darul-islam-di-aceh

More documents

Recommendations

Info

132 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia ada satu brigade yang tunduk di bawah Devisi Bukit Barisan di Medan. Timbul keresahan dikalangan pemerintah dan rakyat Aceh, terutama dikalangan perwira dan prajurit serta kaum pejuang lainnya. Semua unsur pemerintahan Aceh memohon dengan segala kerendahan hati pemerintah pusat, dalam hal ini Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) yang dipimpin Kolonel A.H. Nasution, membatalkan keputusan tersebut. Silih berganti utusan dikirim kepada Nasution agar pa dapat bertindak lebih bijaksana. Panglima Devisi sendiri, Kol. Husin Yusuf, kemudian menghadap KSAD di Jakarta. Di sana ia mendapatkan jawaban bahwa, “kalian orang militer yang wajib mematuhi segala titah dan menaati segala perintah; patuhilah perintah ini tanpa embelembel!” Maka Devisi X tetap harus dibubarkan. 27 Ketika delegasi lain masih berada di Jakarta untuk memperjuangkan pembatalan pembubaran Devisi Aceh, Panglima Devisi Bukit Barisan Kolonel Kawilarang datang ke Aceh dengan pesan agar Panglima Devisi X yang kini menjadi Komanda Brigade, Husin Yusuf, yang pangkatnya telah diturunkan pula menjadi Letnan Kolonel, datang menemuinya. Husin Yusuf, yang meresa dirinya masih tetap Panglima Devisi, karena hal pembubaran Devisi Aceh itu masih belum tuntas, tidak mau menghadap Kawilarang. Ia malah pulang ke kampungnya di Bireun, menenangkan gejolak hatinya. Tindakan Husin Yusuf ini di-anggap indisipliner, sehingga di Lapangan Udara Blang Bintang, Kawilarang langsung memecat Husin Yusuf. Ketetapan pemecatan ini ditulisnya pada secarik kertas kecil. Akhirnya datang Kolonel Abimanyu ke Aceh sebagai utusan dari MBAD, yang menuntaskan masalah pembubaran Devisi Aceh, menarik Kolonel Husin Yusuf ke Jakarta, dan mengangkat Mayor Hasballah Haji sebagai Komandan Brigade. Maka semua persenjataan, yang dianggap berlebihan untuk suatu brigade ditarik ke Medan, termasuk kesatuan arteleri dan meriam di Lhok Nga. 28 27 Hasan Saleh, op. cit. hlm. 125. 28 Ibid. hlm. 126. Operasi Militer: Pembantaian Rakyat Aceh di Cot Jeumpa, Pulot, Gunung Kulu, dan … 235 Beureuèh sendiri, dan Abdullah Arief untuk menemui Tgk. M. Daud Beureuèh dan pimpinan pemberontak lainnya. Berdasarkan laporan yang diterima olah Hatta tanggal 14 Agustus 1955, pertemuan tersebut tidak menghasilkan sesuatu yang konkrit. Namun demikian, pihak pemberontak mengatakan bahwa maksud untuk mengembalikan keamanan di Aceh sangat mereka hargai. 5 Negosiasi yang mandek masa PM Ali dihidupkan kembali oleh Perdana Menteri yang baru Burhanuddin Harahap. Setelah mendapat mandat dari Pemerinah Pusat, S. M. Amin meneruskan korespondensinya dengan pimpinan pemberontak. Namun demikian, sampai jabatannya sebagai Gubernur Sumatera Utara digantikan oleh Komala Pontas pada 28 Februari 1956 pemulihan keamanan di Aceh belum terpecahkan. Pada pertengahan September 1956 dilangsungkan Mu-syawarah Mahasiswa/Pemuda/Pelajar/Masyarakat Aceh se-Indonesia di Medan untuk membahas masalah pemulihan keamanan di Aceh. Sebulan kemudian, tepatnya pertengahan Oktober 1956 diadakan pula Reuni Mantan Perwira Devisi Gajah I di Yogyakarta dalam upaya meme-cahkan persoalan keamanan di Aceh. Namun demikian, semua usaha tersebut belum memberikan hasil yang memuaskan. 6 Hadirnya sebuah perlawanan atau pemberontakan, akan selalu direspon dengan operasi militer. Gubernur Sumatera Utara meminta bantuan militer kepada Pemerintah Pusat untuk segera memberangus “gerombolan” Teungku Daud Beureuèh. Permintaan ini dengan cepat dikabulkan, dan pasukan dari Sumatera Tengah (Padang) dan daerah lain Sumatera pun digerakkan untuk bertindak. Kemudian satuansatuan militer TRI Jawa Tengah, Divisi Diponegoro, juga diperintahkan ke Aceh. Pemerintah bertekad akan menghadapi situasi dengan keteguhan hati dan menyapu pemberontakan dengan cepat. Di dalam tabel di bawah ini terdapat nama-nama Batalyon TRI (dan kemudian 5 M. Nur El Ibrahimy, op. cit., hlm. 197. 6 Ibid.
234 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia terhadap truk militer yang penuh dengan tentara di dalamnya oleh TII dari Resimen VII Kuta Karang di bawah pimpinan Hasan Saleh. 2 Penghadangan yang dilakukan tanggal 22 Februari 1955 ini tepatnya terjadi di tikungan sempit pendakian Gunung Paroe di Km 34 Jalan Raya Banda Aceh-Meulaboh yang menewaskan 15 orang seketika dan 1 orang lagi luka parah, sedangkan truk hangus tebakar. Mendengar berita tersebut temannya peleton lain dari batalyon tersebut dengan sangat emosi melakukan pengejaran, namun kelompok pemberontak (TII) telah melarikan diri. Oleh karena yang dicari tidak ketemu, pihak tentara mengalihkan amarah mereka kepada pen-duduk desa yang ada di sekitar itu. Secara berturut-turut tanggal 26 dan 28 Februari dan 4 Maret 1955 mereka memporak-porandakan desa Pulot, Cot Jeumpa, Lhok Seudu dan Krueng Kala, dan melakukan ekse-kusi massal terhadap penduduk laki-laki remaja dan dewasa yang mereka temui. Peristiwa tersebut mengakibatkan sekitar 100 orang penduduk tewas dan beberapa orang lainnya mengalami luka-luka, dan sejumlah kios dibakar. 3 Peristiwa Pulot Cot Jeumpa tersebut telah menjadi turning point terhadap proses penyelesaian masalah Aceh. Tekanan-tekanan politik terhadap Pemerintah Pusat akibat Peristiwa Pulot Cot Jeumpa telah mempengauhi Pemerintah dalam penggunaan personil militer. Untuk menghindari terulangnya Peristiwa Pulot Cot Jeumpa dan bertambahnya pertumpahan darah di bumi Aceh berbagai usaha dilakukan untuk mencari solusi penyelesaian masalah Aceh, baik dilakukan secara pribadi maupun kelompok. Usaha melakukan negosiasi dengan pihak pemberontak juga dilakukan oleh Wakil Presiden Mohd. Hatta. Pada bulan Juni 1955 Hatta mengirim dua orang kurir yaitu Hasballah Daud4, anak Tgk. M. Daud 2 Wawancara dengan Teungku Shaleh, Leupung, Cot Jeumpa, 14 Juni 2006. 3 M. Isa Sulaiman, Sejarah Aceh, Sebuah Gugatan terhadap Tradisi, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hlm. 314-315. 4 Hasballah Daud adalah anak kandung Tgk. M. Daud Beureuèh sendiri yang waktu itu sudah berwiraswasta. Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagalan Politik Soekarno dan Keberhasilan … 133 Oleh karena khawatir rakyat Aceh akan melakukan sesuatu setelah pembubaran provinsi, pemerintah Pusat mengambil tindakan preventif dengan memutasikan semua kesatuan militer Aceh ke luar daerah; sebagai gantinya dimasukkan kesatuan lain. Mayor Hasballah Haji, Komanda Brigade, dimutasikan ke Tarutung, Tapanuli, dan diganti oleh Letkol Nazir; Batalion T. Manyak dimutasikan ke Jawa Barat; Batalion Alamsyah ke Indonesia Timur; Batalion hasan Saleh ke Sulawesi Selatan lalu ke Maluku Selatan; dan Batalion Nyak Adam Kamil entah ke mana. Perwira lain yang berada di luar kesatuan batalion juga disebarkan ke mana-mana. Sebagai gantinya dimasukkan batalion dari Tapanuli, yang secara etnologis dan adat istiadat sangat berbeda dengan orang Aceh; bahkan sebagian besar dari mereka bukan muslim. Datanglah Batalion Manaf Lubis, Batalion Ulung Sitepu, dan Batalion Boyke Nainggolan. Menurut Hasan Saleh, banyak tindakan mereka yang sangat menyakitkan hati rakyat Aceh, seperti memasuki rumah ibadah dengan sepatu yang berlumpur, memperlihatkan kemaluannya kepada kaum wanita, menenggak minuman keras dihadapan umum, dan sikap-sikap propokatif lainnya. 29 Perpindahan ke dalam lingkungan kerja baru yang berada di luar etnis budaya telah memunculkan persoalan penyesuaian diri di kalangan sebagian perwira-perwira tersebut. Akibatnya mereka yang tidak betah dengan suasana baru tersebut terpaksa meninggalkan tugas sebagaimana dilakukan oleh Mayor Hasballah Daud dan Letnan Banta Khairullah yang dipindahkan ke MABAD, ataupun yang dilakukan oleh Letnan Ahmad Adam yan dipindahkan ke Tapanuli. 30 C. Dampak terhadap Birokrasi Pemerintahan Sipil Perubahan administrasi ini juga berdampak cukup luas dalam birokrasi sipil di Aceh. Dalam pemerintah sipil di Aceh saat itu terjadi 29 Ibid. hlm. 135-136. 30 Ibid. hlm. 187. Lihat juga M. Isa Sulaiman, op.cit. hlm. 236-237.
Page 1 and 2:
384 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Aceh di Awal Kemerdekaan dijatuhi h
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102: 286 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 151: 236 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 155 and 156: Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 187 and 188: Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
show all

darul-islam-di-aceh

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?