laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP
laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP
laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Laporan perkembangan <strong>pencapaian</strong> mDgs inDonesia 2007<br />
82<br />
Dampak pemanasan global di <strong>indonesia</strong> sudah mulai tampak, antara lain: (1) kenaikan temperatur<br />
udara sekitar 0,3 o c sejak 1990; (2) perubahan musim yang ditunjukkan oleh adanya pola curah<br />
hujan yang tidak menentu, banjir dan longsor, sementara di tempat lain mengalami kekeringan; (3)<br />
permukaan air laut naik sehingga mengakibatkan potensi hilangnya beberapa pulau kecil, garis pantai<br />
akan mundur lebih dari 60 cm ke arah darat, nelayan kehilangan tempat tinggal, makin meluasnya<br />
intrusi air laut, rusaknya ekosistem hutan bakau, perubahan sifat biofisik dan biokimia di zona pesisir,<br />
dan timbul perbedaan tingkat air pasang dan surut di beberapa daerah aliran sungai; (4) di sektor<br />
perikanan terjadi pemutihan karang, jumlah terumbu karang akan menurun dan komposisi ikan laut<br />
berubah, terganggunya kehidupan ikan jenis tertentu, migrasi ikan ke wilayah lain yang lebih dingin,<br />
serta kepunahan beberapa spesies; (5) di sektor kehutanan terjadi kepunahan beberapa spesies flora<br />
fauna karena tidak mampu beradaptasi dan kebakaran hutan karena peningkatan suhu; (6) di sektor<br />
pertanian terjadi keterlambatan musim tanam atau panen sehingga ketahanan pangan terganggu;<br />
dan (7) di sektor kesehatan, terjadi peningkatan frekuensi penyakit tropis seperti malaria dan demam<br />
berdarah.<br />
persoalan yang dihadapi <strong>indonesia</strong> yang terkait dengan isu perubahan iklimnya jauh lebih kompleks<br />
dari sekadar isu deforestasi dan emisi karbon. sementara itu, isu ekologi-sosiologis sejauh ini terkesan<br />
tidak disentuh. selain menjawab persoalan-persoalan akibat perubahan iklim dengan mencegah<br />
penggundulan hutan dan “mencari uang receh”, persoalan mendasar menyangkut krisis sosial sebagai<br />
akibat dari krisis ekologi sama sekali belum dijawab. <strong>indonesia</strong> sebagai negara kepulauan sangat rentan<br />
terhadap isu perubahan iklim sehingga matriks belajar bersama untuk memahami syarat sosial ekologis<br />
negara kepulauan menjadi penting. Jika wilayah kepulauan ini terendam akibat permukaan air laut naik<br />
1 meter, urusannya adalah mengevakuasi 60-70 juta manusia. Hal lain yang harus dipertimbangkan<br />
adalah keterbatasan sumber daya alam dan kebutuhan akan konservasi energi. pada saat yang<br />
sama, kapitalisme global yang didukung mekanisme internasional mendorong <strong>indonesia</strong> memperluas<br />
eksplorasi sumber daya alam. Kondisi ini menafikan kompleksitas masalah perubahan iklim global.<br />
perundingan di meja negosiasi tak terlepas dari siapa yang memimpin. sebagai contoh, dalam<br />
perundingan unFccc tentang perdagangan karbon, misalnya, negara seperti <strong>indonesia</strong> “dipaksa”<br />
berhitung tentang berapa dolar yang didapatkan dari mekanisme pembangunan bersih (cDm) yang<br />
dilakukan. padahal, persoalannya tidak sesederhana itu. perubahan tidak akan terjadi kalau yang<br />
kemudian berlaku adalah business as usual, tanpa perubahan sikap institusional, selain juga terkait<br />
dengan bagaimana interaksi rakyat dengan ekosistem di sekelilingnya. selain itu, jurang kesenjangan<br />
antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat pun sangat lebar. Dalam konteks ini, bantuan<br />
australia untuk omzet karbon di papua yang mensyaratkan larangan deforestasi seharusnya dibawa ke<br />
dalam konteks masyarakat setempat. Dari sisi ekologi larangan deforestasi di papua mungkin tepat<br />
karena lapisan tanah teratas (top soil) akan hilang akibat curah hujan yang tinggi. namun, di sisi lain<br />
larangan itu seharusnya tidak merugikan masyarakat.<br />
Yang perlu dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mereka tetap<br />
dapat memanfaatkan hasil hutan sekaligus menjaga fungsi konservasinya. Konflik terjadi akibat<br />
ketidakmengertian dan kesalahpahaman yang tidak diluruskan. pada kenyataannya, pendidikan kepada<br />
masyarakat secara langsung sesungguhnya sangat sulit. kendala utama adalah tidak banyak orang<br />
yang mau nongkrong di perdesaan dan membina sebuah kelompok masyarakat secara tekun. metodemetode<br />
pendidikan masyarakat yang tepat amat dibutuhkan agar pendekatan semacam ini bisa<br />
berhasil. beberapa program pendidikan ke masyarakat yang sudah tersedia dananya adalah program<br />
untuk mengatasi kebakaran hutan.<br />
program dengan pendekatan sosial ekologis ini dilakukan dengan merumuskan tiga maksim yang<br />
mesti secara simultan dipenuhi. maksim pertama adalah pemenuhan keamanan masyarakat agar tidak<br />
terjadi konflik tata guna fungsi lahan seperti terjadi di Lembata yang akan dijadikan ladang eksplorasi<br />
tembaga. Kedua, mendefinisikan kembali produktivitas sebagai produktivitas dalam memenuhi syarat