laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

Laporan perkembangan pencapaian mDgs inDonesia 2007
Gambar 3.6
perkiraan tingkat Daya
beli kelompok perempuan
dibandingkan dengan kelompok
Laki-laki, nasional, tahun 1999-
2004 (dalam usD)
sumber:
Human Development report
(unDp, 2001-2006)
Gambar 3.7
proporsi perempuan dalam
Lembaga-Lembaga publik
melalui Lembaga Legislatif di
tingkat nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota, Dalam tiga
periode berjalan tahun 1992-
2009 (dalam %)
sumber:
komisi pemilihan umum (2005)
44
3,780 4,026
4,161 4,161
1,929 2,053 2,138 2,138
4,434 4,963
2,289 2,257
1999 2000 2001 2002 2003 2004
1992-1997 1999-2004 2004-2009
Periode
periode 1992-1997 yang masih pada kisaran 12,5
persen. pada periode 2004-2009 proporsi perempuan
dalam lembaga legislatif terus menurun hingga
mencapai 11,3 persen. Jika dilihat berdasarkan
provinsi, proporsi perempuan di parlemen yang
tertinggi (lebih besar dari 15 persen) hanya terdapat
di lima provinsi yaitu sumatera selatan (15,4 persen),
Lampung (15,6 persen), kalimantan tengah (15,6
persen), sulawesi utara (17,8 persen), dan sulawesi
tengah (16,3 persen).
kondisi serupa terjadi di lembaga eksekutif. partisipasi
perempuan, yang ditunjukkan oleh statusnya sebagai
pegawai negeri sipil (pns), juga tidak lebih baik
daripada di lembaga legislatif. Dari seluruh jumlah
pns, proporsi perempuan hanya sekitar 42 persen.
pada tahun 2006, sebagian besar pns perempuan
berpendidikan setingkat sma/ma, yaitu sekitar
15,28 persen dari total jumlah pns (3,6 juta orang).
sementara proporsi pns laki-laki berpendidikan
sma/ma lebih besar, yakni sekitar 21,16 persen. pns
perempuan berpendidikan strata-3 hanya sekitar 0,05
persen. Hanya pns perempuan berpendidikan Diploma
i dan Diploma ii yang rasionya lebih tinggi dibandingkan
pns laki-laki dengan tingkat pendidikan serupa.
Dari struktur pendidikan pns (gambar 3.8) secara
keseluruhan terlihat bahwa pns perempuan cenderung
berpendidikan lebih tinggi dari pns laki-laki. namun,
gambar 3.9 menunjukkan bahwa bahwa dari tahun
ke tahun, dominasi pns laki-laki dijumpai di semua
tingkatan eselon kecuali di eselon v. keadaan yang
demikian, mengindikasikan kecenderungan bahwa
semakin tinggi tingkat eselonisasi pns, semakin lebar
pula kesenjangan gender yang terjadi.
Dari aspek partisipasi perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif, data tahun 2003
hingga tahun 2006 menunjukkan kondisi yang relatif tetap. Hal ini terjadi pada semua tingkatan, mulai dari
pejabat eselon i hingga eselon yang lebih rendah.
adapun proporsi pns perempuan yang menduduki jabatan publik di lembaga eksekutif pada tahun 2006
tercatat masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan rekan laki-lakinya di semua eselon (i hingga v).
kesenjangan tertinggi terjadi pada tingkat eselon i dan ii.
masih rendahnya peran perempuan dalam jabatan publik juga terjadi di lembaga yudikatif. pada tahun 2006,
jumlah hakim dan jaksa didominasi oleh laki-laki. Jumlah hakim perempuan pada tahun tersebut hanya
sekitar 12 persen, sedangkan jumlah jaksa perempuan baru mencapai 23 persen.
3.1.3. tANtANGAN DAN UPAYA YANG DIPERLUKAN
tantangan mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan senantiasa berkembang seiring
dengan tuntutan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam semua bidang pembangunan. beberapa
tantangan yang dihadapi ke depan antara lain adalah: