darul-islam-di-aceh

More documents

Recommendations

Info

xiv Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia 9 April 1957 Komandan KDM Aceh mengeluarkan perintah penghentian pertempuran dengan DI di Aceh. 19 Oktober 1957 PM merangkap Menteri Pertahanan, Ir. H. Juanda, dan beberapa menteri lainnya berkunjung ke Aceh. 15 Maret 1959 Hasan Saleh selaku Kepala Staf Angkatan Darat DI/TII di Aceh mengambil alih pimpinan DI/TII Aceh, kemudian membubarkan Kabinet Hasan Ali dan membentuk Dewan Revolusi yang di ketuai oleh A. Gani Usman. 15 Agustus 1959 Presiden RI mengeluarkan surat keputusan No. 180 yang isinya memberikan amnesti dan abolisi kepada anggota DI/ TII di Aceh yang kembali dengan sadar. 23 November 1959 KASAD Letnan Jenderal A.H. Nasution melantik WAMIL yang berasal dari DI/TII Aceh di Leupung. 24 November 1959 Pelantikan WAMIL di Metareuem. 29 September 1961 Resolusi pimpinan DPR-GR Aceh mendukung sepenuhnya kebijaksanaan penyelesaian keamanan yang di jalankan oleh Panglima. 4 Oktober 1961 Tokoh masyarakat Aceh menemui Teungku Muhammad Daud Beureuèh. 9 Oktober 1961 Hasan Ali sebagai Perdana Menteri Republik Islam Aceh kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. 2 November 1961 Panglima KODAM I/ISKANDAR MUDA Kolonel M. Jasin melakukan pertemuan langsung dengan Teungku Muhammad Daud Beureuèh di Langkahan, Aceh Timur. 21 November 1961 Panglima KODAM I/ISKANDAR MUDA mengutus KAS Nyak Adam Kamil membawa surat di bawah Teungku Muhammad Kesimpulan 371 yang memiliki motivasi yang berbeda satu dengan yang lainnya, namun berangkat dari semangat dan cita-cita yang satu: menegakkan sistem syariah dalam kehidupan kenegaraan. Banyak studi yang membahas tentang resistensi politik mengalami stagnasi dalam melihat persoalan. Stagnasi itu umumnya hanya melihat persoalan resistensi politik dari sudut pandang "struktur agraria" atau patron-client atau "restrukturisasi lembaga negara" atau "kekecewaan orang-orang bawah". Padahal, jauh di dalamnya, sebuah perjuangan suci sebenamya juga merupakan suatu ekspresi nilai-nilai, suatu pengungkapan idealisme, pemikiran dan keinginan mengadakan perubahan berdasarkan orientasi nilai tersebut yang dianggap berlawanan secara norma umum dari sudut pandang native’s viewpoint di Aceh, di Priangan, di Jawa, di Makasar, di Kalimantan atau di Palembang, sehingga ia disebut pemberontakan. Di dalam buku ini, akan dicoba terapkan hipotesa “meminjam kekuatan luar” yang pernah dilontarkan oleh Fachry Ali29 menjadi hipotesis dasar bagi buku ini bahwa Darul Islam dari SM Kartosoewirjo adalah “kekuatan luar” yang dipinjam oleh Daud Beureuèh untuk mengusir ideologi Pancasila di Aceh, bukan mengusir (bangsa) Indonesia dan tidak bersifat separatis. Pemberontakan —kalaulah istilah ini layak digunakan— DI/TII Negara Bagian Aceh (NBA-NII) yang dipimpin oleh seorang ulama kharismatik Teungku Muhammad Daud Beureu’eh adalah bukti nyata pertama tentang keinginan melepaskan diri rakyat Aceh dari pengaruh komunisme dan Pancasila. Komunisme dan Pancasila adalah paham yang dalam persepsi rakyat Aceh bersifat non-Islami, inilah yang dilawan oleh Darul Islam di Aceh. Jadi, peemberontakan ini sendiri bukanlah pemberontakan melawan negara an sich, melainkan hanya dan perintah ulama) dalam menjalankan ‘tugas pemberontakan’ ini. Bagi para pelakunya, mereka adalah para political plotters yang memang berangkat dari sebuah keyakinan akan terciptakan sebuah sistem kekuasaan Islam. Wawancara dengan Tgk Ibrahim, Banda Aceh, 28 Juni 2006. 29 Fachry Ali, “Daud Beureuèh dan Hipotesa Meminjam Tenaga Luar”, Panjimas, 1 April 1986.
370 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia yang memeras rakyat, baik dari sudut lalu lintas, dari sudut perdagangan di berbagai jawatan. Memperhatikan juga betapa besarnya sudah berjangkit penyakit korupsi yang dimainkan pegawai negeri Tinggi, menengah dan bawahan yang membuat Negara bangkrut karenanya. Dengan dasar pertimbangan inilah para ulama telah muak dengan sistem pemerintahan. Pancasila, yang sesungguhnya telah menjadi pengetahuan umum, dan memerlukan adanya perubahan-perubahan yang sesuai dengan jiwa dari ummat yang 90% memeluk agama Islam. Para ulama dengan tegas telah berjanji bahwa untuk menyempurnakan maksud merobah dasar Pancasila kepada dasar ke Islaman, tidak ada daya upaya yang lain selain sekembalinya ke daerah masingmasing mengajak rakyat memperjuangkan Negara Islam dalam pemilihan umum dan konstituante nanti, bahkan jika dengan itu tidak dicapai kemenangan, secara ilegal pun harus ditempuh. Mungkin dengan tekad yang bulat itulah para ulama sekembalinya ke daerahnya masing-masing lalu mengadakan rapat umum di manamana menyampaikan segenap keputusan Kongresnya yang baru itu. Oleh karena itulah maka terdengarlah adanya rapat-rapat umum di mana-mana terutama di daerah Aceh, di mana ketua umumnya sendiri Teungku Muhammad Daud Beureuèh menjelajah seluruh daratan Tanah Rencong memaparkan keputusan Kongres ‘Alim Ulama, di mana antara lain diajaknya agar dalam pemilihan umum nanti ummat Islam harus memilih blok Islam, jika benar-benar menghendaki adanya negara Islam. Darul Islam adalah perjuangan umat Islam yang bersifat nasional yang juga meletus di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan; tidak hanya di Aceh saja. Perjuangan yang bermuara dari Jawa Barat ini telah mengubah banyak persepsi bangsa Indonesia tentang peran ideologi yang ada dalam sebuah perjuangan selama ini. Perjuangan suci28 Darul Islam di daerah-daerah dipimpin oleh tokoh lokal 28 Disebut dengan ‘perjuangan suci’ dalam buku ini bukanlah untuk exaggerating melainkan karena motivasi para pelakunya yang berniat suci (berdasarkan nilai-nilai agama Kronologi Darul Islam Aceh Daud Beureuèh untuk menghadap Menteri Keamanan Nasional/KASAD Jenderal A.H. Nasution. 12 Desember 1961 Berlangsung rapat Staf KODAM I/ISKAN- DAR MUDA dengan dihadiri pula oleh Polisi dan Brimob. 8 Mei 1962 Pimpinan Tertinggi DI/TII Aceh Teungku Muhammad Daud Beureuèh ‘kembali’ ke pangkuan Ibu Pertiwi. xv
Page 1 and 2: 384 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 13: 372 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 65 and 66:
320 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Aceh di Awal Kemerdekaan dijatuhi h
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
show all

darul-islam-di-aceh

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?