ACEH_03291

Delapan Puluh Tahun A. Hasjmy 85
Ide Pak A. Hasjmy tersebut kini telah menjadi kenyataan, dan bahkan
di sementara ibu kota kabupaten sudah ada cabang-cabang perguruan tinggi,
sedang di seluruh kecamatan sudah ada sekolah lanjutan atas (SMA, dan
sebagainya).
Sebagai Ketua DPRD-GR
Menurut Penpres No.6 Tahun 1950 yo Penpres No. 5 tahun 1960, Gubernur
Kepala Daerah karena jabatannya adalah Ketua DPRD-GR Propinsi Daerah
Istimewa Aceh. Dan sebagai Wakil Ketua saya dipilih oleh DPRD-GR dan
diangkat oleh Menteri Dalam Negeri mewakili unsur karyawan cendekiawan.
Namun kehadiran Gubernur pada sidang-sidang DPRD umumnya lebih
bersifat dalam kedudukan sebagai Kepala Eksekutif, sedang rapat sehari-hari
sayalah yang memimpinnya sebagai satu-satunya Wakil Ketua pada waktu
itu, sampai pada akhirnya keluar Undang-Undang No. 18 Tahun 1963, saya
menjadi Ketua DPRD.
Meskipun DPRD-GR lahir dalam suasana dan semangat Demokrasi
Terpimpin, namun sifat liberaiistik masih terasa pada waktu itu. Saya masih
ingat, misalnya bagaimana anggota-anggota DPRD-GR terutama dari parpol-parpol
dalam mengemukakan pendapat atau menyampaikan aspirasinya
pada waktu itu. Kadang-kadang dengan nada sinis dan cara-cara yang keras
pembicara sering menyerang kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah.
Sebagai Ketua yang memimpin sidang, dalam hati saya selalu berdoa semoga
Pak A. Hasjmy diberi-Nya kesabaran dalam menghadapi kritik-kritik pedas
yang seringkali dilontarkan oleh pembicara. Dalam hal inilah saya melihat
kepemimpinan Pak A. Hasjmy. Beliau seorang yang sabar, arif, dan mampu
memberikan argumentasi yang logis dan kalau perlu dengan bijak,
menangkis setiap pembicaraan ataupun serangan, yang kemudian dapat
meyakinkan dan "menundukkan" para anggota yang terhormat, sehingga
pada akhirnya setiap masalah dapat diselesaikan secara baik dan memuaskan.
Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan para anggota dewan, biasanya
dilakukan spontan dan tidak didahului persiapan, tertulis, kecuali
catatan-catatan beliau sendiri.