laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

y
y
y
y
y
suatu tema pembangunan dengan fokus tertentu perlu ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/
kota. ini diperlukan agar skpD dan unit-unit kerja pembangunan daerah yang mengajukan usulan
di forum musrenbang desa/kecamatan dapat menempatkan prioritas keterpaduan antarsektor di
daerah, mengurangi ego-sektoral mereka, dan mempercepat pencapaian target mDgs.
bps perlu melakukan terobosan pengelolaan data/informasi dengan mengakomodasi nilai-nilai
sosial masyarakat daerah/lokal. tujuannya adalah menyediakan data/informasi yang sensitif
dengan karakter dan kebutuhan masyarakat lokal.
Perlunya kejelasan tentang definisi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan
penganggaran daerah.
perlunya amandemen terhadap peraturan menteri Dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang
penatausahaan keuangan Daerah untuk membatasi waktu pemerintah provinsi (misalnya dalam 10
hari kerja) dalam memberikan jawaban atas usulan nomor perkiraan dari pemerintah kabupaten/
kota.
perlunya upaya peningkatan kapasitas perencana di tingkat kabupaten/kota. para perencana di
tingkat ini perlu mempunyai pengetahuan yang memadai tentang mDgs, sehingga mereka mampu
mengarusutamakan mDgs dalam rencana pembangunan daerah.
Jika pencapaian target per provinsi untuk indikator-indikator di atas dikelompokkan menurut kuintil, maka
terdapat beberapa provinsi yang untuk hampir semua indikator berada pada kuintil terbawah. Daerah-daerah
itu adalah papua, irian Jaya barat (sekarang papua barat), gorontalo, sulawesi tengah, maluku (kecuali untuk
pencapaian apm smp/mts, maluku tergolong provinsi dengan pencapaian terbaik atau kuintil 1), kalimantan
barat, nusa tenggara barat (ntb), dan nusa tenggara timur (ntt). provinsi-provinsi tersebut dapat dikategorikan
sebagai daerah tertinggal dalam pencapaian mDgs.
untuk indikator proporsi penduduk miskin, ntt yang berada pada urutan teratas kuintil terbawah memiliki
proporsi penduduk miskin hampir tiga kali lebih tinggi daripada maluku utara yang berada pada urutan
terbawah kuintil teratas. sementara itu papua, yang merupakan provinsi termiskin, memiliki proporsi penduduk
miskin hampir sembilan kali lebih tinggi daripada Dki Jakarta yang merupakan provinsi dengan proporsi
penduduk miskin terendah.
Dari perkembangan pada tahun 2003 dan 2006, meskipun secara nasional tingkat kemiskinan cenderung
menurun (sempat naik kembali pada tahun 2005), akan tetapi beberapa provinsi justru memperlihatkan
tingkat kemiskinan yang meningkat. sementara itu, provinsi-provinsi yang berada pada kuintil terbawah
cenderung mengalami penurunan tingkat kemiskinan yang tidak terlalu besar (lihat gambar 9.1).
baik
moderat
buruk
Peta 9.1
pencapaian mDgs bidang
kemiskinan, kesehatan, dan
pendidikan, menurut provinsi,
tahun 2006
sumber:
sumber: survey sosial ekonomi
nasional (bps, 2006), diolah
keterangan:
Hijau = baik; kuning = moderat;
merah = buruk
155