darul-islam-di-aceh

More documents

Recommendations

Info

136 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia dua utusan ke Jakarta untuk membicarakan nasib mereka kepada Pemerintah Pusat. 32 Instansi lain yang juga terkena reorganisasi dan rasionalisasi adalah kantor Jawatan Agama. Kantor Jawatan Agama Aceh pada masa revolusi telah memiliki birokrasi yang cukup besar melalui pembentukan sekolah-sekolah agama (SRI, SMI, dan SMIA) dan Mahkamah Syariah, sedangkan Kementerian Agama waktu itu hanya memiliki Mahkamah Syariah di Pulau Jawa dan sekolah agama berupa Pendidikan Guru Agama (PGA) atau Sekolah Guru dan Hakim Agama (SGHA) dalam jumlah yang sangat terbatas. Birokrasi Jawatan Agama Aceh yang cukup gemuk telah menimbulkan persoalan tersendiri saat ber-gabung ke dalam Kementerian Agama terutama menyangkut status sekolah dan Mahkamah Syariah serta pembiayaannya. Walaupun Pemerintah telah berupaya menyelesaikan masalah tersebut, namun suatu hal yang jelas bahwa kedudukan sekolah agama dan Mahkamah Syariah belum juga selesai menjelang meletusnya pemberontakan. Dengan demikian, sekolah agama dan Mahkamah Syariah telah muncul sebagai basis kelompok yang tidak puas terhadap penghapusan otonomi. 33 D. Dampak terhadap Ekonomi Daerah Pencabutan status otonomi Aceh berpengaruh cukup besar juga dlam aspek ekonomi. Kewenangan moneter bersifat lokal yang dinikmati Daerah Aceh selama masa revolusi kemerdekaan dengan keluarnya Keputusan Menteri Keuangan RIS Sjafruddin Prawiranegara Nomor 53810/UU tanggal 26 Maret 1950 tentang tata aturan nilai tukar uang RIS dengan mata uang lokal yang ada di Jawa dan Sumatera, yang efektif berlaku sejak 30 Maret 1950. Bagi Daerah Aceh yang mata uang lokal (Urips, Uripsu dan Uriba) yang beredar mencapai sekitar 8 milyar rupiah harus mengkonversi uangnya dengan uang republik 32 M. Isa Sulaiman, op. cit., hlm 237-240. 33 Ibid. hlm. 241. Ditabuhnya Genderang Perang Sabil dan Bijstand 233 yang membungkuk terhadap kaum komunis—disiksa dan dibunuh Tentara dan Polisi Pemerintah Ali Sastroamidjojo yang “didominasi komunis”. 66*** 66 Ibid., hlm. 443-48.
232 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia Tiro mengadukan Pemerintah Republik Indonesia di depan PBB atas tuduhan melakukan pembunuhan massal untuk memberitahu Dunia Islam akan kekejaman yang dila-kukan terhadap para alim ulama di Aceh, Jawa Barat dan Tengah, Kalimantan dan Sulawesi dan memperjuangkan peng-akuan internasional akan dukungan moril dan materiil untuk Republik Islam Indonesia. Di samping itu ia mengumumkan, bila Pemerintah Republik tidak memenuhi tuntutantuntut-annya, ia akan mengusahakan pemboikotan diplomatik dan ekonomi secara internasional terhadap Republik Indonesia juga penghentian bantuan yang diberikan lewat Rencana Kolombo atau oleh Perserikatan BangsaBangsa dan Amerika Serikat. 65 Pemerintah Indonesia menolak tuntutan-tuntutan Hasan Muhammad Tiro dan memberinya waktu sampai 22 September untuk kembali ke Indonesia. Bila perintah ini diabaikannya, maka paspornya ditarik. Hasan Muhammad Tiro lalu dimasukkan dalam tahanan oleh Imigrasi Amerika dan disekap di Ellis Island. Dia dibebaskan lagi sesudah membayar denda US$ 500,—Ia membalas dengan mengumumkan sepucuk surat dalam New York Times yang meminta perhatian akan kemajuan komunisme di Indonesia sejak Pemerintah Ali Sastroamidjojo berkuasa dan menyampaikan sebuah laporan tentang “Pelanggaranpelanggaran Hak Asasi Manusia oleh rezim Ali Sastroamidjojo di Indonesia”. Pemerintah Indonesia tidak mampu membungkam Mu-hammad Hasan Tiro, atau memintanya diekstradisikan dari Amerika Serikat. Hasan Muhammad Tiro dengan demikian dapat melanjutkan kampanye propaganda anti-Indonesianya di New York. Pada awal 1955 ia mengirim surat kepada dua belas negara Islam dengan meminta kepada mereka memboikot Konferensi Asia-Afrika, kebanggaan Pemerintah Republik, yang akan diadakan di Bandung pada bulan April. Sebagai alasan mendasari permintaannya, ia mengemukakan, pemimpin-pemimpin Islam dan para pengikutnya—kecuali mereka 65 Bagian Dokumentasi, Sekitar Peristiwa Daud Beureu`eh, (Jakarta: Kronik Kementerian Penerangan, t.t., Jilid III), hlm. 445-447. Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagalan Politik Soekarno dan Keberhasilan … 137 sejak 1 Juni 1950. Dalam kesatuan moneter baru biaya operasional pemerintah baikdana rutin dan dana pembangunan disuplai oleh Pemerintah Pusat. Kebijakan itu sangat berpengaruh terhadap birokrasi yang dibiayai oleh pemerintah lokal. 34 Berbarengan dengan itu perkebunan dan pertambangan yang pada masa revolusi kemerdekan merupakan sumber utama pendapatan daerah dialihkan tanggung jawab pengelolaannya kepada Pemerintah Pusat. Dengan demikian, secara ekonomi Daerah Aceh semakin tergantung kepada Pemerintah Pusat, baik untuk biaya rutin maupun biaya pembangunan. Akibatnya, pembangunan sarana dan prasarana fisik yang mengalami kerurakan selama masa revolusi berjalan agak lambat. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat dalam tahun1952-1953 belum dapat memulihkan seperti situasi sebelum Perang Asia Timur Raya meletus. 35 Beralihnya tanggung jawab keuangan dari daerah ke pusat berdampak pula terhadap perusahaan-perusahaan di daerah, seperti yang dialami oleh NV. Indolco, NV. Permai dan NV. Sakti, yang pada masa revolusi kemerdekaan merupakan rekanan dan sekaligus suplier Pemerintah Aceh. Masalahnya pengusaha-pengusaha tersebut masih mempunyai tagihan kepada Pemerintah Daerah baik berupa harga barang pasokan ataupun jatah hasil kebun yang dijanjikan. Dengan reorganisasi administrasi pemerintahan tersebut mereka harus mengurus piutangnya melalui jalur yang baru dengan birokrasi yang semakin panjang. 36 Konsekuensi dari kebijakan tersebut banyak klaim pengusaha Aceh yang pada masa revolusi telah menantang maut dari blokade Angkatan Laut Belanda banyak yang ditolak Pemerintah sebagimana diungkapkan oleh S.M. Amin “Sangat disayangkan, mereka yang sangat berjasa ini, kecuali Muhammad Saman dari PT. Puspa, setelah revolusi kemerdekaan berakhir tidak memperoleh 34 Ibid. hlm. 242. 35 Ibid. hlm. 243. 36 Ibid.
Page 1 and 2:
384 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Aceh di Awal Kemerdekaan dijatuhi h
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106: 282 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 155: Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 187 and 188: Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
show all

darul-islam-di-aceh

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?