laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

Laporan perkembangan pencapaian mDgs inDonesia 2007
Gambar 3.10
proporsi pns perempuan yang
menduduki Jabatan publik di
Lembaga eksekutif, menurut
eselon, nasional, tahun 2006
(dalam %)
sumber:
badan kepegawaian negara
(2006)
46
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
9.61%
90.39%
6.63%
93.37%
13.72%
86.28%
22.43% 22.79%
77.57% 77.21%
eselon i eselon ii eselon iii eselon iv eselon v
y Keempat,
meningkatkan peran lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, terutama
organisasi-organisasi perempuan di tingkat akar rumput.
y Kelima,
merevisi peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang bias gender dan/atau
diskriminatif terhadap perempuan.
saat ini dibutuhkan tindakan pemihakan yang jelas dan nyata guna mengurangi kesenjangan gender di
seluruh bidang pembangunan. tindakan ini harus memperhatikan kondisi perempuan yang bersifat kultural
dan struktural. berkenaan dengan hal tersebut, terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan, antara lain:
y Pertama,
meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik.
y Kedua,
meningkatkan taraf pendidikan dan akses serta kualitas kesehatan serta bidang pembangunan
lainnya, yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan. memperbesar
akses terhadap berbagai fasilitas kesehatan dan pendidikan sehingga dapat pula meningkatkan akses
taraf pendidikan, kondisi kesehatan, sumber daya dan kualitas hidup perempuan secara umum. upaya
ini perlu dilakukan dengan memberi perhatian khusus pada perempuan miskin, lansia, dan penduduk
yang tinggal di daerah terpencil.
y Ketiga,
memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dalam
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan. termasuk pula dalam hal ini pemenuhan komitmen internasional, penyediaan data
dan statistik gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat pada tingkat nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota.