laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

Laporan perkembangan pencapaian mDgs inDonesia 2007
154
y
y
y
y
y
y
Ketidakjelasan definisi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran
daerah akan mengaburkan tujuan pembangunan. penerima manfaat akan lebih condong kepada
kaum elit di daerah saja dan tidak mengarusutamakan mDgs. sebagai contoh, beberapa daerah
mengundang media dan organisasi sosial masyarakat untuk hadir di musrenbangkab, namun mereka
tidak diperkenankan berpendapat atau memberi tanggapan atas usulan-usulan yang diajukan di
musrenbangkab tersebut.
sebagian besar kabupaten/kota tersebut menghadapi kesulitan dalam penganggaran beberapa
rencana yang tidak memiliki nomor perkiraan (nomenklatur) menurut peraturan menteri Dalam
negeri nomor 13 tahun 2006 tentang penatausahaan keuangan Daerah, misalnya untuk kegiatan
pengarusutamaan gender. untuk memperoleh nomor perkiraan tersebut, pemerintah kabupaten/
kota dapat mengusulkan kepada pemerintah provinsi. kenyataannya, jawaban terhadap usulan
untuk memperoleh nomor perkiraan tersebut baru diberikan pemerintah provinsi dalam waktu 3
sampai 5 bulan. Hal ini memberi kesan bahwa perencanaan yang baik tidak menjamin teralokasinya
anggaran.
penanggulangan kemiskinan, terutama tujuan-tujuan mDgs, masih dilihat dari perspektif proyek yang
bersifat parsial dan belum merupakan perspektif program, sehingga kesinambungannya relatif tidak
ada. Hal ini terlihat dari masih relatif sedikitnya indikator mDgs yang dicantumkan pada rpJmD.
program untuk masyarakat dianggap otomatis sebagai program penanggulangan kemiskinan
tanpa menjelaskan target/sasaran penerima manfaatnya. Hal ini terlihat pada beberapa dokumen
perencanaan dan penganggaran.
minimnya frekuensi perencana yang melakukan kunjungan lapangan juga merupakan tantangan
dalam pengarusutamaan mDgs dalam rencana pembangunan di semua tingkatan musrenbang.
Lemahnya kapasitas perencana daerah mengenai pengetahuan tentang mDgs juga akan cenderung
mempersulit pencapaian mDgs.
untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut di atas, terdapat beberapa rekomendasi pengarusutamaan
mDgs di tingkat kabupaten/kota, sebagai berikut:
y perlunya proses sosialisasi tentang mDgs secara berkesinambungan ke seluruh daerah kabupaten/
kota kepada seluruh komponen pemangku kepentingan di indonesia untuk membangun komitmen
bersama pencapaian mDgs.
y pemerintah pusat memberikan penjelasan disertai contoh-contoh bahwa mDgs telah diadopsi
dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran di tingkat nasional, baik dalam rencana
tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang.
y transparansi hasil-hasil pembangunan sebelumnya, kendala, dan permasalahan yang ada sebaiknya
diungkapkan sebelum pelaksanaan musrenbang tingkat daerah. Dengan demikian usulan
pembangunan akan memiliki fokus sasaran yang baik dan menjawab permasalahan yang ada di
daerah.
y indikator perencanaan dan penganggaran harus mensyaratkan keluaran ( output), masukan (input),
proses (process), hasil (outcome), dan dampak (impact) sebagai indikator sasaran yang harus
dicapai dalam suatu mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah. ini akan mempermudah
proses monitoring dan evaluasi pembangunan daerah —termasuk di dalamnya upaya pencapaian
mDgs.
y unit-unit kerja pembangunan daerah, termasuk skpD, yang mengajukan usulan kegiatan
pembangunan melalui forum musrenbang tingkat desa atau kecamatan, harus menjelaskan target/
sasaran penerima manfaat pembangunan yang dilengkapi nama wilayah dan jumlah besaran
anggarannya.
y sasaran/target pelaksanaan pembangunan harus menyebutkan sasaran kuantitatif yang disertai
penjelasan sasaran kualitatifnya.
y setiap pelaku pembangunan di daerah harus menaati peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2006
tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan agar pemerintah
pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dapat menjalin keterpaduan
perencanaan dan penganggaran yang bertujuan mempercepat pencapaian target mDgs.