darul-islam-di-aceh

More documents

Recommendations

Info

142 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia yang tidak diinginkan dapat dihindari. 46 G. Majelis Penimbang dan Harta Uleebalang Majelis Penimbang dan harta uleebalang juga mempunyai andil yang besar terhadap Peristiwa DI/TII Aceh, sebagaimana keyakinan Pemerintah seperti yang diungkapkan oleh Perdana Menteri Ali Sostroamidjojo dalam Keterangan Pemerintah dalam rapat pleno DPR tanggal 2 Nopember 1953 mengenai Peristiwa Daud Beureuèh, yaitu “Pemerintah tetap berkeyakinan bahwa soal harta benda peninggalan uleebalang merupakan faktor terpenting dalam sebab musabab pemberontakan di Aceh sekarang ini”. Majelis Penimbang dibentuk dengan Peraturan Daerah No. 1 tahun 1946 yang ditandatangani oleh Residen Aceh T.M. Daudsyah dan disetujui oleh Wakil Ketua Badan Pekerja Dewan Perwakilan Aceh, Mr. S.M. Amin, atas anjuran Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh. Badan ini mempunyai hak dan kewajiban mengurus harta dan peninggalan uleebalang yang terlibat dalam Peristiwa Cumbok yang telah tewas. 47 Ada dua hak luar biasa yang diberikan kepada Majelis Penimbang untuk dapat menyelenggarakan kewajibannya, pertama Majelis Penimbang mempunyai hak kehakiman dan keputusannya merupakan vonis yang tidak dapat diganggu gugat; dan kedua, dalam melaksanakan kewajibannya majelis tidak semestinya menurut peraturan (susunan acara-proses) kehakiman, melainkan tergantung atas kebijaksanaan Majelis Penimbang semata-mata. 48 Dari kedua kewenangan tersebut dapat dilihat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Penimbang terhadap harta peninggalan uleebalang sangat besar dan tanpa batas. Kekuasaan yang cukup besar tersebut telah menimbulkan 46 M. Nur El Ibrahimy, op. cit. hlm. 75. 47 Menurut M. Nur El Ibrahimy, dalam naskah aslinya dicantumkan kata pengkhianat, bukan uleebalang. Lihat M. Nur El Ibrahimy, ibid., hlm. 173. 48 Ibid. hlm. 174. Ditabuhnya Genderang Perang Sabil dan Bijstand 227 Barat serta Tapanuli Barat. Perubahan-perubahan selanjutnya dilakukan pada Sep-tember tahun berikutnya, ketika para pemberontak melaku-kan konferensi di Batee Kureng, di Aceh Besar. Konferensi ini dihadiri sembilan puluh orang, dua orang dari mereka mewakili Sumatera Timur. Konferensi ini diselenggarakan beberapa bulan sesudah Daud Beureuèh diangkat Karto-su-wirjo sebagai wakil presiden Negara Islam Indonesia, Januari 1955. Selain dari Daud Beureuèh dimasukkan orang-orang Aceh lainnya dalam kabinet baru seluruh Indonesia Negara Islam Indonesia. Demikianlah Al Murthada (Amin Husin al Mudjahid) diangkat menjadi Wakil Kedua Menteri Pertahanan, Hasan Ali Menteri Urusan Luar Negeri dan Tengku Nya' Tjut (Nya' Cut) Menteri Pendidikan. Di konferensi Batee Kureng dibicarakan kedudukan Aceh dalam Negara Islam Indonesia dan struktur pemerintahan daerah. Mula-mula Daud Beureueh hanya bermaksud mengadakan perundingan dengan pena-sihatpenasihatnya yang terdekat, para anggota badan konsultatif Komandemen Aceh, tentang hubungan daerah de-ngan Negara Islam Indonesia dan Republik Insdonesia. Ia menganjurkan pembentukan suatu negara Aceh yang tersendiri, masih dalam kerangka Negara Islam (federal). Hadirnya benar-benar sejumlah pemimpin Darul Islam lebih banyak di Batee Kureng sehubungan dengan rencana untuk merayakan ulang tahun kedua proklamasi 1953 memaksa Daud Beureuèh mengadakan pertemuan yang lebih besar. Pada pertemuan kedua ini para pemimpin sepakat tentang pembentukan suatu negara tersendiri, walaupun beberapa orang, seperti T.A. Hasan, enggan berbuat yang demikian. Sebagai gantinya mereka mengajukan keinginan mereka menghendaki struktur negara ini yang lebih demokratis, yang di dalamnya pemerintah sipil akan bebas lagi dari peng-awasan militer dan akan dibentuk parlemen. Konferensi mencapai puncaknya dalam Piagam Batee Kureng, dengan mengubah status Aceh dari status provinsi menjadi negara dalam Negara Islam Indonesia. Piagam, yang menjadi semacam undang-undang dasar sementara,
226 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia bersangkutan— yang semuanya termasuk dalam staf komandemen dan tunduk kepada komandan pertamanya—dan paling-paling tiga orang luar, biasanya pemimpin-pemimpin agama. 53 Untuk menghasilkan perubahan-perubahan, struktur Tentara Islam Aceh juga harus diubah. Mula-mula Divisi Tengku Chik Ditiro terdiri dari lima resimen, masing-masing terbagi dalam sejumlah batalyon. Sejak akhir 1953 resimen-resimen ini disebut "pangkalan", dan dianggap dalam teori setidak-tidaknya terdiri dari pasukan mobil dan teritorial, 54 yang belakangan ini terdiri sebagian besar dari rakyat setem-pat yang bersenjatakan parang, pisau, dan sebagainya. Kini, Juni 1954, divisi ini dibagi lagi dalam enam resimen, satu resimen untuk tiap kabupaten. Kemudian resimen yag ke-tujuh, Resimen Tharmihim terbentuk, untuk melakukan operasi-operasi gerilya di Sumatera bagian timur. 55 Para bupati ketika itu ialah: Pidie: T.A. Hasan. Aceh Utara: Tengku Sjeh Abdul Hamid (Ajah Hamid) (Ayah Hamid). Aceh Timur: Saleh Adri. Aceh Selatan: Tengku Zakaria Junus (Zakaria Yunus). Aceh Besar: Ishak Amin (bupati pertama di sini, Sulaiman Daud, bekas residenkoordinator Aceh, ditangkap pada Mei 1954). Komandan Resimen ketika itu: Resimen I (Pidie): Ibrahim Saleh, abang Hasan Saleh. Resimen II (Aceh Utara): H. Ibrahim. Resimen III (Aceh Timur): A.R. Hanafiah. Resimen IV (Aceh Selatan): Saleh Kafa. Resimen V (Aceh Tengah): Iljas Lebai (Ilyas Lebai). Resimen VI (Aceh Besar): Abdullah Wahab. Resimen VII (Sumatera Timur): Haji Hasanuddin (pasukan Aceh Barat, yang dipimpin T.R. Idris, merupakan bagian Resimen Aceh Selatan). Angkatan Polisi Darul Islam dipimpin A.R. Hasjim (A.R. Hasyim). Selanjutnya terdapat tiga wakil gubernur, yaitu: Hasan Aly untuk Aceh Besar, Pidie, dan Aceh Tengah. Hasan Saleh untuk Aceh Utara, dan Timur dan Langkat-Tanah Karo. A.G. Mutiara untuk Aceh Selatan dan 53 Gelanggang, op.cit., hlm. 63-71; Amin, Peristiwa…., hlm. 72. 54 Gelanggang, Ibid., hlm. 56. 55 BJ. Boland, The Struggle of Islam in Modern Indonesia, (The Hague: Martinus Nijhoff Verhandelingen KITLV, 1971), hlm. 88. Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagalan Politik Soekarno dan Keberhasilan … 143 persoalan yang cukup ruwet dalam penyelesaian harta uleebalang. Sampai tahun 1950 Majelis Penimbang masih tetap melakukan fungsinya. Pada tanggal 17 Mei 1950 Majelis Penimbang Pidie secara terbuka mengumumkan pelelangan kilang padi milik almarhum Toke Wahab Meureudu dan T. Laksamana Umar. Sukar sekali diketahui secara persis jumlah harta uleebalang yang masih menjadi sengketa. Mr. S.M. Amin pada pertengahan tahun 1956 memperkirakan diperlukan dana sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan ganti rugi, sedangkan Tgk. Hitam Peureulak memperkirakan bahwa Majelis Penimbang Pidie telah menjual 145 gunca dan 9 naleh bibit sawah, 60 petak kebun, 13 buah rumah, 26 kedai, 4 los pasar, 1 pabrik padi Toke Wahab Meureudu di Langsa dan 2/5 bagian pabrik padi T. Laksamana Umar di Sigli. Dari kedua data tersebut tidak mencantumkan perhiasan, kenderaan, dan ternak. Memang benar Majelis Penimbang telah memproses perkara harta uleebalang yang berada di tangan mereka, namun bila dilihat jumlah yang diproses, seperti yang diaporkan oleh Tgk. A. Wahab Seulimeum tanggal 6 Nopember 1951 ternyata perkara yang banyak dilayani majelis tersebut lebih banyak menyangkut dengan perkara ganti rugi rumah penduduk yang terbakar akibat perang (terutama di Ilot dan Meutareum), perkara tuduhan bahwa uleebalang mengambil paksa harta penduduk sewaktu mereka masih hidup, dan perkara harta baital mal. Setelah dihapusnya otonomi telah membangkitkan keberanian ahli waris uleebalang untuk menggugat vonis Majelis Penimbang yang dianggap mereka bertentangan dengan konstitusi. Untuk tujuan tersebut beberapa uleebalang yang berdomisili di Kabupaten Pidie pada pertengahan tahun 1951 membentuk forum koordinasi yang diberi nama Panitia Penuntut Harta Uleebalang di bawah pimpinan T. Harun. Gerakan itu mendapat simpati dari rekan-rekan mereka yang berdomisili di Kutaraja antara lain T. Ali Lam Lagang dan T. A. Rahman Muli, dan juga dukungan dari beberapa ulama berpengaruh yaitu Tgk.
Page 1 and 2:
384 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Aceh di Awal Kemerdekaan dijatuhi h
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112: 276 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 155 and 156: Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 161: 228 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 187 and 188: Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
show all

darul-islam-di-aceh

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?