laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP
laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP
laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
fungsi kawasan hutan atau pelepasan kawasan hutan menjadi fungsi lain seperti perkebunan dan pemukiman.<br />
konversi hutan merupakan salah satu penyebab penurunannya sumber daya hutan yang sulit dikendalikan di<br />
<strong>indonesia</strong>.<br />
pemanfaatan pembangunan kehutanan dalam pembangunan nasional senantiasa diarahkan pada <strong>pencapaian</strong><br />
optimalisasi manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial. oleh karena itu keberadaan hutan terus dipertahankan untuk<br />
menjamin pembangunan hutan secara berkelanjutan dengan menerapkan pengelolaan hutan secara lestari.<br />
pengelolaan hutan secara lestari merupakan pengelolaan hutan yang mempertimbangkan keseimbangan<br />
tingkat produksi dengan daya dukung terhadap lingkungan dan sosial. pemerintah terus mendorong semua<br />
unit pengelola hutan di <strong>indonesia</strong> untuk menerapkan pengelolaan hutan secara lestari dan menjadikan model<br />
pengelolaan ini sebagai salah satu kegiatan prioritas pemerintah.<br />
rehabilitasi hutan dan lahan mutlak dilakukan untuk mengurangi laju degradasi hutan dan lahan sehingga<br />
dapat mempertahankan daya dukung hutan dan lahan terhadap kehidupan. upaya rehabilitasi hutan dan lahan<br />
diupayakan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (rHL). untuk mempercepat pelaksanaan rHL, pada<br />
tahun 2003 pemerintah mencanangkan gerakan nasional rehabilitasi Hutan dan Lahan (gerhan/rHL). Dalam<br />
gerakan ini pemerintah menargetkan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 3 juta ha dalam kurun waktu 4 tahun.<br />
penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan kehutanan, terutama pembalakan liar, juga terus diupayakan oleh<br />
pemerintah. salah satunya ialah dengan mengeluarkan inpres nomor 4 tahun 2005 tentang pemberantasan<br />
penebangan kayu secara ilegal di kawasan Hutan dan peredarannya di seluruh Wilayah republik <strong>indonesia</strong>.<br />
pemerintah berupaya keras membendung laju degaradasi hutan dan lahan dengan tindakan penegakan hukum<br />
secara tegas. sepanjang tahun 1997-2000, pemerintah berhasil menekan laju degradasi hutan menjadi 2,83<br />
juta ha/tahun. pada tahun 2000-2005, laju degradasi hutan ini dapat ditekan lagi menjadi 1,18 juta ha/<br />
tahun.<br />
upaya nyata berikutnya yang telah dilakukan <strong>indonesia</strong> adalah dengan memulai penanggulangan pencemaran<br />
yang ditandai dengan penggunaan bensin tanpa timbal dan mulai berlaku di seluruh <strong>indonesia</strong> sejak Juli 2006.<br />
Demikian pula untuk skema Clean Development Mechanism (cDm) sebagai suatu bentuk kerjasama global di<br />
bidang lingkungan hidup, komisi nasional mekanisme pembangunan bersih (komnas mpb) telah menyetujui<br />
surat persetujuan proyek pada 24 perusahaan yang sudah memiliki Project Design Document (pDD) sesuai<br />
cDm. sementara terdapat 9 perusahaan yang masih berada dalam tahap proses evaluasi oleh tim teknis<br />
komnas mpb. Lebih lanjut, melalui skema Debt for Nature Swap (Dns), beberapa program pembangunan<br />
telah memperoleh kontribusi pendanaan dari skema tersebut sebagai hasil kerjasama dengan pemerintah<br />
republik Federasi Jerman –antara lain untuk sektor pendidikan dan sektor usaha kecil dan menengah terkait<br />
konservasi lingkungan, serta dengan pemerintah italia untuk program keluarga Harapan (pkH).<br />
BRoWN ENVIRoNMENT<br />
salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim adalah tingginya emisi co2 yang dilepaskan ke atmosfer.<br />
penggunaan sumber-sumber energi alternatif yang lebih rendah atau bahkan tidak menimbulkan emisi co2<br />
merupakan salah satu solusi dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Dengan kekayaan sumber daya alam<br />
<strong>indonesia</strong> yang sangat mendukung, <strong>indonesia</strong> memiliki peluang besar dalam pengembangan energi alternatif.<br />
Dari sisi konsumsi energi, kebijakan penghematan energi dapat memberikan efek yang tidak sedikit dalam<br />
mengatasi masalah keterbatasan energi. <strong>indonesia</strong> yang saat ini tengah menghadapi masalah besar dalam<br />
menjaga ketahanan energi, selayaknya mampu merumuskan kebijakan yang lebih terarah serta melakukan<br />
pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya.<br />
Mekanisme Pembangunan Bersih atau Clean Development Mechanism (cDm) merupakan peluang yang<br />
perlu lebih dimaksimalkan pemanfaatannya. CDM menjadi salah satu mekanisme fleksibel demi mendukung<br />
upaya pengurangan emisi karbon sesuai kerangka protokol kyoto, selain juga untuk mendukung <strong>pencapaian</strong><br />
pembangunan berkelanjutan. masih adanya berbagai hambatan, termasuk belum adanya peraturan khusus<br />
tentang pelaksanaan cDm di <strong>indonesia</strong> maupun iklim investasi yang belum kondusif, menyebabkan <strong>indonesia</strong><br />
masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara berkembang ”non-annex i” lainnya dalam pemanfaatan<br />
mekanisme ini.<br />
tujuan 7. memastikan kelestarian Lingkungan Hidup<br />
79