darul-islam-di-aceh

More documents

Recommendations

Info

138 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia perlakuan yang wajar. Malahan, hutang getah yang masih harus diperoleh dari Pemerintah atas perjanjian jual-beli, ditolak pembayarannya”. 37 Kesukaran yang dialami pengusha Aceh waktu itu adalah penataan tata niaga. Pada tahun 1952 Pemerintah menggantikan perniagaan barter dengan deviezen rezim atau letter of credit, larangan ekspor kopra dan peraturan yang mengharuskan ekspor sapi/kerbau melaui pelabuhan Belawan. Bagi masyarakat Aceh yang sudah terbiasa dengan perdagangan tersebut dirasakan suatu pukulan yang sangat keras. Demikian pula dengan keharusan mengekspor melelui pelabuhan Belawan telah berdampak pada biaya yang mereka keluarkan semakin membengkak. Kebijakan ini, ditambah lagi dengan dihapuskan Provinsi Aceh yang digabung ke dalam Provinsi Sumatera Utara telah membuat masyarakat Aceh meresa dikhianati oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, pedagang-pedagang Aceh melalui Gasida melakukan protes kepada Pemerintah Provinsi. 38 Kekecewaan rakyat Aceh terhadap Pemerintah Pusat bertambah pada tahun 1952 dengan pengumuman Menteri Keuangan tentang pembayaran kembali obligasi tahun 1946 yang hanya dibayar 5 % menurut kurs uang pada saat pengumuman dikeluarkan. Padahal keresidenan Aceh merupakan salah satu keresidenan yang paling sukses dalam pengumpulan dana melalui obligasi. Pemimpin milisi yang berkuasa saat itu telah melakukan berbagai cara agar rakyat mau membeli obligasi. Kebijakan Menteri keuangan tersebut mendapat reaksi luas dari masyarakat. Amelz, mantan ketua Panitia Obligasi Keresidenan Aceh yang waktu itu telah menjadi anggota DPR, terpaksa turun tangan untuk mempersoalkan beleid Menteri Keuangan tersebut. Tanggal 3 Mei 1952 ia mengirim nota menegenai persoalan obligasi tersebut kepada Menteri Keuangan. Akan tetapi, apa pun yang dilakukan, persoalan obligasi telah membangkitkan kekecewaan rakyat 37 S. M. Amin, op. cit. hlm. 103. 38 M. Isa Sulaiman, op. cit. hlm. 244. Lihat juga Nazaruddin Syamsuddin, Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh. (Jakarta: Pustaka utama Grafiti, 1990), hlm. 77. Ditabuhnya Genderang Perang Sabil dan Bijstand 231 Dalam paruh kedua tahun 1954 dia menimbulkan hal-hal yang mengabaikan Pemerintah Republik. Dengan menamakan dirinya “Menteri Berkuasa Penuh” dan “Dutabesar pada Perserikatan BangsaBangsa dan Amerika Serikat” Republik Islam Indonesia, demikian disebutnya Negara Islam ini, ia mengirim ultimatum kepada Perdana Menteri Ali Sastro-amidjojo pada awal September tahun itu. Dalam ultimatum ini ia menuduh pemerintah “fasis-komunis” membawa bangsa Indonesia hampir ke dalam kehancuran ekonomi dan politik, kemiskinan, percekcokan, dan perang saudara, serta melaku-kan agresi terhadap rakyat Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Tengah dan Kalimantan, dan selanjut-nya menjalankan politik divide et impera dan kolonialisme, dan mengadu domba berbagai suku bangsa dan agama satu sama lain. Ia bertanya kepada Ali Sastroamidjojo apakah barangkali telah tiba abad baru kolonialisme yang di dalamnya hanyalah kaum komunis yang memungut hasil buah kemerdekaan, sedangkan yang lain dibunuh habis begitu saja. Lalu ia menuntut agar Ali Sastroamidjojo menghentikan politik agresifnya, membebaskan tahanan-tahanan politik, dan mulai berunding dengan pemberontak Darul Islam. Bila tidak, maka ia pribadi akan mengambil sejumlah langkah. Umpamanya, ia akan membuka kedutaan-kedutaan di selu-ruh dunia —di Amerika Serikat, Eropa, Asia, dan semua nega-ra Islam, demikian pula di Perserikatan Bangsa-Bangsa— dan menelanjangi kebuasan Pemerintah Republik dan kekejaman serta pelanggarannya terhadap Hak Asasi Manusia di Aceh di depan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan me-minta Perserikatan Bangsa-Bangsa mengirimkan Komisi Pe-nyelidikan ke Aceh. Biarlah forum internasional mengeta-huinya, katanya, tentang tindakan-tindakan kekejaman yang paling keji yang dilakukan di dunia sejak zaman Jenghis Khan dan Hulagu. 64 Langkah-langkah lain yang dipertimbangkan Hasan Mu-hammad 64 Hulagu adalah cucu Jenghis Khan yang terkenal bengis dan kejam dalam sejarah perang penaklukan Iran dari tahun 1251 hingga tahun 1265.
230 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia hubungan yang akrab dengan para wakil dan simpatisan di pantai yang berseberangan. Sesewaktu beredar desas-desus, Daud Beureuèh telah menyeberangi Selat untuk memperoleh dukungan di Malaysia. Di samping itu, Said Abubakar sering disebut berada di Penang atau Singapura untuk mengum-pulkan bantuan keuangan atau bahkan mengadakan hubung-an dengan pemberontak-pemberontak komunis di Malaysia. 60 Paling aktif dalam mendapatkan dukungan luar negeri untuk Negara Islam Indonesia, dan kemudian untuk Republik Indonesia Serikat kiranya adalah Hasan Muhammad Tiro, abang kandung Menteri Kehakiman DI, Zainal Abidin Tiro. 61 Hasan Muhammad Tiro, yang dilukiskan seorang war-tawan Amerika sebagai "inteligen, berpendidikan baik, dan diberkahi dengan kombinasi yang jarang terdapat: pesona dan keteguhan hati", lahir di Desa Tiro, dekat Lammeulo di Pidie. 62 Dalam zaman Belanda dia adalah salah seorang murid Daud Beureuèh di Madrasah Blang Paseh di Sigli, sedangkan dalam masa pendudukan Jepang dia belajar di Perguruan Normal Islam Institute; tempat ia menjadi “anak emas” Said Abubakar. Sesudah proklamasi kemerdekaan ia berangkat ke Yogyakarta untuk belajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dia kembali ke Aceh sebentar untuk bekerja pada Pemerintah Darurat Sjafruddin Prawiranegara. Kembali ke Yogyakarta, dia menjadi salah seorang dari dua mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang pada tahun 1950 menerima beasiswa untuk melanjutkan pelajarannya di Universitas Columbia. Di Ame-rika Serikat Hasan Mohammad Tiro bekerja pada Dinas Penerangan Delegasi Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bang-sa sebentar. 63 60 Di samping Singapura, Penang, dan New York, Tokyo disebut sebagai salah satu tempat para simpatisan Negara Islam Aceh berusaha mengumpulkan sokongan keuangan dan moril. Di samping itu di Singapura gerakan ini diwakili "pejabat hubungan masyarakat Irlandia yang giat" (Mossman 1961:44). 61 Gelanggang, op.cit., hlm. 127-128. 62 Gelanggang, Ibid., hlm. 124. 63 Ibid., hlm. 54. Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagalan Politik Soekarno dan Keberhasilan … 139 yang semakin luas dan mendalam terhadap Pemerintah Pusat. 39 E. Dampak terhadap Penerapan Hukum Syariat Islam Sejak revolusi kemerdekaan sampai dengan dicabutnya otonomi, Pemerintah Daerah Aceh yang didominasi elit agama telah berusaha sejauh untuk mengubah wajah masyarakat Aceh agar lebih Islami melalui berbagai produk aturan yang dikeluarkan. Pada tahun1950 Gubernur Tgk. Daud Beureuèh, DPRD dan DPD Aceh disibukkan oleh tugas bagaimana merumuskan peraturan yang lebih ampuh untuk melarang permainan seudati dan hukuman yang lebih berat bagi pemain judi. 40 Dengan dihapusnya otonomi, peraturan-peraturan daerah tersebut sangat sulit untuk diimplementasikan. Dengan berpedoman pada ketentuan formal, polisi yang bertanggung jawab terhadap perizinan sering memberi izin untuk penyelenggaraan keramaian rakyat baik berupa pertunjukan seudati maupun pasar malam. Keramaian tersebut sering diisi oleh pertunjukan ronggeng atau joged dan permainan ketangkasan atau judi. Oleh karenanya kegiatan-kegiatan keramaian tersebut sering mendapat reaksi dari elit ulama, malahan ada yang menyuruh santrinya untuk melempar arena keramaian seperti yang terjadi di Geudong tahun 1952. Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya yang terutama terjadi di kota-kota di Aceh menjadi kecemasan tersendiri bagi ulama sebagaimana disuarakan surat kabar tegas pimpinan A. Gani Mutiara. Konon lagi pergaulan melampaui batas yang dilakukan oleh pejabat. Sewaktu “affair wanita” yang dilakukan oleh Residen R.M. Danubroto terbongkar pada tahun 1953, peristiwa ini segera menjadi topik pembicaraan penduduk. Akibatnya Pemerintah Pusat terpaksa memindahkannya 3 bulan kemudian ke luar 39 M. Isa Sulaiman, ibid., hlm. 245. 40 Komunitas Cina yang mendiami kota-kota di Aceh sangat menyenangi permainan judi (wewe, dadu kocok dan loterij), sementara orang Aceh amat menggemari permainan seudati. Lihat Insider, op. cit. hlm. 100-101. Lihat juga M. Isa Sulaiman, op. cit. hlm. 246.
Page 1 and 2:
384 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Aceh di Awal Kemerdekaan dijatuhi h
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108: 280 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 155 and 156: Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 157: 232 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 187 and 188: Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
show all

darul-islam-di-aceh

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?