darul-islam-di-aceh

More documents

Recommendations

Info

102 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia mendengarnya. “Namun,” tulis Compton, “sungguhkah keadaan Aceh rawan pada saat ini? Daud Beureuèh menandaskan, desas-desus tentang ketidakpuasan yang pecah di Aceh itu, dihembuskan oleh kaum feodal yang kehilangan kekuasaan selama revolusi. Selain itu, adalah ngawur pikiran bahwa Daud Beureuèh mau menerima posisi rendahan di bawah Kartosoewirjo Darul Islam. Sulit pula dibayangkan para tokoh kuat PUSA menyingkir ke pegunungan untuk melancarkan kampanye gerilya gelap melawan pemerintah. Posisi runding mereka dalam berhadapan langsung dengan pemerintah pusat sekarang ini cukup kuat untuk menegaskan keinginan-keinginan secara damai. Namun, tentu saja, tidak ada kepastian bahwa pimpinan PUSA berpikir demikian.” 33 Sikap Teungku Daud Beureuèh sudah pada klimaksnya, ia sudah merasa jijik dengan semua ulah dan tingkah polah Pemerintah Pusat yang tidak akomodatif terhadap Aceh sejak awal, hanya ingin mengeruk keuntungan dari kelimpahan sumber daya yang ada di Aceh: (1) manusia-manusia pejuang yang menghadang dan mengusir penjajah, dan (2) alam belantara yang berlimpah ruah dengan rizki mineral. Di awal suratnya, Compton menulis: “saya menyatakan bahwa kedamaian dan ketenangan di Aceh agaknya lebih bersifat tak nyaman ketimbang memperlihatkan kegelisahan terbuka. Saya memperoleh kesan umum dari kunjungan singkat ini, bahwa Daud Beureuèh dan tokoh-tokoh PUSA memegang kontrol kuat atas pengikut mereka; ketenteraman di Aceh mungkin sekadar menunjukkan bahwa umat Islam Aceh menaati perintah para pemimpin mereka dan menunggu semacam perkembangan lebih lanjut. Seandainya benar demikian, alternatif-alternatif di Aceh agaknya adalah perdamaian yang terus berlanjut, atau jihad suci menegakkan Negara Islam besar-besaran dan terkoordinasi di masa datang yang cukup jauh.” 34 Prediksi Compton tepat, orang-orang Aceh di bawah “asuhan” Teungku Daud Beureuèh me- 33 Compton, Ibid., hlm. 155. 34 Compton, Ibid., hlm 155. Konferensi Batee Kureng dan Konsepsi Prinsipil-Bidjaksana 267 September 1955, di samping merayakan hari ulang tahunnya kedua dari Proklamasi NII yang telah dicetuskan pada tanggal 21 September 1954 itu. Menurut laporan pihak DI sendiri, 3 maksud semula selain konferensi atau membicarakan sekitar maju mundurnya pemerintahan dan perjuangan militer juga akan mengetahkan persoalan perundingan dengan RI yang disalurkan oleh Amin dan Pemerintah di waktu itu. Usul-usul Pemerintah Republik dibahas para pemimpin Darul Islam di Batee Kureng. Sebenarnya inilah yang menjadi penyebab langsung kehendak Daud Beureuh untuk berunding dengan penasihat-penasihatnya yang akrab. Hasil kongkret Kongres Batee Kureng ini adalah pembentukan Majlis Syura, Reorganisasi Pemerintahan Sipil dan Reorganisasi Militer (TII). Konferensi Batee Kureng merupakan salah satu tanda yang paling tidak mungkin diragukan lagi akan adanya perselisihan pendapat di kalangan para pejuang mujahidin Darul Islam di Aceh. Ini membuktikan ketidakpuasan akan cara semua keputusan dibuat Daud Beureuèh dengan sekelompok kecil penasihat, dan tunduknya urusan sipil kepada militer. Masyarakat pun mengetahui adanya perpecahan di antara mereka, meskipun semuanya kelihatan sangat solid. 4 Walaupun pasti terdapat persaingan dan pertentangan di kalangan pemimpin-pemimpin Negara Islam di Aceh, berbeda dengan da-erah-daerah lain, tampaknya di sini ini tidak sampai mengakibatkan se-ring terjadi bentrokan antara komandan pasukan. 5 Dengan penggeseran beberapa pemimpin angkatan pertama dari pusat kekuasaan pada tahun-tahun pertama, konferensi Batee Kureng mengadakan pe-rubahan tertentu. Kendatipun laporan-laporan 3 Amelz, op.cit., hlm. 31. 4 Pikiran Rakyat, 14 Februari 1956. 5 Namun, terdapat beberapa laporan tentang tindakan disiplin yang diambil terhadap komandan-komandan Darul Islam setempat. Di Aceh Utara umpamanya, salah seorang pembantu Hasan Saleh, Usman Balo, lari ke Pidie ketika mengetahui, ia akan dihukum karena kekejamannya. Bagian Dokumentasi Deppen, Sekitar Peristiwa Berdarah Daud Beureu’eh, vol. III, (Jakarta: Kronik Kementerian Penerangan, 1953), hlm.18.
266 Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia pembicaraan ini, seperti dirumuskan dalam salah satu butir program kabinet baru adalah ketetapan bahwa harus diusahakan menyelesaikan konflik dengan “pemerintah Pancasila” tidak hanya dengan kekuatan senjata melainkan juga dengan cara politik. 1 Setiap gerakan intelektual, senantiasa bersikap peduli dengan upaya damai (politik) melalui berbagai saluran yang mungkin dan tidak bertentangan dengan idealisme. Karena itu Hasan Aly mengirim surat pada bulan November kepada Amin yang isinya mendesak agar Pemerintah Republik secara terbuka menyatakan pendiriannya dan bahwa semua perundingan selanjutnya akan dilakukan delegasi resmi dari kedua pihak, dan tidak lagi informal. Hanyalah bila ada alasan-alasan yang mendesak yang mencegah Pemerintah Republik berbuat demikian. Hasan Aly bersedia melanjutkan pembicaraan informal. Tetapi dalam hal itu Pemerintah Republik hendaknya memberitahukannya secepat mungkin bahwa terdapat alasan-alasan yang mendesak demikian. 2 Akibat dari kontak pribadi atau korespondensi politik antara Teungku Muhammad Daud Beureuèh dengan Mr. S.M. Amin, Gubernur Sumatra Utara yang berlaku sejak bulan Desember 1955, sampai kepada akhir riwayat dengan kebuntuannya, kemudian ditambah lagi dengan datangnya Hasballah Daud/Abdullah Arif, baik sebagai utusan Hatta ataupun Pemerintah Pusat, yang oleh rakyat umum dianggap sebagai delegasi Pemerintah, meyebabkan suasana politik di Aceh menjadi hangat. Bukan saja menjadi perhatian dan tanda tanya rakyat legal malahan rakyat yang dikatakan dari Negara Islam sendiri, yaitu pejuang Islam yang puluhan ribu banyaknya itu pun memperbincangkan persoalan itu sehingga akhirnya oleh hangatnya pembicaraan umum, lalu Pemimpin Tinggi kalangan Mujahidin Islam itu mengadakan Konferensi Dinas di Batee Kureng pada tanggal 21 1 Amelz, Riwajat Singkat Atjeh Bangoen dari Tidoernja jang Njenjak Beberapa Poeloeh Tahoen Jang Laloe, (Pidie, naskah ketikan, t.t.), hlm. 31. 2 S.M. Amin, Kenang-Kenangan dari Masa Lampau, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hlm. 301. Pendahuluan “mendistribusikan” baik sumber daya alam maupun sumber daya ekonomi dalam cara-cara yang tegas, turut menyebabkan munculnya beberapa gejolak sosial-politik yang amat merepotkan kepemimpinan nasional. Beberapa contoh yang terkenal dari gejolak-gejolak itu adalah "pemberontakan" Darul Islam (DI), Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), dan Perjuangan Semesta Alam (Permesta). Salah satu di antara butir-butir agenda terpenting dari kabinet-kabinet Indonesia pasca kemerdekaan adalah penyelenggaraan pemilihan umum untuk Parlemen dan Majelis Konstituante. Kabinet Sjahrir berjanji akan menyelenggarakan pemilihan umum pertama pada awal Januari 1946. Sayangnya, situasi revolusi fisik (1945-1949) tidak memungkinkan dilaksanakannya pemilihan umum itu. Ketika kedaulatan negara diserahkan Belanda ke Republik Indonesia, sebagaimana dicatat Feith, “Setiap kabinet menjadikan pemilihan umum untuk menyusun Majelis Konstituante sebagai bagian penting dari program-programnya. Meskipun demikian, baru pada kabinet Burhanuddin Harahap sajalah pemilihan umum pertama berhasil diselenggarakan (1955). 15 Ada beberapa faktor yang menyebabkan tertundanya penyelenggaraan pemilihan umum itu. Yang paling penting adalah ketakutan para elite negara dan partai, khususnya mereka yang berasal dari ke-lompok nasionalis sekuler, bahwa pesta-pora demokrasi itu dapat me-ngancam hubungan politik antara agama (Islam) dan negara yang su-dah di-“dekonfessionalisasi” seperti yang berlangsung saat itu. Mereka percaya bahwa peristiwa-peristiwa politik seperti pemilihan umum da-pat digunakan oleh kalangan Islam untuk menyusun dukungan rakyat guna merealisasikan gagasan negara Islam. Mengingat potensi mereka untuk memenangkan suara mayoritas, sukses kelompok Islam dalam pemilihan umum akan melempangkan jalan bagi mereka untuk men-jadikan Islam sebagai dasar negara di Majelis Konstituante yang artinya akan menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam. 15 Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1969). 9
Page 1 and 2:
384 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70: 316 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 95 and 96: Aceh di Awal Kemerdekaan dijatuhi h
Page 119: 268 Darul Islam di Aceh: Analisis S
Page 155 and 156: Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Penghapusan Provinsi Aceh: Kegagala
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
show all

darul-islam-di-aceh

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?