceh

More documents

Recommendations

Info

160 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia pertanyaan anggota DPR mengenai “Peristiwa Daud Beureuèh” disebutkan bahwa “mengenai pertanyaan tentang penyusunan daftar penangkapan kurang lebih 300 orang, di sini Pemerintah hendak menerangkan bahwa Jaksa Agung tidak pernah menyusun daftar tersebut”. Berdasarkan keterangan tersebut M. Nur El Ibrahimy berkesimpulan bahwa pembuatan dan sekaligus pembocoran “les hitam” tersebut sengaja dilakukan oleh lawan-lawan politik, termasuk Jaksa Tinggi Sunarjo, yang dengan sengaja ingin menjebak Tgk. M. Daud Beureuèh dan kawan-kawannya. Meskipun “les hitam” tersebut tidak benar 83 namun pengaruhnya sangat besar terhadap menciptakan keresahan dan mematangkan rencana pemberontakan. 84 J. Menggumpalnya Kekecewaan Masa tenang di Aceh hasil penyelesaian yang diusahakan Natsir dan Daud Beureuèh tidak berlangsung lama. Sejak awal April tampak tanda-tanda pertama keresahan baru, ketika suatu gerakan anti-PUSA baru memperoleh momentum. Pada 8 April 1951 di Aceh dibentuk Badan Keinsjafan Rakyat (BKR). Badan ini dalam banyak hal mirip dengan gerakan Sajid Ali Alsaqaf. Kelihatannya semua tujuannya adalah untuk menegakkan pemerintah yang tidak korup dan berkesanggupan, namun sasaran pokok adalah pemimpin-pemimpin PUSA. Seperti juga dalam gerakan Sajid Ali Alsaqaf, uleebalang dan alim ulama turut serta di dalamnya. Tujuan-tujuan BKR yang dinyatakan adalah untuk membantu Pemerintah, "di mana perlu", dalam memberikan penerangan tentang kebijaksanaannya dan memperkukuh hubungannya dengan rakyat. Program yang lebih konkrit diuraikan dalam suatu resolusi yang diterima BKR pada l5 April 1951. Resolusi ini mulai dengan pernyataan 83 Tidak benarnya “les hitam” baru diketahui setelah pemberontakan sudah terjadi. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah kurang tanggap terhadap kondisi yang terjadi di Aceh saat itu. 84 Ibid. Ditabuhnya Genderang Perang Sabil dan Bijstand 209 2. Menteri Dalam Negeri: Teungku Sulaiman Daud 3. Menteri Peperangan: Teungku H. Affan 4. Menteri Pendidikan dan Penerangan: Saleh Adri 5. Menteri Kehakiman: Teungku Zainal Abidin. 10 Untuk mendukung jalannya perjuangan, kelompok pembe-rontak mendapatkan dana untuk membeli persenjataan, pakaian, obatobatan, dan keperluan lainnya yang dipungut dari penduduk. Pungutan dana tersebut resmi atas instuksi Teungku M. Daud Beureuèh tanggal 5 April 1954 yang isinya “Perang menegakkan Negara Islam adalah fardhu ain, wajib dikerjakan oleh tiap rakyat yang memeluk agama Islam”. Oleh karenanya dana perjuangan wajib dipungut bagi yang tidak memungut senjata. 11 Jenis nafkah perang yang mereka kumpulkan terdiri dari Senif, Ibnu Sabil, dan Mualaf dari zakat fitrah, infaq kendaraan bermotor dan sepeda, cukai galian pasir, cukai ternak dan cukai dari komoditi pertanian. 12 Selain itu kelompok pemberontak juga mengambil cukai dari perkebunan-pekebunan besar yang ada di Aceh. Pihak perkebunan tidak punya pilihan lain kecuali harus mematuhinya untuk menjamin kelancaran usahanya, karena saat itu mereka tidak dapat mengandalkan perlindungan dari pasukan Pemerintah. Pembayaran pajak terhadap kelompok pemberontak tersebut tidak dilaporkan kepada Pemerintah. Untuk menjamin keselamatan dan kedudukan pimpinan per-kebunan, kelompok pemberontak merekayasa seakanakan pajak ter-sebut dipungut di bawah todongan senjata. Situasi ini terus berlang-sung sampai penyelesaian masalah ini tuntas dilakukan pada awal tahun 1960-an. 13 10 Ibid. 11 Insider, op. cit. hlm. 96-97. 12 M. Isa Sulaiman, op. cit., hlm. 306. 13 Ibid.
208 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia pemerintahan biasa; dan di dalam Negara Bagian Aceh terdapat Majelis Syuro dan sebuah kabinet. Sebagai Kepala Negara pertama terpilih Teungku M. Daud Beureuèh, dan ketua Majelis Syura sementara terpilih Teungku Amir Husin Al Mujahid. Mulai saat itu terbentuk pula kabinet pertama dengan susunan sebagai berikut: 1. Perdana Menteri merangkap Menteri Dalam Negeri: Hasan Ali 2. Menteri Keuangan dan Kesehatan: T. A. Hasan 3. Menteri Pertahanan dan Keamanan: Husin Yusuf 4. Menteri Ekonomi dan Kemakmuran: T. M. Amin 5. Menteri Kehakiman: Teungku Zainal Abidin 6. Menteri Pendidikan: Teungku M. Ali Kasim 7. Menteri Penerangan: A. Gani Mutiara8 Dalam perkembangan selanjutnya diadakan dua buah kementerian baru yaitu Kementerian Perhubungan dan Kementerian Sosial yang masing-masing dipimpin oleh Teungku Jusuf Hasjim dan Teungku Harun B.E. Selanjutnya, Husin Yusuf yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan digantikan oleh Hasan Saleh yang memakai jabatan baru yaitu sebagai Menteri Peperangan. 9 Setelah terbentuknya Dewan Revolusi pimpinan Hasan Saleh pada bulan Mei 1959 DI/TII Aceh terpecah menjadi dua, sebagian berada di bawah Hasan Saleh yang tidak lama kemudian membubarkan diri setelah tercapai persetujuan dengan Misi Hardi dan sebagian lagi berada di bawah Teungku M. Daud Beureuèh yang melanjutkan pemberontakan. Kelompok Daud Beureuèh yang melanjutkan pemberontakan membentuk kabinet baru yang terdiri dari orang-orang yang tetap setia kepadanya, yaitu: 1. Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan dan Kemakmuran: Hasan Aly 8 M. Nur El Ibrahimy, op. cit. hlm. 5. 9 Ibid. Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagalan Politik Soekarno dan Keberhasilan … 161 bahwa rakyat Aceh telah jadi terasing dari Pemerintah, "atau, lebih tepat, dari mayoritas mereka yang menamakan dirinya wakil atau pemimpin rakyat, yang pada saat ini menduduki kursi dalam Pemerintahan Aceh, dan bahwa kesadaran rakyat dalam hal ini telah menjadi lebih cerah karena pengalaman mereka selama ini pemimpinpemim-pin ini berjuang untuk cita-cita mereka sendiri dan bersaing dalam menumpuk kekayaan pribadi". Sebagai suatu jalan untuk memulihkan kepercayaan rakyat, BKR mendesak Pemerintah memecat pejabat-pejabat yang merintangi pelaksanaan keputusan Pemerintah atau mereka yang korup atau tidak mampu. Selanjutnya mereka mengimbau Pemerintah untuk memberikan bukti, Pemerintah benar-benar berusaha melindungi para warga negara dan harta miliknya. Langkah-langkah yang diusulkan BKR ter-masuk pemulihan harta kekayaan yang diurus Dewan-dewan Penim-bang kepada anak-anak yatim piatu uleebalang almarhum, dan penjelasan tentang sikap Pemerintah mengenai kejahatan-kejahatan yang dilakukan selama "revolusi sosial" dan a'kibatnya. Tambahan lagi BKR memohon kepada Pemerintah agar memecat panitia—yang dinyatakan dikuasai PUSA—yang dibentuk guna persiapan pemilihan umum di Aceh dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Akhirnya, bila perlu, Pemerintah Sipil hendaknya diganti oleh pemerintahan militer. 85 Walaupun resolusi BKR tidak menyebut nama-nama, jelas ia tertuju pada PUSA dan pemimpinpemimpinnya. Baik BKR maupun PUSA mempunyai cukup kesempatan untuk menarik perhatian umum terhadap keinginannya selama kunjungan Presiden Soekarno ke Aceh. Ketika tiba di Banda Aceh 30 Juli 1951, ia disambut para demonstran PUSA maupun BKR. Tulisan-tulisan BKR berbunyi: "Jangan rakyat saja yang diadili, tetapi juga penyeleweng-penyeleweng milik rakyat", "Pencuri ayam 85 Republik Indonesia: Provinsi Sumatera Utara, (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953), hlm. 439-440; SM Amin, Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh, (Jakarta: Soeroengan, 1956), hlm. 267-269.
Page 1 and 2:
384 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Aceh di Awal Kemerdekaan dijatuhi h
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130: 258 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 155 and 156: Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 179: 210 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 187 and 188: Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
show all

darul-islam-di-aceh

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?