laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

More documents

Recommendations

Info

Laporan perkembangan pencapaian mDgs inDonesia 2007 82 Dampak pemanasan global di indonesia sudah mulai tampak, antara lain: (1) kenaikan temperatur udara sekitar 0,3 o c sejak 1990; (2) perubahan musim yang ditunjukkan oleh adanya pola curah hujan yang tidak menentu, banjir dan longsor, sementara di tempat lain mengalami kekeringan; (3) permukaan air laut naik sehingga mengakibatkan potensi hilangnya beberapa pulau kecil, garis pantai akan mundur lebih dari 60 cm ke arah darat, nelayan kehilangan tempat tinggal, makin meluasnya intrusi air laut, rusaknya ekosistem hutan bakau, perubahan sifat biofisik dan biokimia di zona pesisir, dan timbul perbedaan tingkat air pasang dan surut di beberapa daerah aliran sungai; (4) di sektor perikanan terjadi pemutihan karang, jumlah terumbu karang akan menurun dan komposisi ikan laut berubah, terganggunya kehidupan ikan jenis tertentu, migrasi ikan ke wilayah lain yang lebih dingin, serta kepunahan beberapa spesies; (5) di sektor kehutanan terjadi kepunahan beberapa spesies flora fauna karena tidak mampu beradaptasi dan kebakaran hutan karena peningkatan suhu; (6) di sektor pertanian terjadi keterlambatan musim tanam atau panen sehingga ketahanan pangan terganggu; dan (7) di sektor kesehatan, terjadi peningkatan frekuensi penyakit tropis seperti malaria dan demam berdarah. persoalan yang dihadapi indonesia yang terkait dengan isu perubahan iklimnya jauh lebih kompleks dari sekadar isu deforestasi dan emisi karbon. sementara itu, isu ekologi-sosiologis sejauh ini terkesan tidak disentuh. selain menjawab persoalan-persoalan akibat perubahan iklim dengan mencegah penggundulan hutan dan “mencari uang receh”, persoalan mendasar menyangkut krisis sosial sebagai akibat dari krisis ekologi sama sekali belum dijawab. indonesia sebagai negara kepulauan sangat rentan terhadap isu perubahan iklim sehingga matriks belajar bersama untuk memahami syarat sosial ekologis negara kepulauan menjadi penting. Jika wilayah kepulauan ini terendam akibat permukaan air laut naik 1 meter, urusannya adalah mengevakuasi 60-70 juta manusia. Hal lain yang harus dipertimbangkan adalah keterbatasan sumber daya alam dan kebutuhan akan konservasi energi. pada saat yang sama, kapitalisme global yang didukung mekanisme internasional mendorong indonesia memperluas eksplorasi sumber daya alam. Kondisi ini menafikan kompleksitas masalah perubahan iklim global. perundingan di meja negosiasi tak terlepas dari siapa yang memimpin. sebagai contoh, dalam perundingan unFccc tentang perdagangan karbon, misalnya, negara seperti indonesia “dipaksa” berhitung tentang berapa dolar yang didapatkan dari mekanisme pembangunan bersih (cDm) yang dilakukan. padahal, persoalannya tidak sesederhana itu. perubahan tidak akan terjadi kalau yang kemudian berlaku adalah business as usual, tanpa perubahan sikap institusional, selain juga terkait dengan bagaimana interaksi rakyat dengan ekosistem di sekelilingnya. selain itu, jurang kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat pun sangat lebar. Dalam konteks ini, bantuan australia untuk omzet karbon di papua yang mensyaratkan larangan deforestasi seharusnya dibawa ke dalam konteks masyarakat setempat. Dari sisi ekologi larangan deforestasi di papua mungkin tepat karena lapisan tanah teratas (top soil) akan hilang akibat curah hujan yang tinggi. namun, di sisi lain larangan itu seharusnya tidak merugikan masyarakat. Yang perlu dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mereka tetap dapat memanfaatkan hasil hutan sekaligus menjaga fungsi konservasinya. Konflik terjadi akibat ketidakmengertian dan kesalahpahaman yang tidak diluruskan. pada kenyataannya, pendidikan kepada masyarakat secara langsung sesungguhnya sangat sulit. kendala utama adalah tidak banyak orang yang mau nongkrong di perdesaan dan membina sebuah kelompok masyarakat secara tekun. metodemetode pendidikan masyarakat yang tepat amat dibutuhkan agar pendekatan semacam ini bisa berhasil. beberapa program pendidikan ke masyarakat yang sudah tersedia dananya adalah program untuk mengatasi kebakaran hutan. program dengan pendekatan sosial ekologis ini dilakukan dengan merumuskan tiga maksim yang mesti secara simultan dipenuhi. maksim pertama adalah pemenuhan keamanan masyarakat agar tidak terjadi konflik tata guna fungsi lahan seperti terjadi di Lembata yang akan dijadikan ladang eksplorasi tembaga. Kedua, mendefinisikan kembali produktivitas sebagai produktivitas dalam memenuhi syarat
kualitas hidup. ketiga, keberlangsungan layanan alam yang merupakan dasar ekonomi berbasis lingkungan. menjadi tidak ada artinya ketika indonesia mengeksplorasi minyak dan gas buminya yang sudah menghasilkan penerimaan US$ 300 juta, tetapi tak berbuat apa-apa untuk mengembangkan sumber energi murah dan bahan bakar non-fosil, misalnya angin. Hal serupa terjadi jika indonesia tidak dapat menggunakan dana adaptasi untuk membenahi tata kelola hutan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. ketimpangan dalam pendekatan masalah perubahan iklim harus mulai diatasi dengan kolaborasi yang sungguh-sungguh antarsektor dan antara masyarakat-pemerintah. Langkah-langkah ini sebagai persiapan menghadapi konferensi para pihak (cop) ke-13 kerangka kerja perserikatan bangsa-bangsa mengenai perubahan iklim (unFccc) mendatang. strategi indonesia harus berbasis komunitas dengan cakupan regional. kalau tidak, semua yang dibicarakan di tingkat global terlepas dari situasi sosial yang ada di masyarakat. Langkah yang perlu segera dilakukan adalah menyesuaikan model perubahan iklim yang ada sekarang dengan faktor-faktor lokal/indigenous, dengan memerhatikan posisi masyarakat dalam tata ekologisosial dengan keuntungan ekologis bagi masyarakat. perlu disadari bahwa perubahan sosial ekologis akan membawa perubahan ekonomi jangka panjang. selanjutnya perlu dirunut bagaimana partisipasi indonesia selama ini dalam konvensi dan protokol. selain itu, juga dibutuhkan matriks belajar bersama untuk mengurus pemenuhan syarat sosial ekologis wilayah kepulauan sebagai bentuk pengelolaan krisis menghadapi dampak perubahan iklim. matriks belajar bersama ini juga perlu diperluas ke dalam cakupan regional, yakni asia tenggara. Jika faktor-faktor ekologi-sosiologis ini terabaikan, apa pun yang dilakukan untuk menanggulangi dampak perubahan iklim bisa diibaratkan sebagai sebuah bangunan di atas pasir. tujuan 7. memastikan kelestarian Lingkungan Hidup 83
Page 1 and 2:
LAPORAN PENCAPAIAN MILLENNIUM DEVEL
Page 3 and 4:
Laporan perkembangan pencapaian miL
Page 5:
MENtERI NEGARA PERENcANAAN PEMBANGU
Page 9 and 10:
DAFtAR ISI kata pengantar menteri n
Page 11 and 12:
gambar 3.7 proporsi perempuan dalam
Page 13 and 14:
kotak 9.2 pengelolaan Hutan di papu
Page 15:
masukan berharga dikontribusikan ol
Page 18 and 19:
Laporan perkembangan pencapaian mDg
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49: Laporan perkembangan pencapaian mDg
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Lampiran 1. status pencapaian mDgs
Page 178 and 179:
Lampiran 1. status pencapaian mDgs
Page 180 and 181:
Lampiran 2. pencapaian target mDgs
Page 182 and 183:
Page 184:
show all

laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?