ACEH_03291

58 Hardi, S.H.
Adapun dialog antara kedua tokoh itu adalah seperti dikutip di bawah.
Dalam suatu pertemuan, PM Djuanda memberitahukan kepada Gubernur
Hasjmy, bahwa Kabinet Karya akan mengirim Misi Pemerintah ke Aceh
di bawah pimpinan Wakil Perdana Menteri II Idham Chalid.
Sebenarnya pendapat PM Djuanda itu wajar. Sebab, Idham Chalid
sebagai tokoh ulama dan pimpinan partai Nahdlatul Ulama diperkirakan
lebih kompeten untuk melakukan pendekatan antara Pemerintah Pusat dengan
para pemimpin gerakan Darul Islam Aceh.
Anehnya, Gubernur Hasjmy memberanikan diri mengoreksi pendapat
Perdana Menteri Djuanda dan mengusulkan agar yang memimpin Misi
Pemerintah itu adalah Mr. Hardi.
Padahal Wakil Perdana Menteri I itu adalah seorang anggota DPP-PNI
(Partai Nasional Indonesia), bahkan pernah difitnah dan dihebohkan oleh
lawan-lawan politiknya, seolah-olah melecehkan agama Islam.
Ceriteranya adalah sebagai berikut:
Dalam pidato kampanye pemilihan umum (pemilu) tahun 1955 di salah
satu tempat di Sumatra Barat, penulis sebagai pimpinan PNI yang didirikan
oleh Bung Karno dan kawan-kawan (1927) mengutip pendapat Bung Karno
yang dituangkan dalam karangan beliau di Harian Panji Islam (1940) yang
berjudul "Memudakan Pengertian Islam" dan karangan lainnya yang berjudul
"Islam Sontoloyo". Singkatnya, penulis sebagai murid pendiri PNI
(1927) hanya mengajak peserta rapat umum termaksud, agar merenungkan
pemikiran salah seorang Proklamator dan Presiden RI Pertama yang berbunyi
sebagai berikut:
"Pokok tidak berubah; agama tidak berubah; Islam sejati tidak berubah;
firman Allah dan Sunnah Nabi tidak berubah. Tapi pengertian manusia
tentang hal-hal inilah yang berubah."
"Janganlah kita berkepala batu. Marilah kita mau dan ridha kepada
penelaahan kembali itu. Hasilnya, ... itu bagaimana nanti. Tapi, keridhaan
kepada penelaahan kembali dan berorientasi itulah syarat tiap-tiap
kemajuan."
Demikian itulah intisari pidato penulis dalam kampanye pemilu dengan
tujuan: menjelaskan kepada para peserta rapat umum mengenai makna
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu dasar dari Negara
Republik Indonesia yang kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.
* A.Hasjmy, ibid.