laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

More documents

Recommendations

Info

Laporan perkembangan pencapaian mDgs inDonesia 2007 Gambar 7.10 persentase penduduk yang menggunakan biomasa untuk memasak (%) sumber: Data diolah dari susenas 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, dan 2004 dalam statistik indonesia, berbagai tahun terbitan, badan pusat statistik; Data tahun 2004 merupakan persentase penduduk pengguna kayu untuk memasak, penerangan, dan transportasi (tidak hanya untuk memasak). 78 pembakarannya. Jumlah penduduk yang menggunakan bahan bakar kayu dan arang untuk keperluan memasak baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan secara rata-rata mengalami penurunan dari 87,4 persen pada tahun 1971 menjadi 70,2 persen pada tahun 1989. sedangkan penggunaan bahan bakar listrik, gas, dan minyak tanah mengalami peningkatan dari 0,1-11,7 persen pada tahun 1971 menjadi 0,7-26,8 persen pada tahun 1989. penurunan penggunaan kayu bakar dan arang untuk memasak terus berlangsung hingga tahun 2001 menjadi sebesar 44,1 persen. meskipun demikian, penggunaan kayu bakar dan arang selain untuk memasak ternyata memiliki persentase yang cukup signifikan. Berdasarkan data Susenas tahun 2004, diketahui bahwa persentase penduduk yang menggunakan jenis bahan bakar ini untuk memasak, penerangan, dan transportasi masih mencapai 47,52 persen. 7.1.3. tANtANGAN DAN UPAYA YANG DIPERLUKAN GREEN ENVIRoNMENT beberapa faktor penyebab penurunan 80 luas tutupan hutan di indonesia antara 70 lain adalah kebakaran hutan dan lahan, 60 70.17 66.08 perambahan hutan, pembalakan liar (illegal 50 59.65 logging), konversi hutan, dan pengelolaan 52.11 40 hutan yang tidak lestari. kebakaran hutan 44.05 47.52 30 merupakan masalah utama dan penyebab 20 kerusakan hutan di indonesia saat ini. 10 kebakaran hutan dan lahan tahun 2006 merupakan salah satu kebakaran hutan 0 1989 1992 1995 1998 2001 2004 yang terbesar setelah kebakaran serupa pada tahun 1997/1998. kebakaran ini bukan hanya terjadi di kawasan hutan melainkan juga di areal perkebunan milik masyarakat maupun milik perusahaan perkebunan. kebakaran hutan dan lahan bukan hanya menyebabkan menurunnya potensi sumber daya hutan melainkan juga berdampak terhadap perkembangan perekonomian secara nasional. kebakaran hutan dan lahan juga berdampak pula terhadap menurunnya kualitas udara akibat asap yang ditimbulkan sehingga menurunkan tingkat kesehatan masyarakat dan terganggunya sarana transportasi. selain kebakaran hutan, pembalakan liar merupakan penyebab terjadinya penurunan potensi sumber daya hutan di indonesia. penurunan potensi kayu dari hutan alam tampaknya akan terus berlanjut, mengingat kebutuhan kayu bulat di indonesia sangat tinggi. Hal ini terlihat dari tingginya kesenjangan antara bahan baku kayu yang dibutuhkan oleh industri kayu dengan kemampuan hutan produksi menyuplai kayu bulat untuk kebutuhan industri tersebut. kesenjangan pasokan kayu bulat inilah yang menyebabkan maraknya pembalakan liar di indonesia. pemerintah semakin mengalami kesulitan mengendalikan praktek pembalakan liar, mengingat kompleksitas permasalahan yang harus tangani seperti lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan di indonesia dan isu kondisi sosial ekonomi masyarakat kawasan hutan. isu sosial ekonomi didominasi oleh kondisi kemiskinan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, sebagai salah satu faktor pemicu tidak dapat dikendalikannya pemanfaatan hutan berupa kayu. pada tahun 2003 terdapat sekitar 10 juta masyarakat miskin di dalam dan sekitar kawasan hutan. isu ini sebenarnya lebih pada permasalahan kepentingan masyarakat miskin dan kaya terhadap hutan. isu orang miskin merusak hutan atau sebagai pelaku pembalakan liar masih diperdebatkan, terutama jika dikaitkan dengan orang kaya yang mendanainya (cukong). karena itu, orang miskin tidak serta merta dapat dipersalahkan sebagai faktor dominan terjadinya pembalakan liar. tindakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberantas para cukong, perantara, dan pelindungnya. kerusakan hutan terjadi pula akibat perambahan hutan, yang sebagian besar dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemukiman dan pertanian/perladangan. perambahan hutan dilakukan oleh masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. untuk memenuhi kebutuhan lahan dalam pembangunan sektor non-kehutanan, khususnya pertanian/ perkebunan, konversi hutan merupakan salah upaya yang dilakukan. konversi hutan merupakan pengubahan
fungsi kawasan hutan atau pelepasan kawasan hutan menjadi fungsi lain seperti perkebunan dan pemukiman. konversi hutan merupakan salah satu penyebab penurunannya sumber daya hutan yang sulit dikendalikan di indonesia. pemanfaatan pembangunan kehutanan dalam pembangunan nasional senantiasa diarahkan pada pencapaian optimalisasi manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial. oleh karena itu keberadaan hutan terus dipertahankan untuk menjamin pembangunan hutan secara berkelanjutan dengan menerapkan pengelolaan hutan secara lestari. pengelolaan hutan secara lestari merupakan pengelolaan hutan yang mempertimbangkan keseimbangan tingkat produksi dengan daya dukung terhadap lingkungan dan sosial. pemerintah terus mendorong semua unit pengelola hutan di indonesia untuk menerapkan pengelolaan hutan secara lestari dan menjadikan model pengelolaan ini sebagai salah satu kegiatan prioritas pemerintah. rehabilitasi hutan dan lahan mutlak dilakukan untuk mengurangi laju degradasi hutan dan lahan sehingga dapat mempertahankan daya dukung hutan dan lahan terhadap kehidupan. upaya rehabilitasi hutan dan lahan diupayakan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (rHL). untuk mempercepat pelaksanaan rHL, pada tahun 2003 pemerintah mencanangkan gerakan nasional rehabilitasi Hutan dan Lahan (gerhan/rHL). Dalam gerakan ini pemerintah menargetkan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 3 juta ha dalam kurun waktu 4 tahun. penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan kehutanan, terutama pembalakan liar, juga terus diupayakan oleh pemerintah. salah satunya ialah dengan mengeluarkan inpres nomor 4 tahun 2005 tentang pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan Hutan dan peredarannya di seluruh Wilayah republik indonesia. pemerintah berupaya keras membendung laju degaradasi hutan dan lahan dengan tindakan penegakan hukum secara tegas. sepanjang tahun 1997-2000, pemerintah berhasil menekan laju degradasi hutan menjadi 2,83 juta ha/tahun. pada tahun 2000-2005, laju degradasi hutan ini dapat ditekan lagi menjadi 1,18 juta ha/ tahun. upaya nyata berikutnya yang telah dilakukan indonesia adalah dengan memulai penanggulangan pencemaran yang ditandai dengan penggunaan bensin tanpa timbal dan mulai berlaku di seluruh indonesia sejak Juli 2006. Demikian pula untuk skema Clean Development Mechanism (cDm) sebagai suatu bentuk kerjasama global di bidang lingkungan hidup, komisi nasional mekanisme pembangunan bersih (komnas mpb) telah menyetujui surat persetujuan proyek pada 24 perusahaan yang sudah memiliki Project Design Document (pDD) sesuai cDm. sementara terdapat 9 perusahaan yang masih berada dalam tahap proses evaluasi oleh tim teknis komnas mpb. Lebih lanjut, melalui skema Debt for Nature Swap (Dns), beberapa program pembangunan telah memperoleh kontribusi pendanaan dari skema tersebut sebagai hasil kerjasama dengan pemerintah republik Federasi Jerman –antara lain untuk sektor pendidikan dan sektor usaha kecil dan menengah terkait konservasi lingkungan, serta dengan pemerintah italia untuk program keluarga Harapan (pkH). BRoWN ENVIRoNMENT salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim adalah tingginya emisi co2 yang dilepaskan ke atmosfer. penggunaan sumber-sumber energi alternatif yang lebih rendah atau bahkan tidak menimbulkan emisi co2 merupakan salah satu solusi dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Dengan kekayaan sumber daya alam indonesia yang sangat mendukung, indonesia memiliki peluang besar dalam pengembangan energi alternatif. Dari sisi konsumsi energi, kebijakan penghematan energi dapat memberikan efek yang tidak sedikit dalam mengatasi masalah keterbatasan energi. indonesia yang saat ini tengah menghadapi masalah besar dalam menjaga ketahanan energi, selayaknya mampu merumuskan kebijakan yang lebih terarah serta melakukan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya. Mekanisme Pembangunan Bersih atau Clean Development Mechanism (cDm) merupakan peluang yang perlu lebih dimaksimalkan pemanfaatannya. CDM menjadi salah satu mekanisme fleksibel demi mendukung upaya pengurangan emisi karbon sesuai kerangka protokol kyoto, selain juga untuk mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan. masih adanya berbagai hambatan, termasuk belum adanya peraturan khusus tentang pelaksanaan cDm di indonesia maupun iklim investasi yang belum kondusif, menyebabkan indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara berkembang ”non-annex i” lainnya dalam pemanfaatan mekanisme ini. tujuan 7. memastikan kelestarian Lingkungan Hidup 79
Page 1 and 2:
LAPORAN PENCAPAIAN MILLENNIUM DEVEL
Page 3 and 4:
Laporan perkembangan pencapaian miL
Page 5:
MENtERI NEGARA PERENcANAAN PEMBANGU
Page 9 and 10:
DAFtAR ISI kata pengantar menteri n
Page 11 and 12:
gambar 3.7 proporsi perempuan dalam
Page 13 and 14:
kotak 9.2 pengelolaan Hutan di papu
Page 15:
masukan berharga dikontribusikan ol
Page 18 and 19:
Laporan perkembangan pencapaian mDg
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45: Laporan perkembangan pencapaian mDg
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Lampiran 1. status pencapaian mDgs
Page 178 and 179:
Lampiran 1. status pencapaian mDgs
Page 180 and 181:
Lampiran 2. pencapaian target mDgs
Page 182 and 183:
Page 184:
show all

laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?