ACEH_03291

Perkenalan Pertama yang Berkembang
Menjadi Pertalian Batiniah
Delapan Puluh Tahun A. Hasjmy 57
Pada permulaan bulan Mei 1959, sewaktu diadakannya Sidang Istimewa
Kabinet Karya untuk membahas soal penyelesaian pemberontakan DI/TII
Aceh, dalam ruangan di gedung yang terletak di Taman Pejambon, Jakarta,
hadir pula Panglima Kodam I, Kolonel Sjamaun Gaharu, dan Gubernur A.
Hasjmy.
Perlu dicatat bahwa sidang Kabinet Karya (1957-1959) dipimpin oleh
Ir. H. Juanda sebagai Perdana Menteri, sedangkan penulis berfungsi sebagai
Wakil Perdana Menteri I. Sewaktu sidang Kabinet itulah terjadi perkenalan
pertama kali antara penulis selaku Wakil Perdana Menteri I dengan Gubernur
A. Hasjmy. Dalam sidang tersebut, Panglima Sjamaun Gaharu menjelaskan
tentang arti dan makna Konsepsi Prinsipil Bijaksana dan Ikrar Lamteh
sebagai tahap awal untuk meratakan jalan bagi pendekatan antara para
pemimpin DI/TII Aceh dengan Pemerintah Daerah.
Kemudian, Gubernur A. Hasjmy memberikan penjelasan tentang
perjuangan rakyat Aceh dalam menegakkan eksistensi Republik Indonesia
semenjak Revolusi 1945 sampai hasil Konperensi Meja Bundar (KMB) di
Den Haag, Belanda.
Dalam rangka mengungkapkan faktor-faktor yang mendorong terjadinya
keresahan di kalangan masyarakat, diceritakan pula tentang peleburan
Propinsi Aceh yang dipimpin oleh Gubernur Militer Teungku Muhammad
Daud Beureueh ke Propinsi Sumatra Utara.
Singkatnya, berdasarkan penjelasan kedua pejabat tinggi dalam
Propinsi Aceh, tumbuhlah sikap politik Pemerintah Pusat untuk berusaha
sekuat tenaga mengembalikan perdamaian, keamanan, ketertiban, dan
ketentraman dalam masyarakat di Tanah Rencong. Dengan demikian, rakyat
Aceh yang tidak berdosa dapat dibebaskan dari penderitaan dan malapetaka.
Persoalan Mengenai Pimpinan Misi Pemerintah ke Aceh,
Apakah K.H. Idham Chalid (NU) atau Hardi, S.H. (PNI)
Beberapa tahun setelah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dibentuk, penulis
baru mengetahui bahwa mengenai siapa yang pada permulaan tahun 1959,
akan ditugaskan oleh Pemerintah untuk memimpin Misi Pemerintah mengatasi
perang saudara di Aceh, pernah dipersoalkan oleh PM Djuanda dengan
Gubernur Hasjmy.