laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

More documents

Recommendations

Info

Laporan perkembangan <strong>pencapaian</strong> mDgs inDonesia 2007 Gambar 3.6 perkiraan tingkat Daya beli kelompok perempuan dibandingkan dengan kelompok Laki-laki, nasional, tahun 1999- 2004 (dalam usD) sumber: Human Development report (unDp, 2001-2006) Gambar 3.7 proporsi perempuan dalam Lembaga-Lembaga publik melalui Lembaga Legislatif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, Dalam tiga periode berjalan tahun 1992- 2009 (dalam %) sumber: komisi pemilihan umum (2005) 44 3,780 4,026 4,161 4,161 1,929 2,053 2,138 2,138 4,434 4,963 2,289 2,257 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1992-1997 1999-2004 2004-2009 Periode periode 1992-1997 yang masih pada kisaran 12,5 persen. pada periode 2004-2009 proporsi perempuan dalam lembaga legislatif terus menurun hingga mencapai 11,3 persen. Jika dilihat berdasarkan provinsi, proporsi perempuan di parlemen yang tertinggi (lebih besar dari 15 persen) hanya terdapat di lima provinsi yaitu sumatera selatan (15,4 persen), Lampung (15,6 persen), kalimantan tengah (15,6 persen), sulawesi utara (17,8 persen), dan sulawesi tengah (16,3 persen). kondisi serupa terjadi di lembaga eksekutif. partisipasi perempuan, yang ditunjukkan oleh statusnya sebagai pegawai negeri sipil (pns), juga tidak lebih baik daripada di lembaga legislatif. Dari seluruh jumlah pns, proporsi perempuan hanya sekitar 42 persen. pada tahun 2006, sebagian besar pns perempuan berpendidikan setingkat sma/ma, yaitu sekitar 15,28 persen dari total jumlah pns (3,6 juta orang). sementara proporsi pns laki-laki berpendidikan sma/ma lebih besar, yakni sekitar 21,16 persen. pns perempuan berpendidikan strata-3 hanya sekitar 0,05 persen. Hanya pns perempuan berpendidikan Diploma i dan Diploma ii yang rasionya lebih tinggi dibandingkan pns laki-laki dengan tingkat pendidikan serupa. Dari struktur pendidikan pns (gambar 3.8) secara keseluruhan terlihat bahwa pns perempuan cenderung berpendidikan lebih tinggi dari pns laki-laki. namun, gambar 3.9 menunjukkan bahwa bahwa dari tahun ke tahun, dominasi pns laki-laki dijumpai di semua tingkatan eselon kecuali di eselon v. keadaan yang demikian, mengindikasikan kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat eselonisasi pns, semakin lebar pula kesenjangan gender yang terjadi. Dari aspek partisipasi perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif, data tahun 2003 hingga tahun 2006 menunjukkan kondisi yang relatif tetap. Hal ini terjadi pada semua tingkatan, mulai dari pejabat eselon i hingga eselon yang lebih rendah. adapun proporsi pns perempuan yang menduduki jabatan publik di lembaga eksekutif pada tahun 2006 tercatat masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan rekan laki-lakinya di semua eselon (i hingga v). kesenjangan tertinggi terjadi pada tingkat eselon i dan ii. masih rendahnya peran perempuan dalam jabatan publik juga terjadi di lembaga yudikatif. pada tahun 2006, jumlah hakim dan jaksa didominasi oleh laki-laki. Jumlah hakim perempuan pada tahun tersebut hanya sekitar 12 persen, sedangkan jumlah jaksa perempuan baru mencapai 23 persen. 3.1.3. tANtANGAN DAN UPAYA YANG DIPERLUKAN tantangan mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan senantiasa berkembang seiring dengan tuntutan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam semua bidang pembangunan. beberapa tantangan yang dihadapi ke depan antara lain adalah:
sLta strata i (s1) Diploma ii Diploma iii Diploma i strata 2 (s2) sLtp sD Diploma iv strata 3 (s3) 64 60 63 67 200,000 400,000 600,000 800,0001,000,000 1,200,000 1,400,000 753 745 755 739 7.447 7.435 7.444 7.426 tujuan 3. mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan y Pertama, menjamin kesetaraan gender dalam berbagai peraturan perundangan-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota, terutama di bidang-bidang pembangunan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi, hukum, dan politik. y Kedua, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan melalui aksi afirmasi (affirmative actions) di berbagai bidang pembangunan, dengan tujuan untuk mengejar ketertinggalan perempuan. Di era desentralisasi ini, upaya tersebut diutamakan dilakukan pada tingkat kabupaten/kota. Ketiga y , meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender, termasuk dalam meningkatkan efektivitas koordinasi antar lembaga dan jaringan serta ketersediaan data dan statistik gender. 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 47.349 47.335 47.348 46.583 3.090 3.088 3.095 3.142 eselon i eselon ii eselon iii eselon iv eselon v 2003 2004 2005 2006 Gambar 3.8 Jumlah pns perempuan Dibandingkan pns Laki-laki, menurut tingkat pendidikan, tahun 2006 (orang) sumber: badan kepegawaian negara (2006) Gambar 3.9 Jumlah pns perempuan, menurut eselon, tahun 2003- 2006. sumber: badan kepegawaian negara (2006) 45
Page 1 and 2:
LAPORAN PENCAPAIAN MILLENNIUM DEVEL
Page 3 and 4:
Laporan perkembangan pencapaian miL
Page 5:
MENtERI NEGARA PERENcANAAN PEMBANGU
Page 9 and 10: DAFtAR ISI kata pengantar menteri n
Page 11 and 12: gambar 3.7 proporsi perempuan dalam
Page 13 and 14: kotak 9.2 pengelolaan Hutan di papu
Page 15: masukan berharga dikontribusikan ol
Page 18 and 19: Laporan perkembangan pencapaian mDg
Page 110 and 111:
Laporan perkembangan pencapaian mDg
Page 112 and 113:
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Lampiran 1. status pencapaian mDgs
Page 178 and 179:
Lampiran 1. status pencapaian mDgs
Page 180 and 181:
Lampiran 2. pencapaian target mDgs
Page 182 and 183:
Page 184:
show all

laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?