laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP
laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP
laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Laporan perkembangan <strong>pencapaian</strong> mDgs inDonesia 2007<br />
Gambar 9.1<br />
proporsi penduduk miskin per<br />
provinsi, 2003 dan 2006<br />
sumber:<br />
survey sosial ekonomi nasional<br />
(bps, 2003 dan 2006)<br />
156<br />
studi bank Dunia (2006) menunjukkan bahwa elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi tidak<br />
sama di masing-masing daerah. elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi<br />
yang berada pada kuintil terendah yaitu papua, nusa tenggara, dan maluku lebih rendah daripada di Jawa<br />
dan sumatera. implikasinya, jika pengurangan kemiskinan hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi tanpa<br />
program yang bertujuan melakukan intervensi, maka pengurangan kemiskinan akan berjalan lebih lambat di<br />
daerah-daerah di atas.<br />
indikator lain yang perlu diperhatikan dalam hal kesenjangan antardaerah adalah angka partisipasi murni<br />
untuk smp/mts. sementara angka partisipasi sD/mi sudah berada di atas 90 persen untuk hampir semua<br />
provinsi (kecuali papua dan irian Jaya barat), apm smp/mts berada pada tingkat 66,5 dan masih jauh dari<br />
target <strong>pencapaian</strong> pendidikan dasar untuk semua dalam mDgs maupun target rpJm pada tahun 2009.<br />
adapun papua dan irian Jaya barat masih memiliki apm smp/mts di bawah 50 persen.<br />
sulawesi barat<br />
kepulauan riau<br />
irian Jaya barat<br />
papua<br />
maluku<br />
nanggroe aceh<br />
gorontalo<br />
nusa tenggara timur<br />
nusa tenggara barat<br />
sulawesi tengah<br />
sulawesi tenggara<br />
bengkulu<br />
Lampung<br />
Jawa tengah<br />
sumatera selatan<br />
Jawa timur<br />
Di Yogyakarta<br />
sumatera utara<br />
sulawesi selatan<br />
kalimantan barat<br />
maluku utara<br />
r i a u<br />
Jawa barat<br />
J a m b i<br />
kalimantan timur<br />
kalimantan tengah<br />
sumatera barat<br />
bangka belitung<br />
banten<br />
sulawesi utara<br />
kalimantan selatan<br />
b a l i<br />
Dki Jakarta<br />
2003 2006<br />
50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50<br />
IMPLIKASI KEBIjAKAN<br />
seiring dengan berjalannya desentralisasi, peran pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik<br />
yang secara langsung mempengaruhi <strong>pencapaian</strong> mDgs menjadi semakin besar. ini sejalan dengan sumber<br />
daya anggaran yang dikuasainya, yang saat ini telah mencapai 36 persen. Hal ini terlihat dari studi bank<br />
Dunia berjudul Spending for Development: Making Most of Indonesia’s New Opportunities (2007). sebagai<br />
implikasinya, peran kebijakan dan anggaran daerah dalam <strong>pencapaian</strong> mDgs perlu diperluas.<br />
peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah,<br />
pemerintah Daerah provinsi, dan pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan kerangka umum tentang<br />
peranan yang dapat dilaksakan oleh pemerintah daerah. Di bidang pendidikan, pp tersebut mengatur bahwa<br />
penyelenggaraan perencanaan, penyediaan biaya penyelenggaraan pendidikan, serta pengadaan sarana dan<br />
prasarana pendidikan dasar merupakan urusan pemerintah daerah. Di bidang kesehatan, penyelenggaraan<br />
penanggulangan gizi buruk dan pencegahan penyakit menular juga merupakan urusan pemerintah daerah.<br />
Hal-hal di atas merupakan bidang kebijakan yang sangat terkait dengan <strong>pencapaian</strong> target-target mDgs dan<br />
dilaksanakan oleh pemerintah daerah selaku aktor utama. melihat pentingnya peranan pemerintah daerah