laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP
laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP
laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
warga negara; (3) tidak menyatunya kegiatan perlindungan fungsi lingkungan hidup dengan kegiatan<br />
pemanfaatan sumber daya alam sehingga sering melahirkan konflik kepentingan antara ekonomi sumber<br />
daya alam (pertambangan, kehutanan) dengan lingkungan; (4) kesenjangan pembangunan antardaerah<br />
masih lebar, seperti antara Jawa-luar Jawa, antara kawasan barat <strong>indonesia</strong>-kawasan timur <strong>indonesia</strong>, serta<br />
antara kota-desa; (5) berkurangnya kualitas dan pelayanan dan tertundanya pembangunan infrastruktur baru<br />
telah menghambat pembangunan nasional; (6) kerawanan sosial dan politik yang berpotensi mengganggu<br />
stabilitas dan keutuhan negara kesatuan republik <strong>indonesia</strong>; (7) masih tingginya kejahatan konvensional<br />
dan trans-nasional; (8) adanya potensi ancaman baik dari luar maupun dalam negeri yang tidak ringan<br />
berkaitan dengan wilayah yang sangat luas, serta kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang beragam; (9)<br />
masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang belum mencerminkan keadilan, kesetaraan, dan<br />
penghormatan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia; (10) rendahnya kualitas pelayanan umum<br />
kepada masyarakat antara lain karena tingginya penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan; rendahnya<br />
kinerja sumber daya aparatur; belum memadainya sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan<br />
(manajemen) pemerintahan; rendahnya kesejahteraan pns; serta banyaknya peraturan perundangundangan<br />
yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan; (11) belum<br />
menguatnya pelembagaan politik lembaga penyelenggara negara dan lembaga pemasyarakatan. tantangantantangan<br />
ini selaras dengan tantangan dalam <strong>pencapaian</strong> tujuan pembangunan milenium.<br />
Dalam rangka menjawab semua tantangan dalam pembangunan <strong>indonesia</strong> 2004-2009, pemerintah <strong>indonesia</strong><br />
telah menetapkan tiga agenda pembangunan jangka menengah yaitu: i) menciptakan <strong>indonesia</strong> yang aman<br />
dan damai, ii) menciptakan <strong>indonesia</strong> yang adil dan demokratis, serta iii) meningkatkan kesejahteraan rakyat.<br />
khusus agenda yang ketiga, prioritas pembangunan dan arah kebijakannya mencakup:<br />
y penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran,<br />
y peningkatan investasi,<br />
y revitalisasi pertanian,<br />
y perikanan dan kehutanan,<br />
y pembangunan perdesaan dan pengurangan ketimpangan antarwilayah,<br />
y peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas,<br />
y peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial,<br />
y pembangunan kependudukan yang berkualitas, dan<br />
y percepatan pembangunan infrastruktur.<br />
Walaupun permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di <strong>indonesia</strong> masih<br />
cukup banyak, pemerintah <strong>indonesia</strong> telah bertekad untuk memenuhi komitmen <strong>pencapaian</strong> target mDgs pada<br />
2015 mendatang. bahkan, penanggulangan kemiskinan dalam pembangunan jangka menengah (rpJmn)<br />
ditargetkan lebih cepat daripada target mDgs sendiri. mDgs telah menjadi salah satu bahan masukan penting<br />
dalam penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan nasional. upaya dialog dengan berbagai pihak<br />
akan terus diupayakan untuk mencari kesepahaman dan langkah kerjasama kongkrit di masa yang akan<br />
datang. Hal ini penting dilakukan, mengingat <strong>pencapaian</strong> mDgs akan lebih mudah dicapai melalui dukungan<br />
dan partisipasi aktif dari swasta dan masyarakat.<br />
Dengan pertimbangan bahwasanya sumber pendanaan dalam negeri masih belum sepenuhnya mencukupi untuk<br />
membiayai pembangunan, pemerintah hingga kini masih memerlukan dukungan internasional bagi pelaksanaan<br />
pembangunan. karena itu, pemerintah berupaya terus meningkatkan kualitas pelaksanaan kerjasama<br />
pembangunan melalui penyusunan strategi pengelolaan utang luar negeri, penguatan koordinasi, monitoring dan<br />
evaluasi, serta peningkatan harmonisasi pelaksanaan kerjasama internasional secara keseluruhan.<br />
Di sisi lain, pemerintah <strong>indonesia</strong> juga akan terus mendukung upaya mempererat pelaksanaan kerjasama<br />
regional Asia Pasifik. Kerjasama ekonomi dan perdagangan antarnegara di Asia Pasifik memiliki potensi besar<br />
untuk terus dikembangkan, demi meningkatkan kemampuan masing-masing negara dalam rangka mencapai<br />
mDgs di kawasan, serta meningkatkan posisi tawar bersama di lingkungan global.<br />
5