01.06.2013 Views

laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

warga negara; (3) tidak menyatunya kegiatan perlindungan fungsi lingkungan hidup dengan kegiatan<br />

pemanfaatan sumber daya alam sehingga sering melahirkan konflik kepentingan antara ekonomi sumber<br />

daya alam (pertambangan, kehutanan) dengan lingkungan; (4) kesenjangan pembangunan antardaerah<br />

masih lebar, seperti antara Jawa-luar Jawa, antara kawasan barat <strong>indonesia</strong>-kawasan timur <strong>indonesia</strong>, serta<br />

antara kota-desa; (5) berkurangnya kualitas dan pelayanan dan tertundanya pembangunan infrastruktur baru<br />

telah menghambat pembangunan nasional; (6) kerawanan sosial dan politik yang berpotensi mengganggu<br />

stabilitas dan keutuhan negara kesatuan republik <strong>indonesia</strong>; (7) masih tingginya kejahatan konvensional<br />

dan trans-nasional; (8) adanya potensi ancaman baik dari luar maupun dalam negeri yang tidak ringan<br />

berkaitan dengan wilayah yang sangat luas, serta kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang beragam; (9)<br />

masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang belum mencerminkan keadilan, kesetaraan, dan<br />

penghormatan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia; (10) rendahnya kualitas pelayanan umum<br />

kepada masyarakat antara lain karena tingginya penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan; rendahnya<br />

kinerja sumber daya aparatur; belum memadainya sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan<br />

(manajemen) pemerintahan; rendahnya kesejahteraan pns; serta banyaknya peraturan perundangundangan<br />

yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan; (11) belum<br />

menguatnya pelembagaan politik lembaga penyelenggara negara dan lembaga pemasyarakatan. tantangantantangan<br />

ini selaras dengan tantangan dalam <strong>pencapaian</strong> tujuan pembangunan milenium.<br />

Dalam rangka menjawab semua tantangan dalam pembangunan <strong>indonesia</strong> 2004-2009, pemerintah <strong>indonesia</strong><br />

telah menetapkan tiga agenda pembangunan jangka menengah yaitu: i) menciptakan <strong>indonesia</strong> yang aman<br />

dan damai, ii) menciptakan <strong>indonesia</strong> yang adil dan demokratis, serta iii) meningkatkan kesejahteraan rakyat.<br />

khusus agenda yang ketiga, prioritas pembangunan dan arah kebijakannya mencakup:<br />

y penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran,<br />

y peningkatan investasi,<br />

y revitalisasi pertanian,<br />

y perikanan dan kehutanan,<br />

y pembangunan perdesaan dan pengurangan ketimpangan antarwilayah,<br />

y peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas,<br />

y peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial,<br />

y pembangunan kependudukan yang berkualitas, dan<br />

y percepatan pembangunan infrastruktur.<br />

Walaupun permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di <strong>indonesia</strong> masih<br />

cukup banyak, pemerintah <strong>indonesia</strong> telah bertekad untuk memenuhi komitmen <strong>pencapaian</strong> target mDgs pada<br />

2015 mendatang. bahkan, penanggulangan kemiskinan dalam pembangunan jangka menengah (rpJmn)<br />

ditargetkan lebih cepat daripada target mDgs sendiri. mDgs telah menjadi salah satu bahan masukan penting<br />

dalam penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan nasional. upaya dialog dengan berbagai pihak<br />

akan terus diupayakan untuk mencari kesepahaman dan langkah kerjasama kongkrit di masa yang akan<br />

datang. Hal ini penting dilakukan, mengingat <strong>pencapaian</strong> mDgs akan lebih mudah dicapai melalui dukungan<br />

dan partisipasi aktif dari swasta dan masyarakat.<br />

Dengan pertimbangan bahwasanya sumber pendanaan dalam negeri masih belum sepenuhnya mencukupi untuk<br />

membiayai pembangunan, pemerintah hingga kini masih memerlukan dukungan internasional bagi pelaksanaan<br />

pembangunan. karena itu, pemerintah berupaya terus meningkatkan kualitas pelaksanaan kerjasama<br />

pembangunan melalui penyusunan strategi pengelolaan utang luar negeri, penguatan koordinasi, monitoring dan<br />

evaluasi, serta peningkatan harmonisasi pelaksanaan kerjasama internasional secara keseluruhan.<br />

Di sisi lain, pemerintah <strong>indonesia</strong> juga akan terus mendukung upaya mempererat pelaksanaan kerjasama<br />

regional Asia Pasifik. Kerjasama ekonomi dan perdagangan antarnegara di Asia Pasifik memiliki potensi besar<br />

untuk terus dikembangkan, demi meningkatkan kemampuan masing-masing negara dalam rangka mencapai<br />

mDgs di kawasan, serta meningkatkan posisi tawar bersama di lingkungan global.<br />

5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!