darul-islam-di-aceh
darul-islam-di-aceh
darul-islam-di-aceh
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
216<br />
Darul Islam <strong>di</strong> Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional <strong>di</strong> Indonesia<br />
pengab<strong>di</strong>an kesetiaannya. 31 Seperti juga <strong>di</strong> daerah-daerah lain yang<br />
terkena pemberontakan Darul Islam, pejabat-pejabat paling rendahlah<br />
yang merasakan dampak pemberontakan paling langsung.<br />
Melaksanakan pekerjaan <strong>di</strong> daerah-daerah yang pengaruh Darul Islamnya<br />
kuat berbahaya sekali. Ja<strong>di</strong> tidaklah meng-herankan, Pemerintah<br />
Republik—dalam usahanya untuk membangun pemerintahan lokalnya<br />
lagi—menghadapi kesulit-an mendapatkan orang yang berse<strong>di</strong>a<br />
mewakilinya <strong>di</strong> tingkat desa. Walaupun berhasil mengisi lowonganlowongan<br />
dan mengganti para pejabat yang kesetiaannya <strong>di</strong>ragukan<br />
dalam eselon-eselon pemerintahan yang lebih tinggi, Pemerintah tidak<br />
bisa mendapatkan cukup calon yang setia untuk jabat-an-jabatan yang<br />
lebih rendah ini. Pada April 1954 Pemerintah Republik berhasil<br />
membangun pemerintahan lagi dari tingkat camat ke atas, yaitu <strong>di</strong><br />
daerah-daerah perkotaan yang relatif aman. Namun suatu komisi<br />
parlemen yang mengunjungi Aceh pada awal 1954 terpaksa<br />
melaporkan bahwa para bupati, we-dana, dan camat yang baru<br />
<strong>di</strong>angkat <strong>di</strong> Aceh Besar dan Pi<strong>di</strong>e masih tidak bisa melakukan<br />
perjalanan tugas <strong>di</strong> daerah-daerahnya dan hanyalahSaman <strong>di</strong> kotakota<br />
dan tempat-tempat tugas pasukan Angkatan Darat.f Beberapa<br />
camat harus <strong>di</strong>iringi pengawalan bersenjata ke posnya pada pagi hari<br />
dan kembali ke kota dengan cara yang sama pada malam hari. 32<br />
Bersamaan dengan itu dua puluh persen jabatan imam mukim dan<br />
keuchik masih lowong. 33 Tambahan lagi, <strong>di</strong> sejumlah desa, imam<br />
mukim pemerintah Republik Indonesia dan keuchik juga <strong>di</strong>am-<strong>di</strong>am<br />
bekerja untuk kaum pemberontak.<br />
Secara ekonomis daerah ini sangat menderita karena<br />
terganggunya lalu lintas. Pada banyak bagian <strong>di</strong> Aceh pada waktu itu<br />
seperti lazimnya daerah yang <strong>di</strong>kuasai pemberon-tak—terlihat<br />
jembatan-jembatan yang hancur atau jalan-jalan yang tak dapat<br />
31 Gelanggang, op.cit.., hlm.106.<br />
32 Ibid., hlm. 107.<br />
33 C. van Dijk, Darul Islam, Sebuah Pemberontakan, (ter.), (Jakarta: Grafiti Pers, 1993),<br />
hlm. 54.<br />
Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagalan Politik Soekarno dan Keberhasilan … 153<br />
Ancaman ini <strong>di</strong>ulangi pada saat kunjungan sebuah delegasi Pemerintah<br />
Pusat dari Jakarta yang <strong>di</strong>ketuai Menteri Dalam Negeri, Assaat,<br />
pada akhir September. Pada kesempatan ini para pamong praja Aceh<br />
mengeluarkan pernyataan pada penutupan suatu pertemuan antara<br />
delegasi dan mereka sen<strong>di</strong>ri yang membicarakan status Aceh bahwa<br />
bila Pemerintah Pusat terus menolak mengakui tuntutan rakyat Aceh<br />
untuk otonomi dalam arti yang seluas-luasnya, mereka akan<br />
meletakkan jabatan, demikian pula sejumlah besar bawahan mereka.<br />
Delegasi Assaat gagal bicara tentang soal itu dengan pemimpinpemimpin<br />
daerah. Demikian juga Wakil Presiden Indonesia Mohammad<br />
Hatta tidak berhasil dalam hal ini.pada kunjungannya ke Banda<br />
Aceh, November 1950.<br />
Akhirnya tercapai penyelesaian pada Januari 1951 oleh Perdana<br />
Menteri ketika itu, Natsir. Pada 23 Januari <strong>di</strong>a mengucapkan pidato<br />
ra<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Banda Aceh dengan mengumumkan tercapainya persetujuan<br />
mengenai persoalan ini. Nalsir menyatakan <strong>di</strong> sini, pembentukan provinsi<br />
Aceh tidak lagi <strong>di</strong>anggap "saudara-saudara kita <strong>di</strong> Aceh ini sebagai<br />
suatu palang pintu yang menutup segala kemungkinan lain". 67 Tengku<br />
Daud Beureu`eh mengeluarkan pernyataan tentang persetujuan yang<br />
<strong>di</strong>capai pada waktu yang sama. Pernyataan ini mengemukakan<br />
sejumlah sebab mengapa Aceh menghentikan perlawanannya<br />
terhadap penggabungan ke dalam provinsi Sumatera Utara, termasuk<br />
kenyataan bahwa Pemerintah Pusat tidak menolak tuntutan Aceh<br />
untuk otonomi, dan persetujuan bahwa masalah ini akan <strong>di</strong>selesaikan<br />
dalam kerangka seluruh bangsa, dan Aceh tidak akan merintangi<br />
pelaksanaan pemerintahan Sumatera Utara. Bersamaan dengan itu<br />
<strong>di</strong>nyatakan, perjuangan untuk otonomi akan <strong>di</strong>lanjutkan dan bahwa<br />
"niat perletakan jabatan secara non kooperatif sebagai suatu syarat bila<br />
tuntutan mendapat otonomi buat daerah Aceh kalau tidak <strong>di</strong>penuhi,<br />
67 Republik Indonesia: Provinsi Sumatera Utara, (Jakarta: Kementerian Penerangan,<br />
1953), hlm. 422-430.