ACEH_03291

66 Hardi, S.H.
Jika Dewan Revolusi NB A-NII Aceh menyatakan kesediaannya untuk:
a. Menghentikan pemberontakan bersenjata;
b. Kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, yaitu Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945;
c. Meleburkan semua lembaga-lembaga NBA-NII termasuk Tentara
Islam Indonesia-nya dalam aparatur Pemerintah Republik Indonesia
dan akan tunduk pada keputusan Pemerintah Republik Indonesia.
Maka kebijakan Misi Pemerintah seperti dijelaskan di atas, akan
diformalisir dalam Surat Keputusan Ketua Misi yang nilai dan bobotnya
sama dengan Surat Keputusan Pemerintah Republik Indonesia.
Peran Gubernur A. Hasjmy
Mengatasi Kemacetan dalam Musyawarah
Dalam bagian sebelumnya yang menggambarkan jalannya musyawarah,
lebih banyak diceritakan mengenai pendirian Ketua Misi, yang terkandung
dalam pidato-pidatonya. Hal itu sama sekali tidak dimaksud untuk meremehkan
peran, baik dari para anggota Misi lainnya maupun pejabat-pejabat
sipil/militer Aceh.
Kongkretnya, strategi yang ditempuh oleh Misi Pemerintah Pusat itu
tidak dapat dipisahkan dari masukan-masukan yang diperoleh baik dari para
anggota misi, dari Gubernur Aceh maupun dari Kepala Staf Kodam Iskandarmuda,
yaitu Overste Teuku Hamzah.
Seraya menyampaikan penghargaan penulis khususnya terhadap jasajasa
Bapak A. Hasjmy, di bawah ini akan diungkapkan peran penting dari
Gubernur Aceh dalam mengatasi situasi kritis yang dihadapi oleh Misi
Pemerintah. Jelasnya, musyawarah yang nyaris mengalami kemacetan akhirnya
dapat diselamatkan berkat kegiatan lobby oleh Gubernur A. Hasjmy,
menugaskan Bupati Aceh Besar Zaini Bakri, agar menyadarkan Dewan
Revolusi untuk menyetujui konsepsi Misi Pemerintah sebagai satu-satunya
jalan menciptakan perdamaian di Tanah Rencong.
Ceriteranya adalah sebagai berikut:
Suatu kenyataan yang menimbulkan hambatan terhadap musyawarah
ialah karena konsepsi misi mengenai pemberian otonomi luas kepada Daerah