darul-islam-di-aceh

More documents

Recommendations

Info

122 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia dan mempengaruhi para tokoh ulama Aceh. Ide-ide radikal —dan terkadang sinis serta emosional ini menjadi hal yang sangat menarik hati kaum Islam di Aceh. 3 Kejadian ini terjadi demikian cepat sehingga di Aceh yang masih belum pulih dari luka serangkaian konflik (Cumbok, Sajid Ali), dengan mudah menerima pengaruh pemikiranpemikiran radikal SM Kartosoewirjo sebagai healing anti-dote mengobati sakit hati dan frustasi. Dalam beberapa minggu penangkapan Sajid Ali terjadi konflik baru, kali ini mengenai maksud Pemerintah Pusat untuk menggabungkan Aceh ke dalam provinsi Sumatera Utara. Seperti juga "revolusi sosial" dan perbantahan mengenai pembagian kekuasaan ekonomi, politik, dan militer, perbedaan tentang status administratif Aceh tetap merupakan penyebab ketidakpuasan dan perpecahan selama bartahun-tahun. Ketidaksensitivitasan pemerintah, khususnya kalangan birokrasi, telah menggumpalkan perasaan memberontak yang begitu menggunung di kalangan rakyat Aceh. Akibat ketidak pedulian setitik, rusaklah belanga rakyat: kekeceewaan, keputusasaan, pemberontakan pun muncul di mana, bukan hanya di Aceh, melainkan di seantero Indonesia. Sebagaimana akan kita lihat di bawah ini, birokrasi eksekutif pemerintah justru melakukan hal yang tidak penting sementara hal penting tidak dilakukan. Sakit hati dan marah adalah ekspresi wajar dari ethos yang tidak cerdas seperti ini. Bahkan penentangan terhadap provinsi Sumatera Utara dan makin bertambahnya campur tangan Pemerintah Pusat dan Provinsi menjadi salah satu sebab langsung pecahnya pemberontakan Darul Islam di sini. Peristiwa DI/TII yang meletus di Aceh tahun 1953 merupakan suatu peristiwa yang cukup kompleks yang diakibatkan oleh faktor yang cukup kompleks pula. Meskipun hampir semua ahli sepakat bahwa penghapusan otonomi merupakan salah satu faktor sentral yang menyebabkan terjadinya gerakan ini, tetapi tidak semua setuju bahwa faktor penghapusan otonomi sebagai satu-satunya faktor terjadinya Peristiwa DI/TII Aceh. Dalam hal ini penulis juga sepakat 3 Wawancara dengan Ishak Ibrahim, Banda Aceh, 24 Juli 2006. Operasi Militer: Pembantaian Rakyat Aceh di Cot Jeumpa, Pulot, Gunung Kulu, dan … 245 pejuang mujahidin-pejuang mujahidin Darul Islam di Aceh untuk menghentikan perjuangan mereka dan berunding dengan Republik telah gagal. Gubernur baru Sumatera Utara, S.M. Amin, melakukan surat-menyurat dengan pemimpin-pemimpin pejuang mujahidin yang terkemuka sejak akhir 1953. Walaupun dia sendiri bukan orang Aceh (dia sendiri seorang Batak Mandailing), hubungan Amin dengan Teungku Daud Beureuèh dan rekan-rekannya yang akrab baik. Sebenarnya, pengangkatannya sebagai pengganti Abdul Hakim, yang menjauhi pemimpin-pemimpin Aceh dengan sikapnya, sebagian adalah karena didorong perkenalannya yang akrab dengan pemimpinpemimpin ini. 21 Karena, selama masa Jepang dia menjadi kepala sekolah menengah di Banda Aceh, sedangkan kemudian dia menjadi anggota mahkamah pengadilan di Sigli bersama Usman Raliby dan Hasan Aly. Sesudah proklamasi kemerdekaan ia menjadi anggota dan kemudian, Januari 1946,-Ketua Dewan Perwakigan Rakyat Daerah Aceh. Kemudian menyusul pula pengangkatannya sebagai gubernur Sumatera Utara. Pimpinan tentara mengakui, tingkah laku yang tidak senonoh para prajuritnya sendiri menambah keberhasilan propaganda Darul Islam. 22 Prajurit-prajurit dari luar daerah—Batak Minangkabau, dan Jawa— kadang-kadang sangat menyakitkan hati orang Aceh dengan kelakuan mereka. Untuk memperbaiki hal ini Angkatan Darat mengeluarkan perintah kepada anggotanya agar berlaku baik terhadap rakyat setempat, dengan memberikan keterangan tentang masyarakat Aceh maupun nasihat bagaimana harus bersikap dalam masyarakat ini. Demikianlah mereka dilarang memasuki masjid memakai sepatu dan main judi serta minum minuman keras, dan diperingatkan agar 21 Ketika Amin diangkat, dua puluh partai dan organisasi, di antaranya Masyumi, GPII dan Muhammadiyah mendesak agar Abdul Hakim terus menduduki jabatannya. Partaipartai yang menentang termasuk PKi, yang ingin Abdul Hakim segera dipecat. Persoalannya adalah politik agraria Abdul Hakim; PKI menyatakan dia bertanggung jawab tentang penangkapan para petani Bagian Dokumentasi, Sekitar Peristiwa Daud Beureuèh, (Jakarta: Kronik Kementerian Penerangan, t.t., Jilid I), hlm. 369-370. 22 Ibid.
244 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia rakyat setempat atau memaksa penduduk desa maju di barisan depan. Pembunuhan di Cot Jeumpa dan Pulot Leupung menimbulkan protes hebat dari organisasi-organisasi Islam dan Aceh. Front Pemuda Aceh mengancam akan melaporkan peristiwa ini kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara Konferensi Asia-Afrika, bila tidak ditindak demi keadilan dan suatu penyelidikan dimulai Pemerintah. Dalam Parlemen pernyataan-pernyataan diajukan Muhammad Nur el Ibrahimy, Amelz, dan Sutardjo Kartohadikusumo. Di pihak Pemerintah Menteri Dalam Negeri dikirim ke Aceh, sedangkan wakil-wakil Staf Tentara Pusat dan Jaksa Agung pun mengunjungi daerah itu. Selanjutnya, gubernur Sumatera Utara, S.M. Amin, mulai penyelidikan. Ketika mengunjungi kedua desa itu didapatinya Cot Jeumpa seluruhnya kosong, sedangkan di Pulot Leupung semua mereka yang luput dari pembantaian telah lari ke gunung. Sesudah ini Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo memberikan keterangan kepada DPR atas nama Pemerintah dalam pertengahan April. Keterangan tentang peristiwa-peristiwa ini tidak berbeda dengan yang dikemukakan Angkatan Darat. 19 Pasukan Darul Islam sendiri juga dituduh melakukan kejahatan dan pembantaian besar-besaran. Demikianlah dinyatakan, mereka telah membunuh lebih dari 200 tawanan di dekat Lammeulo, daerah tempat mulainya revolusi sosial, ketika dipaksa mundur ke sini Oktober 1953. Bicara tentang peristiwa yang sama ini, komisi parlemen melaporkan terbunuhnya secara keji 123 anggota PNI, 120 anggota PKI dan 28 anggota Perti sesudah kunjungannya ke Aceh. 20 Peristiwa yang menyangkut pasukan Republik digunakan mereka yang menyetujui penyelesaian damai untuk mendesak sekali lagi diadakan perundingan dan diberikan konsesi kepada beberapa tuntutan kaum pejuang mujahidin. Sejauh ini upaya untuk meyakinkan 19 Bagian Dokumentasi, Sekitar Peristiwa Daud Beureuèh, (Jakarta: Kronik Kementerian Penerangan, t.t., Jilid III), hlm.272-442. 20 Ibid., hlm. 149. Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagalan Politik Soekarno dan Keberhasilan … 123 dengan kelompok yang disebutkan terakhir, dengan alasan terdapat selisih waktu yang cukup lama (sekitar 3 tahun) antara penghapusan otonomi dengan meletusnya DI/TII. Penulis berpendapat bahwa di samping penghapusan otonomi yang telah berakibat pada kekecewaan yang cukup dalam pemimpin Aceh dan telah menimbulkan ketegangan hubungan Aceh dengan Pemerintah Pusat, juga akibat-akibat yang ditimbulkan setelah penghapusan otonomi yang dalam banyak aspek sangat merugikan masyarakat Aceh yang semakin memicu meletusnya DI/TII. Untuk mendukung pendapat tersebut akan diuraikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Aceh menjelang meletusnya Gerakan DI/TII. A. Penghapusan Status Provinsi Aceh dan Reaksi Masyarakat Aceh Setelah Negara Kesatuan terbentuk kembali pada tahun 1950 dan pemerintah mengadakan penyederhanaan administrasi pemerintahan, maka beberapa daerah mengalami penurunan status. Salah satu di antaranya adalah Aceh yang diturunkan statusnya dari daerah istimewa 4 menjadi Keresidenan di bawah provinsi Sumatra Utara. 5 Keputusan membubarkan Provinsi Aceh itu akibat persetujuan antara RI dan RIS untuk membentu negara kesatuan, sehingga lahir PP No. 21 Tahun 1950 tanggal 20 Agustus 1950 yang menetapkan bahwa Indonesia terdiri atas 10 provinsi, 3 provinsi di antaranya di Sumatra yaitu Provinsi Sumatra Utara, Provinsi Sumatra Tengah dan Provinsi Sumatra Selatan. Akibatnya, Provinsi Aceh harus dilebur ke dalam 4 Provinsi Aceh terbentuk berdasarkan Ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia, dalam bentuk peraturan Wakil Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintah tanggal Kutaraja, 17 Desember 1949 No. 8/Des/W.K.P.M., dengan Tgk. M. Daud Beureuèh sebagai Gubernur. Lihat S. M. Amin, Kenang-Kenangan dari Masa Lampau, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hlm. 82-83. Lihat juga T. Ibrahim Alfian, Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah, (Banda Aceh: PDIA, 1999), hlm. 214. 5 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia IV, (Jakarta: Depdikbud dan Balai Pustaka, 1993), hlm. 271.
Page 1 and 2:
384 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92: 294 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 95 and 96: Aceh di Awal Kemerdekaan dijatuhi h
Page 141: 246 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 155 and 156: Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 187 and 188: Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
show all

darul-islam-di-aceh

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?