ACEH_03291

Delapan Puluh Tahun A. Hasjmy 65
b. Dalam rangka pemberian otonomi luas, kepada Daerah Swatantra
Aceh dapat diberikan wewenang oleh Pemerintah Pusat untuk
mengurus soal-soal mengenai pendidikan Agama, pendidikan
umum serta pengembangan kebudayaan dan peradatan.
2. Tuntutan Dewan Revolusi agar "Pemerintah mewajibkan umat Islam
Aceh menjalankan syariat Islam sesuai dengan Piagam Jakarta "tidak
dapat dipenuhi, karena hal itu merupakan pemikiran yang bertentangan
dengan Pancasila dan UUD 1945.
3. Adapun mengenai rehabilitasi warga DI/TII ditegaskan bahwa masalah
tersebut akan diselesaikan oleh instansi pemerintah Republik Indonesia
yang kompeten.
4. Mengingat pemberian otonomi luas kepada Daerah Swatantra Aceh
untuk mengurus bidang: pendidikan agama, pendidikan umum,
kebudayaan dan peradatan, maka Daerah Swatantra Aceh dapat disebut:
Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sifatnya berbeda dengan
Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Sebagai bukti bahwa Pemerintah Pusat memiliki itikad baik untuk
mendorong peningkatan pembangunan di masyarakat Tanah Rencong,
Misi Pemerintah telah memberikan otorisasi sejumlah 88,4 juta rupiah.
Di samping sikap yang tegas dan bijaksana seperti digambarkan di atas,
Ketua Misi juga menyodorkan dua altematif yang harus dipilih oleh Dewan
Revolusi sehubungan dengan upaya menyelesaikan peristiwa berdarah di
Tanah Rencong secara damai, seperti dijelaskan di bawah.
PERTAMA. Apakah Dewan Revolusi bertekad melanjutkan
pemberontakan melawan Pemerintah Pusat yang dapat menggunakan
kekuatan ABRI untuk menumpas pemberontakan tersebut dengan catatan
bahwa:
a. Kemungkinan besar potensi DI/TII akan dipatahkan oleh ABRI;
b. Konsekuensi dari kejadian itu akhirnya akan membawakan bencana,
penderitaan serta kesengsaraan bagi rakyat Aceh yang tidak berdosa.
KEDUA. Apakah Dewan Revolusi bersedia menyelesaikan pergolakan
berdarah tersebut secara damai agar pemberontakan dapat dihentikan
demi untuk memulihkan perdamaian dan kesejahteraan di kalangan rakyat
Aceh.