ACEH_03291

62 Hardi, S.H.
Menteri Penerangan: A. G. Mutyara
Ketua DPR Sementara: Teungku Amir Husin Al Mujahid
Peran Gubernur Hasjmy
dalam Upaya Menciptakan Perdamaian
dan Ketenteraman di Tanah Rencong
Setelah ditentukan garis strategis bersama oleh Misi Pemerintah dengan para
pejabat militer dan sipil di Aceh, pada tanggal 24 Mei, maka esok harinya
pada tanggal 25 Mei 1959 dimulailah musyawarah.
• Gambaran Mengenai Jalannya Musyawarah
Agar supaya generasi penerus memperoleh gambaran mengenai jalannya
musyawarah yang bersejarah antara Misi Hardi, diperkuat oleh Gubernur
A. Hasjmy dengan Dewan Revolusi, di bawah ini dikisahkan cara Misi
Pemerintah meredam emosi Dewan Revolusi sewaktu melontarkan kecaman
terhadap Pemerintah Pusat.
Ceritanya adalah sebagai berikut.
Untuk menunjukkan perbedaan yang kontras antara keadaan
masyarakat Aceh pada jaman dulu dengan situasi dan kondisi masyarakat
Aceh pada tahun 1950-an, Ayah Gani, selaku Ketua Dewan Revolusi,
memberikan uraian panjang lebar mengenai perkembangan masyarakat Aceh
sejak zaman kebesaran kerajaan Aceh, yang disusul dengan penilaian negatif
terhadap policy Pemerintah RI mengenai Aceh dalam kurun waktu antara
tahun 1950-1969.
Dengan nada dan suara yang agresif dan dengan sikap emosional,
Ketua Dewan Revolusi itu mengungkapkan kelemahan dalam policy
Pemerintah Pusat yang terjadi sejak tahun 1950-an yang diwarnai oleh gejala
yang menandakan kurang ditegakkannya norma-norma keadilan dan
kemanusiaan, hal mana disebabkan karena kalangan Pemerintah Pusat di
Jakarta dilanda oleh krisis moril dan krisis gezag.
Akhirnya, Ayah Gani atas nama Dewan Revolusi DI/TII mengajukan
tuntutan-tuntutan, antara lain sebagai berikut:
a. Status Propinsi Aceh perlu dirubah hingga menjadi "Daerah Istimewa
Aceh Darussalam" sebagai pengganti dari "Negara Bagian Aceh"
sebagai bagian dari "Negara Islam Indonesia".