ACEH_03291

Delapan Puluh Tahun A. Hasjmy 83
Sesuai dengan kebijaksanaan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu
Pengetahuan, presidium digantikan dengan rektor pada tahun 1965, dan
berdasarkan penetapan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan,
Drs. A. Madjid Ibrahim diangkat sebagai Rektor.
Dengan tidak terasa mungkin saya banyak menyinggung masalah
pendirian dan pertumbuhan Universitas Syiah Kuala, oleh karena memang
sebagaimana telah saya sebutkan di atas bahwa hubungan antara Universitas
Syiah Kuala pada khususnya dan pembangunan Kota Pelajar Mahasiswa
Darussalam pada umumnya nama Pak A. Hasjmy tidak dapat dilupakan,
namun akan tetap terpatri untuk selama-lamanya. Oleh karena beliaulah
sebenarnya pencetus ide besar lahirnya konsepsi pembangunan tersebut.
Setelah berakhirnya masa jabatan sebagai Gubernur KDH, beliau juga per­
nah menjabat sebagai Rektor IAIN Jami'ah Ar-Raniry Darussalam. Dan
dalam salah satu mata kuliah di lembaga perguruan tinggi tersebut beliau
diangkat sebagai Guru Besar.
Sebagai Gubernur Kepala Daerah
Satu hal yang tidak dapat saya lupakan ialah kepemimpinan Pak A. Hasjmy
sebagai Gubernur Kepala Daerah. Sebagai administrator pemerintahan,
setiap pagi saya sering mendapat nota beliau yang berisi instruksi, petunjuk,
atau kadang-kadang juga memuat pertanyaan mengenai masalah-masalah
yang perlu dipecahkan. Nota seperti itu juga umumnya diterima oleh kepala-
kepala biro lainnya, sehingga hampir setiap pagi sebelum memulai tugas kita
telah dibekali dengan berbagai petunjuk mengenai berbagai hal yang perlu
mendapat perhatian staf untuk penyelesaian. Menurut hernat saya cara kerja
seperti itu dapat dianggap sangat efektif dan efisien dalam arti kendali
pemerintahah, komunikasi staf dan pimpinan.
Pada zaman Pak A. Hasjmy juga didirikan Bank Kesejahteraan Aceh,
yang kelak beralih menjadi Bank Pembangunan Daerah. Jadi sebelum
Pemerintah membentuk Bank Pembangunan Daerah seperti sekarang, Aceh
sudah lebih dahulu membentuk Bank Kesejahteraan Aceh.
Demikian juga pada struktur Kantor Gubernur dibentuk Dinas Usaha
Keuangan Daerah yang kelak menjadi Dinas Pendapatan Daerah. Kedua
institusi tersebut dibentuk dalam upaya menggali sumber-sumber pendapat­
an daerah sehingga Pemerintah Daerah akan mempunyai sumber-sumber
pendapatan yang sangat diperlukan bagi pembiyaan urusan rumah tangga
Aceh.