laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

More documents

Recommendations

Info

Laporan perkembangan pencapaian mDgs inDonesia 2007 Gambar 9.1 proporsi penduduk miskin per provinsi, 2003 dan 2006 sumber: survey sosial ekonomi nasional (bps, 2003 dan 2006) 156 studi bank Dunia (2006) menunjukkan bahwa elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi tidak sama di masing-masing daerah. elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi yang berada pada kuintil terendah yaitu papua, nusa tenggara, dan maluku lebih rendah daripada di Jawa dan sumatera. implikasinya, jika pengurangan kemiskinan hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi tanpa program yang bertujuan melakukan intervensi, maka pengurangan kemiskinan akan berjalan lebih lambat di daerah-daerah di atas. indikator lain yang perlu diperhatikan dalam hal kesenjangan antardaerah adalah angka partisipasi murni untuk smp/mts. sementara angka partisipasi sD/mi sudah berada di atas 90 persen untuk hampir semua provinsi (kecuali papua dan irian Jaya barat), apm smp/mts berada pada tingkat 66,5 dan masih jauh dari target pencapaian pendidikan dasar untuk semua dalam mDgs maupun target rpJm pada tahun 2009. adapun papua dan irian Jaya barat masih memiliki apm smp/mts di bawah 50 persen. sulawesi barat kepulauan riau irian Jaya barat papua maluku nanggroe aceh gorontalo nusa tenggara timur nusa tenggara barat sulawesi tengah sulawesi tenggara bengkulu Lampung Jawa tengah sumatera selatan Jawa timur Di Yogyakarta sumatera utara sulawesi selatan kalimantan barat maluku utara r i a u Jawa barat J a m b i kalimantan timur kalimantan tengah sumatera barat bangka belitung banten sulawesi utara kalimantan selatan b a l i Dki Jakarta 2003 2006 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 IMPLIKASI KEBIjAKAN seiring dengan berjalannya desentralisasi, peran pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang secara langsung mempengaruhi pencapaian mDgs menjadi semakin besar. ini sejalan dengan sumber daya anggaran yang dikuasainya, yang saat ini telah mencapai 36 persen. Hal ini terlihat dari studi bank Dunia berjudul Spending for Development: Making Most of Indonesia’s New Opportunities (2007). sebagai implikasinya, peran kebijakan dan anggaran daerah dalam pencapaian mDgs perlu diperluas. peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah Daerah provinsi, dan pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan kerangka umum tentang peranan yang dapat dilaksakan oleh pemerintah daerah. Di bidang pendidikan, pp tersebut mengatur bahwa penyelenggaraan perencanaan, penyediaan biaya penyelenggaraan pendidikan, serta pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar merupakan urusan pemerintah daerah. Di bidang kesehatan, penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk dan pencegahan penyakit menular juga merupakan urusan pemerintah daerah. Hal-hal di atas merupakan bidang kebijakan yang sangat terkait dengan pencapaian target-target mDgs dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah selaku aktor utama. melihat pentingnya peranan pemerintah daerah
dalam pencapaian target-target mDgs, pencapaian indikator mDgs perlu diintegrasikan sebagai bagian dari indikator target, keluaran (output), dan hasil (outcome) dari proses perencanaan dan penganggaran di daerah. peran kebijakan pemerintah daerah dalam pencapaian target mDgs juga dapat bersifat komplementer terhadap program pemerintah pusat. misalnya, untuk mencapai target pengurangan kemiskinan, pemerintah daerah dapat mengkombinasikan program-program nasional seperti pnpm atau program keluarga Harapan (pkH) dengan program pemerintah daerah untuk mengurangi kemiskinan. pemerintah daerah, umpamanya, dapat memperluas cakupan peserta program atau melaksanakan kegiatan yang bersifat komplementer. sebagai contoh, jika dalam pnpm dibangun infrastruktur jalan pertanian atau jalan desa, maka pemerintah daerah dapat berperan dengan memperluas jaringan jalan antardesa atau antarkecamatan agar akses pasar penduduk miskin dapat diperluas. selain meningkatkan peran pemerintah, kebijakan lain yang diperlukan dalam rangka pencapaian target mDgs di tingkat daerah adalah memberikan perhatian khusus kepada provinsi-provinsi yang relatif tertinggal, seperti tercermin dalam peta 4.1 di atas. kecuali papua, daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang rendah sumber daya fiskalnya, sebagaimana tercermin dalam Gambar 9.2 di bawah ini. Tantangan bagi pemerintah adalah bagaimana mengalokasikan anggaran secara lebih tajam sehingga menguntungkan daerah tertinggal tersebut, terutama yang memiliki sumber daya fiskal rendah, misalnya dengan mempertajam penargetan program-program dekonsentrasi. Juta rp. 6 5 4 3 2 1 0 Dana otonomi khusus 2006 per kapita Dau 2006 per kapita pendapatan bagi Hasil pajak per kapita pendapatan Dana bagi Hasil sDa per kapita pendapatan asli Daerah per kapita banten Jawa barat Jawa timur Jawa tengah Lampung D i Yogyakarta sumatra utara nusa tenggara barat sumatera selatan bali sulawesi selatan nusa tenggara timur kalimantan barat kalimantan selatan sumatra barat Jambi sulawesi utara gorontalo bengkulu kepulauan riau sulawesi tengah sulawesi tenggara kepulauan bangka belitun riau nanggroe aceh Darussalam maluku maluku utara kalimantan tengah kalimantan timu papua papua barat Gambar 9.2 penerimaan Fiskal Daerah per provinsi, tahun 2006 (termasuk penerimaan fiskal kabupaten/ kota di provinsi tersebut) sumber: Data Dau, diolah/estimasi (Departemen keuangan, 2006) 157
Page 1 and 2:
LAPORAN PENCAPAIAN MILLENNIUM DEVEL
Page 3 and 4:
Laporan perkembangan pencapaian miL
Page 5:
MENtERI NEGARA PERENcANAAN PEMBANGU
Page 9 and 10:
DAFtAR ISI kata pengantar menteri n
Page 11 and 12:
gambar 3.7 proporsi perempuan dalam
Page 13 and 14:
kotak 9.2 pengelolaan Hutan di papu
Page 15:
masukan berharga dikontribusikan ol
Page 18 and 19:
Laporan perkembangan pencapaian mDg
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Page 122 and 123: Laporan perkembangan pencapaian mDg
Page 176 and 177: Lampiran 1. status pencapaian mDgs
Page 178 and 179: Lampiran 1. status pencapaian mDgs
Page 180 and 181: Lampiran 2. pencapaian target mDgs
Page 182 and 183: Lampiran 2. pencapaian target mDgs
Page 184: Lampiran 2. pencapaian target mDgs
show all

laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?