darul-islam-di-aceh

216
Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia
pengabdian kesetiaannya. 31 Seperti juga di daerah-daerah lain yang
terkena pemberontakan Darul Islam, pejabat-pejabat paling rendahlah
yang merasakan dampak pemberontakan paling langsung.
Melaksanakan pekerjaan di daerah-daerah yang pengaruh Darul Islamnya
kuat berbahaya sekali. Jadi tidaklah meng-herankan, Pemerintah
Republik—dalam usahanya untuk membangun pemerintahan lokalnya
lagi—menghadapi kesulit-an mendapatkan orang yang bersedia
mewakilinya di tingkat desa. Walaupun berhasil mengisi lowonganlowongan
dan mengganti para pejabat yang kesetiaannya diragukan
dalam eselon-eselon pemerintahan yang lebih tinggi, Pemerintah tidak
bisa mendapatkan cukup calon yang setia untuk jabat-an-jabatan yang
lebih rendah ini. Pada April 1954 Pemerintah Republik berhasil
membangun pemerintahan lagi dari tingkat camat ke atas, yaitu di
daerah-daerah perkotaan yang relatif aman. Namun suatu komisi
parlemen yang mengunjungi Aceh pada awal 1954 terpaksa
melaporkan bahwa para bupati, we-dana, dan camat yang baru
diangkat di Aceh Besar dan Pidie masih tidak bisa melakukan
perjalanan tugas di daerah-daerahnya dan hanyalahSaman di kotakota
dan tempat-tempat tugas pasukan Angkatan Darat.f Beberapa
camat harus diiringi pengawalan bersenjata ke posnya pada pagi hari
dan kembali ke kota dengan cara yang sama pada malam hari. 32
Bersamaan dengan itu dua puluh persen jabatan imam mukim dan
keuchik masih lowong. 33 Tambahan lagi, di sejumlah desa, imam
mukim pemerintah Republik Indonesia dan keuchik juga diam-diam
bekerja untuk kaum pemberontak.
Secara ekonomis daerah ini sangat menderita karena
terganggunya lalu lintas. Pada banyak bagian di Aceh pada waktu itu
seperti lazimnya daerah yang dikuasai pemberon-tak—terlihat
jembatan-jembatan yang hancur atau jalan-jalan yang tak dapat
31 Gelanggang, op.cit.., hlm.106.
32 Ibid., hlm. 107.
33 C. van Dijk, Darul Islam, Sebuah Pemberontakan, (ter.), (Jakarta: Grafiti Pers, 1993),
hlm. 54.
Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagalan Politik Soekarno dan Keberhasilan … 153
Ancaman ini diulangi pada saat kunjungan sebuah delegasi Pemerintah
Pusat dari Jakarta yang diketuai Menteri Dalam Negeri, Assaat,
pada akhir September. Pada kesempatan ini para pamong praja Aceh
mengeluarkan pernyataan pada penutupan suatu pertemuan antara
delegasi dan mereka sendiri yang membicarakan status Aceh bahwa
bila Pemerintah Pusat terus menolak mengakui tuntutan rakyat Aceh
untuk otonomi dalam arti yang seluas-luasnya, mereka akan
meletakkan jabatan, demikian pula sejumlah besar bawahan mereka.
Delegasi Assaat gagal bicara tentang soal itu dengan pemimpinpemimpin
daerah. Demikian juga Wakil Presiden Indonesia Mohammad
Hatta tidak berhasil dalam hal ini.pada kunjungannya ke Banda
Aceh, November 1950.
Akhirnya tercapai penyelesaian pada Januari 1951 oleh Perdana
Menteri ketika itu, Natsir. Pada 23 Januari dia mengucapkan pidato
radio di Banda Aceh dengan mengumumkan tercapainya persetujuan
mengenai persoalan ini. Nalsir menyatakan di sini, pembentukan provinsi
Aceh tidak lagi dianggap "saudara-saudara kita di Aceh ini sebagai
suatu palang pintu yang menutup segala kemungkinan lain". 67 Tengku
Daud Beureu`eh mengeluarkan pernyataan tentang persetujuan yang
dicapai pada waktu yang sama. Pernyataan ini mengemukakan
sejumlah sebab mengapa Aceh menghentikan perlawanannya
terhadap penggabungan ke dalam provinsi Sumatera Utara, termasuk
kenyataan bahwa Pemerintah Pusat tidak menolak tuntutan Aceh
untuk otonomi, dan persetujuan bahwa masalah ini akan diselesaikan
dalam kerangka seluruh bangsa, dan Aceh tidak akan merintangi
pelaksanaan pemerintahan Sumatera Utara. Bersamaan dengan itu
dinyatakan, perjuangan untuk otonomi akan dilanjutkan dan bahwa
"niat perletakan jabatan secara non kooperatif sebagai suatu syarat bila
tuntutan mendapat otonomi buat daerah Aceh kalau tidak dipenuhi,
67 Republik Indonesia: Provinsi Sumatera Utara, (Jakarta: Kementerian Penerangan,
1953), hlm. 422-430.