laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
Ketidaktahuan daerah akan kewajiban mengadopsi MDGs—yang merupakan komitmen
internasional—sebagai komitmen daerah. Ini memerlukan perhatian yang serius dari Pemerintah
pusat. upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan memberikan contoh bahwa di tingkat
nasional mDgs telah dinyatakan dalam rpJm, rkp, maupun apbn. Hal ini perlu diikuti pula dengan
sosialisasi gencar tentang mDgs di daerah.
usulan pembangunan pada musrenbang tingkat desa oleh masyarakat umumnya berupa
pembangunan yang keluarannya dapat dilihat secara langsung seperti jalan, jembatan, bangunan
balai desa, dan kredit bergulir. kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut kurang mampu menjawab
permasalahan-permasalahan mendasar yang ada, terutama untuk mencapai tujuan-tujuan yang
terdapat dalam mDgs.
indikator perencanaan dan penganggaran, menurut peraturan yang ada saat ini, hanya mensyaratkan
keluaran (output) sebagai sasaran atau indikator pencapaian tanpa mensyaratkan masukan (input),
proses (process), hasil (outcome), dan dampak (impact) sebagai indikator sasaran yang harus dicapai
dalam suatu mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah. Hal ini akan mempersulit proses
monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk di dalamnya usaha pencapaian mDgs.
adanya ketidakjelasan usulan-usulan pembangunan, baik yang berasal dari musrenbang tingkat desa,
kecamatan, maupun usulan satuan kerja pemerintah daerah mengenai target/sasaran penerima
manfaat dari pembangunan yang diusulkan. akibatnya, hal ini akan mempersulit pencapaian mDgs
di daerah. sebagai contoh, usulan-usulan dalam rkpD, kua/ppas, dan apbD menyebutkan bahwa
penerima manfaat tersebar di 18 kecamatan tanpa menyebutkan nama kecamatan dan besaran
alokasi anggaran untuk kecamatan-kecamatan yang menerima manfaat tersebut.
pada umumnya, daerah hanya menjabarkan sasaran/target pelaksanaan pembangunan yang
bersifat kualitatif tanpa menyebutkan kuantitatifnya, misalnya peningkatan minat belajar dan
mengajar (tanpa menjelaskan berapa cakupan murid dan guru yang meningkat minat belajar dan
mengajarnya).
Lemahnya transparansi proses dan hasil pembangunan tahun-tahun sebelumnya serta terbatasnya
informasi permasalahan daerah bagi masyarakat/publik, yang akan menyesatkan usulan perencanaan
dan penganggaran daerah. usulan tersebut tidak akan dapat menjawab permasalahan yang ada,
terutama masalah atau tujuan-tujuan yang harus dicapai daerah dalam upaya pencapaian mDgs.
rendahnya keberhasilan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang
tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. ini akan mempersulit
pemerintah provinsi —dalam hal ini Bappeda provinsi— melakukan monitoring dan evaluasi
aliran dana dekonsentrasi serta dana tugas pembantuan ke daerah kabupatan/kota binaan. Hal
tersebut juga menyulitkan identifikasi apakah suatu kabupaten/kota telah mendapatkan alokasi
anggaran yang lebih, cukup, atau kurang pada sektor-sektor tertentu dari apbn (dekonsentrasi
dan tugas pembantuan) yang dipadukan dengan apbD kabupaten/kota bersangkutan. akibatnya,
keterpaduan perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/
kota tidak dapat terjalin dan akan cenderung mempersulit pencapaian mDgs.
Lemahnya keterpaduan program/kegiatan satuan kerja perangkat Daerah (skpD). masing-masing
skpD cenderung lebih mementingkan ego sektoralnya saja sehingga akan mempersulit pencapaian
mDgs.
rendahnya pengetahuan DprD tentang mDgs merupakan tantangan bagi daerah dalam upaya
mewujudkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran. akibat ketidaktahuan ini, pemerintah
daerah akan sulit mendapatkan persetujuan DprD dalam pengalokasian apbD yang perencanaannya
sudah mengarusutamakan mDgs.
keterbatasan data/informasi pendukung dan rendahnya pemahaman indikator-indikator yang
digunakan dalam mDgs menjadi tantangan serius bagi daerah, terutama untuk memetakan kondisi
mDgs dan pencapaiannya di daerah, seperti indikator untuk sebaran penyakit malaria, tbc, angka
kematian ibu, ukuran sanitasi dan air bersih, dan lain-lain. ukuran yang dipakai oleh bps tidak
mencerminkan ukuran lokal. misalnya, rumah di atas panggung tanpa lantai semen dikategorikan
oleh bps sebagai rumah milik penduduk miskin, padahal kenyataannya adalah sebaliknya.
153