laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

More documents

Recommendations

Info

Laporan perkembangan pencapaian mDgs inDonesia 2007 Gambar 1.5 indeks keparahan kemiskinan tahun 2002-2007 sumber: Data dan informasi kemiskinan, buku 1 (bps, berbagai tahun); berita resmi statistik (bps, 2007). Gambar 1.6 ranking indeks keparahan kemiskinan menurut provinsi tahun 2004 sumber: Data dan informasi kemiskinan, buku 1 (bps, 2004) 14 0.79 0.85 0.78 0.81 papua gorontalo nanggroe aceh Darussalam maluku nusa tenggara timur nusa tenggara barat sulawesi tengah Lampung sumatera selatan sulawesi tenggara bengkulu Jawa tengah Daerah istimewa Yogyakarta Jawa timur Indonesia riau kalimantan tengah sulawesi selatan kalimantan timur kalimantan barat sumatera utara sulawesi utara Jambi Jawa barat maluku utara sumatera barat kepulauan bangka belitung banten kalimantan selatan bali Dki Jakarta 1.00 5,01 2,32 1,98 1,82 1,48 1,16 1,14 1,12 1,09 0,98 0,98 0,97 0,96 0,92 0,78 0,70 0,68 0,63 0,60 0,60 0,59 0,54 0,54 0,48 0,45 0,37 0,31 0,30 0,24 0,21 0,09 0.84 kemiskinan nasional. Dalam hal ini, Dki Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan indeks kedalaman kemiskinan terendah (0,42). 2002 2003 p2 (%) 2004 2005 2006 2007 Indeks Keparahan Kemiskinan (P ). indeks keparahan 2 kemiskinan menunjukkan kuadrat kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. indeks ini memberikan bobot lebih tinggi bagi mereka yang jauh berada di bawah garis kemiskinan. perbaikan indeks keparahan kemiskinan menunjukkan perbaikan bagi mereka yang benar-benar miskin. Dibandingkan dengan kondisi tahun 2003, indeks keparahan kemiskinan tahun 2005 cenderung membaik. pada tahun 2006 indeks keparahan kemiskinan meningkat kembali menjadi 1,0, namun menurun kembali menjadi 0,84 pada tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2007 pengeluaran penduduk yang termiskin mengalami perbaikan. indeks keparahan kemiskinan terburuk pada tahun 2004 dialami oleh provinsi papua, diikuti oleh gorontalo, nanggroe aceh Darussalam, maluku, nusa tenggara timur, nusa tenggara barat, sulawesi tengah, dan Lampung. terdapat 16 provinsi yang indeks keparahan kemiskinannya lebih baik dari indeks nasional. khusus bagi Dki Jakarta, pada tahun 2002 provinsi ini memiliki indeks yang paling kecil yaitu 0,07. akan tetapi nilai ini memburuk menjadi 0,11 pada tahun 2003 dan menjadi 0,09 pada tahun 2004. adapun provinsi papua dalam tiga tahun terakhir menempati peringkat paling bawah dalam indeks ini. meskipun demikian, secara keseluruhan indeks keparahan kemiskinan indonesia menunjukkan perkembangan yang membaik.
Indikator berikutnya adalah proporsi konsumsi penduduk termiskin (kuantil pertama). indikator ini menginformasikan perbandingan pengeluaran kelompok penduduk 20 persen termiskin terhadap pengeluaran seluruh penduduk. pada tahun 1990, proporsi konsumsi 20 persen penduduk termiskin tercatat sebesar 9,3 persen dari konsumsi seluruh penduduk. Dalam kurun waktu 15 tahun, perkembangan proporsi konsumsi penduduk termiskin berlangsung sangat lamban dan cenderung tidak bergeser terlampau jauh dari posisi di tahun 1990. nilai indikator ini pada tahun 2002 mencapai 9,1 persen dan dua tahun berikutnya hanya meningkat menjadi 9,7 persen. 100 1.1.3. tANtANGAN DAN UPAYA YANG DIPERLUKAN 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 90.70 9.30 9.10 8.70 9.60 9.10 9.70 kuantil lainnya Poorest Quantile's Share in National Income or Consumption (%) Trend Poorest Quantile's Share in National Income or Consumption (%) tantangan utama dalam penanggulangan kemiskinan di indonesia dapat dilihat dari berbagai dimensi, yaitu: y Pertama, menjaga kegiatan ekonomi nasional yang pro rakyat agar dapat mendorong turunnya angka kemiskinan. termasuk di dalamnya ialah menjaga kondisi ekonomi makro agar dapat mendorong kegiatan ekonomi riil yang berpihak pada penanggulangan kemiskinan. Upaya menjaga inflasi agar tidak menurunkan daya beli masyarakat miskin, termasuk menjaga harga kebutuhan pokok utama seperti beras, menjadi tantangan serius yang harus dihadapi. y Kedua, meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi; termasuk keluarga berencana, serta akses terhadap infrastruktur dasar seperti sanitasi dan air bersih. Ini merupakan tantangan yang tidak ringan, mengingat secara geografis indonesia merupakan negara yang sangat luas. y Ketiga, melibatkan masyarakat miskin untuk dapat meningkatkan kapasitasnya sendiri dalam menanggulangi kemiskinan. pengalaman menunjukkan bahwa melibatkan serta meningkatkan kapasitas mereka sebagai penggerak dalam penanggulangan kemiskinan terbukti sangat efektif. y Keempat, belum berkembangnya sistem perlindungan sosial, baik yang berbentuk bantuan sosial bagi mereka yang rentan maupun sistem jaminan sosial berbasis asuransi terutama bagi masyarakat miskin. y Kelima, adanya kesenjangan yang mencolok antar berbagai daerah. kesenjangan tersebut dapat dilihat dari tingkat kedalaman kemiskinan yang sangat berbeda antardaerah satu dengan lainnya. Ditinjau dari proporsinya, tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi di luar Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi tingkat kemiskinan di Jawa. selain itu kesenjangan dapat dilihat pula dari perbedaan angka indeks pembangunan manusia yang mencolok antardaerah, termasuk antar perkotaan dan perdesaan. Dimensi permasalahan kemisikinan yang sangat luas seperti dijelaskan di atas mengharuskan adanya kebijakan menyeluruh serta terukur pencapaiannya. mengatasi masalah kemiskinan pada akhirnya tidak hanya soal mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin, melainkan lebih penting adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin. penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara menyeluruh, menyangkut multi-sektor, multi-pelaku, dan multi-waktu. penanggulangan kemiskinan di indonesia akan dititikberatkan pada upaya sebagai berikut: y Pertama, mendorong pertumbuhan yang berkualitas. Dua aspek penting berkaitan dengan hal ini adalah menjaga stabilitas ekonomi makro dan mendorong kegiatan ekonomi agar berpihak kepada penanggulangan kemiskinan. Langkah yang perlu diambil antara lain dengan menjaga tingkat inflasi, termasuk menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok seperti beras. selain itu, diperlukan 90.90 91.30 90.40 tujuan 1. menanggulangi kemiskinan dan kelaparan 90.90 90.30 1990 1993 1996 1999 2002 2004 Gambar 1.7 perkembangan proporsi konsumsi kelompok penduduk termiskin terhadap konsumsi nasional tahun 2004 (dalam %) sumber: survey sosial dan ekonomi nasional (bps, berbagai tahun) 15
Page 1 and 2: LAPORAN PENCAPAIAN MILLENNIUM DEVEL
Page 3 and 4: Laporan perkembangan pencapaian miL
Page 5: MENtERI NEGARA PERENcANAAN PEMBANGU
Page 9 and 10: DAFtAR ISI kata pengantar menteri n
Page 11 and 12: gambar 3.7 proporsi perempuan dalam
Page 13 and 14: kotak 9.2 pengelolaan Hutan di papu
Page 15: masukan berharga dikontribusikan ol
Page 18 and 19: Laporan perkembangan pencapaian mDg
Page 80 and 81:
Laporan perkembangan pencapaian mDg
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Lampiran 1. status pencapaian mDgs
Page 178 and 179:
Lampiran 1. status pencapaian mDgs
Page 180 and 181:
Lampiran 2. pencapaian target mDgs
Page 182 and 183:
Page 184:
show all

laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?