darul-islam-di-aceh

More documents

Recommendations

Info

146 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia bertambah. Gubernur S.M. Amin dalam pidato pembukaannya pada sidang pertama Dewan Perwakilan Daerah Sumatra Utara menunjukkan pengertian yang mendalam terhadap masalah-masalah yang terkandung sehubungan dengan pembentukan provinsi khusus ini dengan menyatakan: "Perubahan pemerintahan yang akan dilaksanakan ini membawa perubahan prinsipiil dan perubahan yang bersifat radikal. Sampai saat ini dasar Pemerintahan Daerah adalah kesatuan keresidenan; kesatuan keresidenan ini didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang terutama bersifat etnologis. Keresidenan Aceh didasarkaan atas kesatuan Aceh; Keresidenan Tapanuli atas kesatuan Batak; Keresidenan Sumatera Timur atas kesatuan Melayu. Nyatalah kepada kita bahwa bentukan kesatuan ini didasarkan atas kesatuan kebangsaan yang sempit. Suatu dasar yang sefiarusnya tidak layak lagi dipergunakan di dalam Republik kita. Maka, pembentukan provinsi yang akan kita laksanakan ini tidaklah lagi didasarkan atas dasar-dasar yang lama, tetapi atas dasar baru, yaitu atas dasar-dasar yang mengenai persatuan ekonomi, politik, dan lain lain". 51 Selanjutnya dikemukakan: "Negara kita berdasar antara lain atas perasaan kebangsaan yang satu, bangsa Indonesia; tidak ada tempat untuk bangsa Aceh, bangsa Batak, ataupun bangsa Melayu. Bagi negara hanyalah satu bangsa, bangsa yang terdiri dari beberapa golongan, yaitu yang berasal dari daerah Tapanuli, daerah Aceh, daerah Sumatera Timur, dan seterusnya. Perbedaan agama bagi kita bukanlah menjadi soal. Kita bebas menganut agama yang kita percayai menurut keyakinan kita; perbedaan agama tidaklah sekali-kali memecah persatuan kebangsaan kita". 52 Kedua faktor yang menarik perhatian S.M. Amin dalam pidatonya ini, yaitu perbedaan kesukuan dan keagamaan antara Aceh dan kedua daerah Sumatera Utara lainnya, sesungguhnya memainkan peranan penting dalam tuntutan 51 Sumatera Utara, Republik Indonesia: Provinsi Sumatera Utara, (Jakarta: Kementerian Penerangan, 1953), hlm. 188-189. 52 Ibid., hlm.1901. Ditabuhnya Genderang Perang Sabil dan Bijstand 223 peraturan, dan sebagai-nya yang dikeluarkan Republik Indonesia, yang semuanya bernapaskan semangat Hinduisme. PNI dan sejumlah partai kecil dituduh menjadi alat dalam usaha-usaha ini. Karena partai-partai ini semuanya menekankan sila Pancasila na-sionalisme Indonesia sebagai kedok politik bagi usaha-usaha mereka melanjutkan Hinduisme. Banyak orang muslim menurut laporan masuk dalam perangkap dan mendukung orang-orang yang sesungguhnya berusaha menghancurkan Islam. Di samping mengidentifikasikan kalangan Muslim Jawa dengan Hinduisme, pernyataan-pernyataan ini mengungkap-kan kecemasan dan melakukan serangan terhadap kemajuan komunisme. Perubahan pemerintah pada Juli 1953 ditafsir-kan sebagai tanda nyata pengaruh komunisme yang makin bertambah dalam bidang politik. Perubahan ini meliputi penggantian Kabinet Wilopo, yang didukung Masyumi dan PNI, oleh kabinet pertama Ali Sastroamidjojo, yang di dalamnya tidak terdapat menteri-menteri Masyumi dan memperoleh dukungan PKI di DPR. Perubahan ini dinyatakan sebagai salah satu sebab langsung dari pemberontakan. Dengan Ma-syumi yang dipaksa menjadi oposisi, pemerintah telah jatuh ke dalam tangan musuh-musuh Islam. Pemberontakan selanjutnya digambarkan kepada rakyat Aceh sebagai kelanjutan perlawanan sebelum Perang terhadap kolonialisme Belanda dan perjuangan mereka untuk kemer-dekaan. Republik Indonesia secara tegas dinyatakan telah kehilangan hak untuk bertindak atas nama proklamasi kemerdekaan. Bukan saja ia tidak memberikan kepada Islam tempat yang layak dalam masyarakat, tetapi lebih celaka lagi, sesungguhnya ia merupakan produk Belanda. Menurut ke-biasaan gerakan-gerakan pemberontak lain, ia dijuluki nama "Republik Konferensi Meja Bundar". Ahli waris yang sah dari proklamasi Agustus 1945 adalah Negara Islam Indonesia, yang telah mengambil alih perjuangan untuk kemerdekaan setelah eksistensi Republik Indonesia berakhir sebagai akibat Pemerintahnya ditangkap
222 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia yang berlakulah yang telah menimbulkan pemberontakan. Ia menasihati para pemimpin Republik agar tidak menggunakan kekerasan, tetapi menanggulangi inti pokok persoalan dan memperlabaiki. dasar-dasar negara mereka, juga kebijaksanaan mereka. 46 Dalam pernyataan-pernyataan yang lain pemberontakan ini ditandai sebagai suatu gerakan untuk membebaskan Aceh dari kolonialisme Jawa. Di sini pemimpin-pemimpin di Jakar-ta dilukiskan sebagai orang kafir sesudah Islam dihancurkan, umpamanya melalui pengubahan sistem pendidikan. Selan-jutnya mereka dicap sebagai pejabat-pejabat yang korup, mengangkat teman-teman sendiri pada jabatan-jabatan yang penting, dan dinyatakan memecat atau memberhentikan de-ngan sewenang-wenang setiap orang yang tidak termasuk kalangannya "karena kesehatan mereka tidak seratus persen, karena mereka tidak berpendidikan, ada yang tidak beres dengan penampilan mereka, pendeknya senbu satu alasan". 47 Sambil lalu, kutipan yang akhir ini menunjukkan, kebijak-sanaan Pemerintah Pusat menggunakan ukuran-ukuran tertentu untuk diterima menjadi pegawai negeri dan tentara juga menimbulkan kemarahan yang sangat besar di Aceh. Pemimpin-pemimpin Republik di Jakarta dituduh ber-usaha mengutamakan kepentingan Jawa dan orang Jawa. Banyak dikemukakan latar belakang Hindu mereka. Pada April 1954 umpamanya, Daud Beureuèh melukiskan Peme-rintah Republik sebagai pemerintah Hindu yang mengenakan baju nasionalis yang sangat mirip dengan komunisme. 48 Has-rat pokoknya, dalam mata kaum pemberontak Aceh, adalah untuk mengembalikan zaman kerajaan Majapahit dalam masa jayanya. Dikatakan, penyebaran ideidenya dilakukan melalui saluran undang-undang, peraturan- 46 Gelanggang, Ibid., hlm. 45-51. 47 Amin, Sekitar…, hlm. 88. 48 Gelanggang, Ibid., hlm. 54. Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagalan Politik Soekarno dan Keberhasilan … 147 Aceh untuk otonomi daerah. Soal pemerintah daerah untuk sementara bergeser ke tempat kedua pentingnya ketika Desember 1948 Belanda melancarkan aksi militernya yang kedua dan menangkap seluruh Pemerintah Republik di Yogyakarta. Dalam pengaturan pertahanan daerah terhadap serangan Belanda, pembagian pemerintahan Indonesia pada akhir 1948 dibatalkan dan sistem yang berlaku sebelumnya dipergunakan lagi. Menurut sistem akhir ini Sumatera dibagi dalam lima daerah militer, salah satu di antaranya terdiri dari Kabupaten Aceh, Langkat, dan Tanah Karo. Pada 1947, dan demikian pula pada akhir 1948, Tengku Daud Beureuèh menjadi gubernur militer dengan pangkat tituler mayor jen-deral. Perubahan besar yang menyangkut ini adalah, Daud Beureuèh kini menjadi kepala Pemerintahan Sipil maupun Tentara, sedangkan pada 1947 kekuasaan gubernur militer hanya dalam urusan militer dan urusan-urusan sipil yang berhubungan dengan pertahanan. Pengaturan baru ini secara resmi dikukuhkan Mei 1949 oleh Pemerintah Darurat yang dikepalai Sjafruddin Prawiranegara yang dibentuk setelah ditangkapnya Soekarno dan kabinetnya yang mula-mula berkedudukan di Buktiktinggi dan kemudian di Banda Aceh. Pada 16 Mei Pemerintah ini mengumumkan, dbalam daerah-daerah militer khusus semua kekuasaan sipil dan militer akan berada pada gubernur militer. 53 Keesokan harinya jabatan gubernur provinsi dihapuskan di Sumatera, dan berubah menjadi jabatan wakil pemerintah. 54 Sesudah Kabinet yang lama mulai lagi melaksanakan tugasnya, Juli 1949, setelah para anggotanya dibebaskan Belanda dan Pemerintah Darurat dibubarkan jabatan wakil perdana menteri khusus untuk Sumatera diadakan. Jabatan ini diberikan kepada Sjafruddin Prawiranegara. Mengingat perhubungan antara Jawa dan Sumatera masih sangat sulit, dia diberi kekuasaan luas. Demikianlah dia berhak membuat peraturan yang mempunyai kekuatan hukum sesudah 53 Lihat, Keputusan Pemerintah Darurat Republik Irldonesia no. 21. 54 Lihat, Keputusan Pemerintah Darurat Republik Indonesia no. 22.
Page 1 and 2:
384 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Aceh di Awal Kemerdekaan dijatuhi h
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116: 272 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 155 and 156: Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 165: 224 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 187 and 188: Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
show all

darul-islam-di-aceh

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?