darul-islam-di-aceh

More documents

Recommendations

Info

152 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia jang lebar? dengan mencantumkan semua alasan untuk memberikan status tersendiri untuk Aceh. Panjang lebar diuraikan kedudukan istimewa dan masalah-masalah khusus daerah ini, dan alasan-alasan dikemukakan tentang perlunya memperlakukan Aceh berbeda dalam banyak hal. Keadaan istimewa Aceh dan masalah-masalah khususnya di bidang pendidikan, ekonomi, hukum, dan agama membedakannya dari bagian lain Sumatera Utara, demikian dikemukakan. Daerahnya lain bukan saja karena sifat khusus masalah-masalah ini, tetapi juga karena ukuran besarnya. Aceh harus menghadapi keterbelakangan pendidikan yang amat besar, sedangkan sistem irigasi dan jalan-jalan raya buruk sekali, dan industri perikanan sangat membutuhkan perbaikan. Seterusnya dinyatakan, masalah-masalahnya begitu hebat untuk bisa dihadapi secara efektif oleh pemerintahan kabupaten, maka memerlukan perhatian pemerintah tingkat provinsi. Bersamaan dengan itu ditekankan perlunya bagi orang yang menanggulangi masalah-masa-lah ini untuk menyadari dan mengenal keadaan khusus Aceh, dengan mengemukakan kekhawatiran bahwa bila Aceh menjadi bagian dari Sumatera Utara syarat-syarat ini tidak terpenuhi, hingga akibatnya persoalan-persoalannya tidak akan dihadapi secara tepat. Pernyataan itu mengakhiri dengan ancaman, "bila Aceh tidak menjadi provinsi tersendiri di bawah kedaulatan Pemerintah Pusat, kami, Putra-putra Aceh yang dewasa ini menduduki jabatan dalam pemerintahan? Dan semua yang menganut cita-cita yang sama, pada hari Pemerintah Pusat nenolak tuntutan -tuntutan tersebut tadi akan meninggalkan lembaga-lembaga pemerintah dan akan minta mengembalikan mandat kami oleh kepala Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat". Namun, Daud Beureu`eh mengisyaratkan, orang Aceh bukanlah orang Maluku, para pegawai negeri hanyalah mengundurkan diri dan Aceh tidak akan memproklamasikan diri menjadi negara tersendiri. 66 66 C. van Dijk, op.cit., hlm. 259. Ditabuhnya Genderang Perang Sabil dan Bijstand 217 dilalui. Kadang-kadang melakukan perjalanan di darat hanyalah mungkin dengan konvoi. Dalam hal-hal lain diperlukan izin pasukan Darul Islam, yang biasanya diperoleh setelah membayar. Ini tidak hanya berlaku bagi perjalanan pribadi tetapi juga bagi lalu lintas bus dan truk. Sebenarnya beberapa pengusaha membayar kepada kaum pemberontak sejumlah uang tertentu hanya untuk bisa terus berusaha. 34 Juga perjalanan kereta api mengalami kesulitan. Di samping risiko dihentikannya kereta api, sering terjadi bencana pada jalan kereta api dan stasiun. Selama bertahun-tahun tidak mungkin menjadwalkan perjalan kereta api, khususnya di Pidie. 35 Jalan yang paling aman adalah berlayar dengan kapal, tetapi fasilitas-fasilitas perkapalan jauh dari cukup untuk mengimbangi kekurangan fasilitas perhubungan darat. 36 Pada mulanya pemberontakan tampaknya tidak meng-akibatkan terjadinya kekurangan pangan secara mendadak atau penurunan dalam produktivitas perkebunan pertanian. Ada laporan-laporan menggelisahkan yang beredar tentang pengaruh pemberontakan yang negatif di ekonomi perkebun-an, seperti larinya buruh dalam jumlah besar dan bahwa pekerjaan pertanian dan pengurusan perkebunan sangat menderita. Personil asing dianjurkan mengungsi dari perke-bunan, sedangkan dalam beberapa hal di samping itu manajemen Indonesia lari mengikuti pemberontak. Ada lapor-an tentang Said Abubakar, yang mengontrak sebuah perke-bunan di Langsa, lenyap dengan membawa serta Rp 300.000,— uang gaji. Selanjutnya di ladang-ladang minyak Aceh Timur, seluruh manajemen, termasuk Direktur Umum Amir Husin al Mudjahid menghilang. Tetapi sumber-sumber resmi pemerintah menyatakan semua ini tidak mempengaruhi produktivitas. Ladang-ladang minyak masih berfungsi normal (artinya sedikit sekali) sedangkan hasil perkebunan malahan 34 Bachtiar Yunus menyatakan (1953:3) mengenai Aceh, sementara perusahaan seperti - Atra dan Nasional dapat terus berjalan tanpa diganggu, yang lain-lain praktis harus menghentikan dinasnya karena kendaraan mereka sering dihentikan dan diserang 35 Gelanggang, op.cit., hlm. 113-115. 36 Amin, op.cit., hlm.8.
216 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia pengabdian kesetiaannya. 31 Seperti juga di daerah-daerah lain yang terkena pemberontakan Darul Islam, pejabat-pejabat paling rendahlah yang merasakan dampak pemberontakan paling langsung. Melaksanakan pekerjaan di daerah-daerah yang pengaruh Darul Islamnya kuat berbahaya sekali. Jadi tidaklah meng-herankan, Pemerintah Republik—dalam usahanya untuk membangun pemerintahan lokalnya lagi—menghadapi kesulit-an mendapatkan orang yang bersedia mewakilinya di tingkat desa. Walaupun berhasil mengisi lowonganlowongan dan mengganti para pejabat yang kesetiaannya diragukan dalam eselon-eselon pemerintahan yang lebih tinggi, Pemerintah tidak bisa mendapatkan cukup calon yang setia untuk jabat-an-jabatan yang lebih rendah ini. Pada April 1954 Pemerintah Republik berhasil membangun pemerintahan lagi dari tingkat camat ke atas, yaitu di daerah-daerah perkotaan yang relatif aman. Namun suatu komisi parlemen yang mengunjungi Aceh pada awal 1954 terpaksa melaporkan bahwa para bupati, we-dana, dan camat yang baru diangkat di Aceh Besar dan Pidie masih tidak bisa melakukan perjalanan tugas di daerah-daerahnya dan hanyalahSaman di kotakota dan tempat-tempat tugas pasukan Angkatan Darat.f Beberapa camat harus diiringi pengawalan bersenjata ke posnya pada pagi hari dan kembali ke kota dengan cara yang sama pada malam hari. 32 Bersamaan dengan itu dua puluh persen jabatan imam mukim dan keuchik masih lowong. 33 Tambahan lagi, di sejumlah desa, imam mukim pemerintah Republik Indonesia dan keuchik juga diam-diam bekerja untuk kaum pemberontak. Secara ekonomis daerah ini sangat menderita karena terganggunya lalu lintas. Pada banyak bagian di Aceh pada waktu itu seperti lazimnya daerah yang dikuasai pemberon-tak—terlihat jembatan-jembatan yang hancur atau jalan-jalan yang tak dapat 31 Gelanggang, op.cit.., hlm.106. 32 Ibid., hlm. 107. 33 C. van Dijk, Darul Islam, Sebuah Pemberontakan, (ter.), (Jakarta: Grafiti Pers, 1993), hlm. 54. Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagalan Politik Soekarno dan Keberhasilan … 153 Ancaman ini diulangi pada saat kunjungan sebuah delegasi Pemerintah Pusat dari Jakarta yang diketuai Menteri Dalam Negeri, Assaat, pada akhir September. Pada kesempatan ini para pamong praja Aceh mengeluarkan pernyataan pada penutupan suatu pertemuan antara delegasi dan mereka sendiri yang membicarakan status Aceh bahwa bila Pemerintah Pusat terus menolak mengakui tuntutan rakyat Aceh untuk otonomi dalam arti yang seluas-luasnya, mereka akan meletakkan jabatan, demikian pula sejumlah besar bawahan mereka. Delegasi Assaat gagal bicara tentang soal itu dengan pemimpinpemimpin daerah. Demikian juga Wakil Presiden Indonesia Mohammad Hatta tidak berhasil dalam hal ini.pada kunjungannya ke Banda Aceh, November 1950. Akhirnya tercapai penyelesaian pada Januari 1951 oleh Perdana Menteri ketika itu, Natsir. Pada 23 Januari dia mengucapkan pidato radio di Banda Aceh dengan mengumumkan tercapainya persetujuan mengenai persoalan ini. Nalsir menyatakan di sini, pembentukan provinsi Aceh tidak lagi dianggap "saudara-saudara kita di Aceh ini sebagai suatu palang pintu yang menutup segala kemungkinan lain". 67 Tengku Daud Beureu`eh mengeluarkan pernyataan tentang persetujuan yang dicapai pada waktu yang sama. Pernyataan ini mengemukakan sejumlah sebab mengapa Aceh menghentikan perlawanannya terhadap penggabungan ke dalam provinsi Sumatera Utara, termasuk kenyataan bahwa Pemerintah Pusat tidak menolak tuntutan Aceh untuk otonomi, dan persetujuan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam kerangka seluruh bangsa, dan Aceh tidak akan merintangi pelaksanaan pemerintahan Sumatera Utara. Bersamaan dengan itu dinyatakan, perjuangan untuk otonomi akan dilanjutkan dan bahwa "niat perletakan jabatan secara non kooperatif sebagai suatu syarat bila tuntutan mendapat otonomi buat daerah Aceh kalau tidak dipenuhi, 67 Republik Indonesia: Provinsi Sumatera Utara, (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953), hlm. 422-430.
Page 1 and 2:
384 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Aceh di Awal Kemerdekaan dijatuhi h
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122: 266 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 155 and 156: Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 171: 218 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 187 and 188: Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
show all

darul-islam-di-aceh

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?