ACEH_03291

64 Hardi, S.H.
Sebaliknya, berkat bimbingan dan petunjuk dari Allah SWT, Ketua
Misi Pemerintah Pusat dapat menanggapi kecaman-kecaman Ketua Dewan
Revolusi dengan pikiran yang tenang; memperlakukan para pemberontak
secara manusiawi serta dapat menemukan pemikiran-pemikiran yang
rasional, persuasif dan edukatip, seperti dijelaskan di bawah.
PERTAMA. Ketua Misi mengajak para pemimpin DI/TII khususnya
pimpinan Dewan Revolusi agar memberanikan diri menjalankan otokritik
dan menebus kekeliruan yang diperbuatnya di masa silam. Terjadinya
kekacauan di masyarakat Aceh yang membawakan kehancuran sarana dan
prasarana pembangunan serta memusnahkan harta kekayaan rakyat, hingga
menyebabkan malapetaka serta penderitaan bagi rakyat Tanah Rencong,
bukannya merupakan kesalahan Pemerintah Pusat, tapi justru karena akibat
dari pemberontakan DI/TII yang fatal, baik bagi pemimpin dan prajurit
Tentara Islam Indonesia maupun bagi satu setengah juta rakyat Aceh sendiri.
KEDUA. Para pemimpin DI/TII Aceh seharusnya menyadari bahwa
langkah yang salah dengan membentuk Negara Bagian Aceh sebagai bagian
dari Negara Islam Indonesia, adalah bertentangan dengan Pancasila dan
UUD 1945 sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Padahal, sejarah telah
mencatat bahwa, Presiden Soekarno pernah menyampaikan terima kasih
serta penghargaan beliau kepada Teungku Muhammad Daud Beureueh,
karena jasa-jasa rakyat Tanah Rencong dalam perjuangan menegakkan
Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus
1945.
Lagi pula, para pemimpin DI/TII Aceh seharusnya menyadari bahwa
mengingat keputusan para pendiri Republik Indonesia pada tanggal 18
Agustus 1945 beberapa kata dalam Piagam Jakarta telah ditiadakan dari
Pembukaan UUD 1945, demi untuk menegakkan persatuan dan kesatuan
bangsa Indonesia.
KETIGA. Setelah sikap, pendirian dan tuntutan Dewan Revolusi jelas,
maka tiba waktunya bagi Misi Pemerintah untuk menentukan sikapnya yang
tegas tapi bijaksana. Sikap dan pendirian yang demikian itu dituangkan
dalam suatu memorandum yang mengandung isi seperti dijelaskan di bawah.
l. a. Mengenai status daerah, Misi Pemerintah hanya dapat memberikan
otonomi yang luas kepada Daerah Swatantra Aceh berdasarkan
Undang-Undang No. 1 tahun 1957 tentang "Otonomi dan
Desentralisasi".