ACEH_03291

Delapan Puluh Tahun A. Hasjmy 413
IPI kemudian berubah menjadi BPI (Barisan Pemuda Indonesia), berubah lagi
menjadi PRI (Pemuda Republik Indonesia) dan akhirnya menjadi Pesindo (Pemuda Sosialis
Indonesia).
Pesindo Aceh memisahkan diri dari DPP Pesindo setelah Pusat dipengaruhi PKI dan
berdiri sendiri dengan mengambil Islam menjadi asasnya. Pesindo Aceh yang telah mengambil
Islam menjadi dasarnya, mendirikan sebuah divisi lasykar yang bernama Divisi
Rencong. Sejak dari IPI sampai kepada Divisi Rencong, terus berada di bawah pimpinan
Ali Hasjmy.Divisi Rencong, bersama-sama dengan Divisi Gajah (kemudian menjadi Divisi
X), Divisi Teungku Chik Payabakong dan Divisi Teungku Chik Di Tiro berjuang dengan
heroik mempertahankan Kemerdekaan Indonesia.
Partai politik yang pernah dimasukinya yaitu Permi (Persatuan Muslim Indonesia)
dan PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia). Waktu di Aceh menjadi Ketua Dewan Pimpinan
Wilayah. Setelah pindah ke Jakarta, terpilih menjadi Ketua Departemen Sosial Lajnah
Tanfiziyah DPP PSII.
Demikianlah secara kontinu dan terus menerus aktif dalam setiap kegiatan baik
sebelum kemerdekaan maupun sesudahnya. Pada awal September 1945 dengan menghadapi
ancaman Jepang yang masih berkuasa di Aceh, dalam suatu upacara yang penuh khidmat
dinaikkanlah Sang Saka Merah Putih di depan Kantor IPI (bekas Kantor Aceh Sinbun) yang
disaksikan oleh ribuan pemuda dan masyarakat umum. Inilah bendera Merah Putih yang
pertama dikibarkan di angkasa Banda Aceh yang kemudiannya baru disusul oleh tempattempat
lain.
Pengalaman Kepegawaian
Setelah Indonesia merdeka, aktif sebagai pegawai negeri, dan menduduki berbagai jabatan,
di antaranya; menjadi Kepala Jawatan Sosial Daerah Aceh, Kutaraja (1946-1947); menjadi
Kepala Jawatan Sosial Keresidenan Aceh dengan pangkat Bupati (1949); Wakil Kepala
Jawatan Sosial Sumatra Utara (1949); menjadi Inspektur Kepala Jawatan Sosial Sumatra
Utara (1949); menjadi Inspektur Kepala Jawatan Sosial Propinsi Aceh (1950); Kepala
Bagian Umum pada Jawatan Bimbingan dan Perbaikan Sosial Kementerian Sosial di Jakarta
(1957); diangkat menjadi Gubernur Propinsi Aceh (1957); dipilih dan diangkat menjadi
Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh (1960-1964); menjadi anggota "kabinet" Menteri
Dalam Negeri (1964-1966) di Jakarta, dan dipensiunkan sebagai pegawai negeri sebelum
masanya (dalam usia 52 tahun) atas permintaan sendiri (1966); diangkat kembali sebagai
tenaga sukarela menjadi Dekan Fakultas Dakwah/Publisistik IAIN Ar-Raniry Banda Aceh
(1968); diangkat dan dikukuhkan sebagai Guru Besar (Profesor) dalam Ilmu Dakwah (1976)
dan kemudiannya diangkat sebagai pegawai bulanan organik menjadi Rektor IAIN Ar-
Raniry, Darussalam, Banda Aceh (1977 sampai November 1982)
Selain aktif sebagai pegawai negeri, juga bergerak dalam berbagai bidang kegiatan
kemasyarakatan, di antaranya menjadi Anggota Badan Pekerja Dewan Perwakilan Rakyat
Aceh (1946-1947); Anggota Staf Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo (1947);
Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (1949); Pimpinan Kursus Karang Mengarang di
Kutaraja dan menjadi staf pengajar (1947-1948 dan 1950-1951); menjadi Ketua II Panitia
Persiapan Universitas Sumatra Utara (USU), Medan (1957); Wakil Ketua Umum Panitia
Persiapan Fakultas Ekonomi Negeri Kutaraja (1958); Ketua Umum Panitia Persiapan