laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

More documents

Recommendations

Info

Laporan perkembangan pencapaian mDgs inDonesia 2007 Gambar 3.3 tingkat partisipasi angkatan kerja (tpak) menurut Jenis kelamin, nasional, tahun 2001-2007 (dalam %) sumber: survey angkatan kerja nasional (sakernas), tahun 2001-2007 (bps) Gambar 3.4 tingkat pengangguran terbuka (tpt), nasional, tahun 2001- 2007 (dalam %) sumber: survey angkatan kerja nasional (sakernas), tahun 2001-2007 (bps) 42 pada pekerja bebas sektor non-pertanian dengan rata-rata upah pekerja perempuan hanya sekitar 46 persen dari upah pekerja laki-laki pada Februari 2005, dan sekitar 60 persen pada Februari 2007. sementara dalam kurun waktu yang sama, rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai perempuan sekitar 72 persen dari upah buruh/ karyawan/pegawai laki-laki, yang kemudian meningkat menjadi 75 persen. sedangkan rata-rata upah perempuan sebagai pekerja bebas pertanian, dibandingkan dengan laki-laki, meningkat dari 55 persen menjadi 69 persen. Jika mengacu pada tingkat pendidikan pekerja perempuan, data pada Februari 2005 menunjukkan bahwa sekitar 14 persen pekerja perempuan tidak/belum pernah sekolah dan tidak/belum tamat sekolah dasar. Hanya 27 persen dari mereka yang sudah menamatkan pendidikan sekolah dasar. angka tersebut tidak berubah selang dua tahun kemudian. Di tingkat provinsi, rata-rata upah yang diterima pekerja perempuan dibandingkan dengan rata-rata upah yang diterima pekerja laki-laki juga menunjukkan kesenjangan. perbedaan tertinggi ditemukan di provinsi kalimantan timur. Di sini, seorang pekerja perempuan memperoleh rata-rata upah per bulan rp 1.059.813, sementara rekan kerja laki-lakinya mendapatkan rata-rata upah rp 1.879.585 per bulan. adapun rata-rata upah per bulan pekerja perempuan tertinggi di indonesia terdapat di provinsi papua yaitu rp 1.375.636, dan yang terendah di provinsi Jawa tengah yaitu rp 582.267. sebanyak 13 provinsi diketahui masih memberikan rata-rata upah per bulan bagi pekerja perempuan di bawah rata-rata upah nasional. apabila rasio nasional dibandingkan dengan rasio provinsi, maka terdapat 10 provinsi yang memiliki kesenjangan upah tertinggi yaitu kalimantan timur (56,39), Jawa tengah (66,00), nusa tenggara barat (68,14), bali (69,58), bangka-belitung (69,81), sumatera selatan (70,74), banten (72,39), irian Jaya barat (72,43), riau (73,37), dan Jawa timur (74,11). sementara itu, rasio rata-rata upah per bulan di provinsi nusa tenggara timur, sulawesi utara, dan gorontalo merupakan yang tertinggi di indonesia. meskipun begitu, nilai nominal rata-rata upah per bulan yang diterima oleh pekerja perempuan di tiga provinsi tersebut, masing-masing rp 857.922 di gorontalo, rp 1.183.397 di sulawesi utara, dan rp 1.118.499 di nusa tenggara timur, tetap masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan nilai nominal rata-rata upah nasional. kesenjangan gender yang terjadi di bidang ketenagakerjaan, selain yang diuraikan di atas, juga ditandai dengan belum tersedianya sistem perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal yang sebagian besar pekerjanya adalah perempuan. sistem perlindungan sosial yang ada saat ini masih mencakup hanya pekerja sektor formal. khusus bagi tenaga kerja yang bekerja di luar negeri, penyempurnaan kebijakan dan strategi peningkatan perlindungan perempuan terus dilakukan, antara lain
gorontalo sulawesi utara nusa tenggara timur sumatera barat maluku bengkulu sulawesi tengah nanggroe aceh Darussalam papua kalimantan barat kepulauan riau Dki Jakarta Jawa barat kalimantan tengah sulawesi barat Lampung maluku utara Di Yogyakarta sumatera utara sulawesi tenggara sulawesi selatan J a m b i kalimantan selatan Indonesia Jawa timur r i a u irian Jaya barat banten sumatera selatan bangka belitung b a l i nusa tenggara barat Jawa tengah kalimantan timur rp/bulan tujuan 3. mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 115.64 110.22 102.88 96.37 95.46 92.63 90.14 84.83 81.03 80.55 80.38 79.96 78.87 78.84 78.56 78.47 77.77 76.53 76.43 75.99 75.91 75.81 74.88 74.83 74.11 73.37 72.43 72.39 70.74 69.81 69.58 68.14 66.00 56.39 Laki-laki perempuan rasio p/L dengan memperbaiki kesepakatan kerja antarnegara dan memantau situasi di daerah-daerah. kebijakan ketenagakerjaan berupa equal employment opportunity (eeo) juga terus disempurnakan, antara lain ditujukan untuk menciptakan kesetaraan gender dalam kesempatan kerja dan berusaha. indikator berikutnya adalah tingkat daya beli (purchasing power parity atau ppp). berdasarkan Human Development Report (HDr) 2001 hingga HDr 2006, ppp perempuan tidak mengalami peningkatan yang signifikan, dengan nilai berkisar pada angka US$ 2.000 setiap tahunnya. Sementara itu PPP laki-laki mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, dengan nilai dua kali lipat lebih dibandingkan ppp perempuan. indikator ini menunjukkan bahwa kesenjangan gender (gender gap) dalam ppp sangat tinggi. perkembangan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan diindikasikan pula melalui proporsi perempuan dalam lembaga-lembaga publik (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). pada tahun 2002 undangundang nomor 31 tentang partai politik telah ditetapkan, disusul setelahnya dengan undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota Dpr, DpD, dan DprD. keduanya mengamanatkan dengan jelas 30 persen kuota untuk perempuan dalam partai politik. selain itu pendidikan politik bagi perempuan pun terus ditingkatkan. meskipun demikian, partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif di berbagai tingkatan (nasional, provinsi dan kabupaten/kota) masih tetap rendah. berdasarkan data komisi pemilihan umum (2005), pada periode tahun 1999-2004, tingkat partisipasi politik perempuan melalui lembaga legislatif hanya sekitar 8,8 persen. angka ini menurun dibandingkan dengan Gambar 3.5 perbandingan upah rata-rata pekerja perempuan terhadap pekerja Laki-laki dalam pekerjaan upahan, nasional, tahun 2007 (dalam rp/bulan) dan rasio upah rata-rata pekerja perempuan terhadap pekerja Laki-laki, tahun 2007 sumber: survey angkatan kerja nasional (sakernas) (bps, Februari 2007) 43
Page 1 and 2:
LAPORAN PENCAPAIAN MILLENNIUM DEVEL
Page 3 and 4:
Laporan perkembangan pencapaian miL
Page 5:
MENtERI NEGARA PERENcANAAN PEMBANGU
Page 9 and 10: DAFtAR ISI kata pengantar menteri n
Page 11 and 12: gambar 3.7 proporsi perempuan dalam
Page 13 and 14: kotak 9.2 pengelolaan Hutan di papu
Page 15: masukan berharga dikontribusikan ol
Page 18 and 19: Laporan perkembangan pencapaian mDg
Page 108 and 109:
Laporan perkembangan pencapaian mDg
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Lampiran 1. status pencapaian mDgs
Page 178 and 179:
Lampiran 1. status pencapaian mDgs
Page 180 and 181:
Lampiran 2. pencapaian target mDgs
Page 182 and 183:
Page 184:
show all

laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?