laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

More documents

Recommendations

Info

Laporan perkembangan pencapaian mDgs inDonesia 2007 152 LANGKAH KE DEPAN pembahasan pada bab-bab terdahulu mengenai pencapaian target-target mDgs telah menunjukkan beragamnya pencapaian tujuan pembangunan milenium oleh provinsi-provinsi di indonesia. pada beberapa pencapaian indikator MDGs, keragaman ini menunjukkan kesenjangan yang signifikan antarprovinsi. Terdapat beberapa provinsi yang tertinggal laju pencapaiannya dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. pencapaian mDgs yang terkait dengan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan (tujuan 1 sampai 6, kecuali indikator prevalensi penyakit Hiv/aiDs), serta kesenjangan antarprovinsi yang besar --yang tercermin dari besarnya statistik variasi (standar deviasi)-- terdapat dalam indikator-indikator angka kemiskinan, angka gizi buruk (dewasa dan anak-anak), angka partisipasi sekolah murni smp, angka kematian bayi dan balita, dan angka prevalensi penyakit malaria. kotak 9.4 GAMBARAN PRAKtEK DAN tANtANGAN DAERAH DALAM UPAYA PENcAPAIAN MDGs DI BEBERAPA DAERAH DI INDONESIA gambaran mengenai praktek-praktek yang menarik dan tantangan-tantangan yang dihadapi daerah dalam usaha pencapaian mDgs dapat diuraikan dari hasil kunjungan lapangan proyek kerjasama bappenas-aDb bertema perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada kaum miskin (ta 4762-ino). Daerah-daerah tersebut meliputi kabupaten sumba barat, kabupaten sumba timur, kabupaten manggarai, kabupaten kupang, kabupaten Wonosobo, kabupaten purbalingga, kabupaten banjarnegara, kota semarang, kota palembang, kabupaten ogan komering ilir (oki), dan kabupaten ogan ilir (oi). PRAKtEK-PRAKtEK YANG MENARIK BAGI PENcAPAIAN MDGS konsensus mDgs telah diketahui oleh semua daerah yang dikunjungi. pada umumnya pemerintah daerah mengetahui adanya mDgs sebagai komitmen internasional yang harus dicapai pada tahun 2015. pengetahuan inipun sebenarnya masih terbatas pada level pejabat kepala dinas ke atas, akademisi, dan media lokal. adapun bagi anggota DprD, organisasi sosial masyarakat, dan masyarakat pada umumnya, mDgs masih merupakan suatu hal yang baru. pada dasarnya indikator-indikator mDgs seperti angka kemiskinan, angka partisipasi sD/mi dan smp, buta huruf usia 15 sampai 24 tahun, tingkat kematian bayi dan balita, angka kematian ibu, persentase kelahiran yang dibantu tenaga medis, serta akses terhadap air bersih dan sanitasi telah disebutkan oleh sebagian besar kabupaten/kota tersebut dalam dokumen perencanaan jangka menengah (rpJmD) mereka. adapun istilah mDgs itu sendiri tidak secara eksplisit disebutkan. untuk tahun anggaran 2008, yang proses perencanaan dan penganggarannya dimulai pada tahun 2007, hampir seluruh daerah tersebut telah menyatakan beberapa tujuan mDgs seperti penanggulangan kemiskinan dan kelaparan, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, sebagai prioritas utama komitmen yang harus dicapai pada tahun anggaran 2007 dan 2008. sebagai contoh, kabupaten oki telah mengarahkan proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dengan himbauan agar alokasi belanja langsung pada tahun 2007 dan 2008 untuk penanggulangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan keterisolasian daerah menjadi tema pembangunan yang memiliki persentase alokasi apbD terbesar dibandingkan 3 (tiga) tema pembangunan yang ada. adapun istilah mDgs itu sendiri; oleh kabupaten oki, kabupaten Wonosobo, kota semarang, dan kabupaten manggarai; telah disebutkan pada dokumen rkpD 2007 mereka masing-masing. apbD tahun 2003-2006 untuk daerah-daerah di atas telah mengalokasikan rata-rata 26,63 persen anggaran untuk sektor pendidikan, 18,6 persen untuk sektor infrastruktur, 6,91 persen untuk sektor kesehatan, 3,28 persen untuk sektor pertanian, dan sisanya tersebar pada sektor-sektor lainnya. Dari rincian ini dapat disimpulkan bahwasanya kabupaten/kota tersebut telah mengarahkan pembangunannya pada pencapaian mDgs, walaupun untuk mengetahui tingkat keberhasilan terhadap sasaran penerima manfaatnya diperlukan analisis lebih lanjut. tANtANGAN PENcAPAIAN MDGS y terbatasnya pengetahuan mDgs yang dimiliki aparat pemerintah daerah, terutama pada level atau tingkatan di bawah kepala dinas. keadaan yang sama juga berlaku pada kalangan sebagian besar anggota DprD, organisasi masyarakat sipil dan masyarakat pada umumnya.
y y y y y y y y y y Ketidaktahuan daerah akan kewajiban mengadopsi MDGs—yang merupakan komitmen internasional—sebagai komitmen daerah. Ini memerlukan perhatian yang serius dari Pemerintah pusat. upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan memberikan contoh bahwa di tingkat nasional mDgs telah dinyatakan dalam rpJm, rkp, maupun apbn. Hal ini perlu diikuti pula dengan sosialisasi gencar tentang mDgs di daerah. usulan pembangunan pada musrenbang tingkat desa oleh masyarakat umumnya berupa pembangunan yang keluarannya dapat dilihat secara langsung seperti jalan, jembatan, bangunan balai desa, dan kredit bergulir. kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut kurang mampu menjawab permasalahan-permasalahan mendasar yang ada, terutama untuk mencapai tujuan-tujuan yang terdapat dalam mDgs. indikator perencanaan dan penganggaran, menurut peraturan yang ada saat ini, hanya mensyaratkan keluaran (output) sebagai sasaran atau indikator pencapaian tanpa mensyaratkan masukan (input), proses (process), hasil (outcome), dan dampak (impact) sebagai indikator sasaran yang harus dicapai dalam suatu mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah. Hal ini akan mempersulit proses monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk di dalamnya usaha pencapaian mDgs. adanya ketidakjelasan usulan-usulan pembangunan, baik yang berasal dari musrenbang tingkat desa, kecamatan, maupun usulan satuan kerja pemerintah daerah mengenai target/sasaran penerima manfaat dari pembangunan yang diusulkan. akibatnya, hal ini akan mempersulit pencapaian mDgs di daerah. sebagai contoh, usulan-usulan dalam rkpD, kua/ppas, dan apbD menyebutkan bahwa penerima manfaat tersebar di 18 kecamatan tanpa menyebutkan nama kecamatan dan besaran alokasi anggaran untuk kecamatan-kecamatan yang menerima manfaat tersebut. pada umumnya, daerah hanya menjabarkan sasaran/target pelaksanaan pembangunan yang bersifat kualitatif tanpa menyebutkan kuantitatifnya, misalnya peningkatan minat belajar dan mengajar (tanpa menjelaskan berapa cakupan murid dan guru yang meningkat minat belajar dan mengajarnya). Lemahnya transparansi proses dan hasil pembangunan tahun-tahun sebelumnya serta terbatasnya informasi permasalahan daerah bagi masyarakat/publik, yang akan menyesatkan usulan perencanaan dan penganggaran daerah. usulan tersebut tidak akan dapat menjawab permasalahan yang ada, terutama masalah atau tujuan-tujuan yang harus dicapai daerah dalam upaya pencapaian mDgs. rendahnya keberhasilan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. ini akan mempersulit pemerintah provinsi —dalam hal ini Bappeda provinsi— melakukan monitoring dan evaluasi aliran dana dekonsentrasi serta dana tugas pembantuan ke daerah kabupatan/kota binaan. Hal tersebut juga menyulitkan identifikasi apakah suatu kabupaten/kota telah mendapatkan alokasi anggaran yang lebih, cukup, atau kurang pada sektor-sektor tertentu dari apbn (dekonsentrasi dan tugas pembantuan) yang dipadukan dengan apbD kabupaten/kota bersangkutan. akibatnya, keterpaduan perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota tidak dapat terjalin dan akan cenderung mempersulit pencapaian mDgs. Lemahnya keterpaduan program/kegiatan satuan kerja perangkat Daerah (skpD). masing-masing skpD cenderung lebih mementingkan ego sektoralnya saja sehingga akan mempersulit pencapaian mDgs. rendahnya pengetahuan DprD tentang mDgs merupakan tantangan bagi daerah dalam upaya mewujudkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran. akibat ketidaktahuan ini, pemerintah daerah akan sulit mendapatkan persetujuan DprD dalam pengalokasian apbD yang perencanaannya sudah mengarusutamakan mDgs. keterbatasan data/informasi pendukung dan rendahnya pemahaman indikator-indikator yang digunakan dalam mDgs menjadi tantangan serius bagi daerah, terutama untuk memetakan kondisi mDgs dan pencapaiannya di daerah, seperti indikator untuk sebaran penyakit malaria, tbc, angka kematian ibu, ukuran sanitasi dan air bersih, dan lain-lain. ukuran yang dipakai oleh bps tidak mencerminkan ukuran lokal. misalnya, rumah di atas panggung tanpa lantai semen dikategorikan oleh bps sebagai rumah milik penduduk miskin, padahal kenyataannya adalah sebaliknya. 153
Page 1 and 2:
LAPORAN PENCAPAIAN MILLENNIUM DEVEL
Page 3 and 4:
Laporan perkembangan pencapaian miL
Page 5:
MENtERI NEGARA PERENcANAAN PEMBANGU
Page 9 and 10:
DAFtAR ISI kata pengantar menteri n
Page 11 and 12:
gambar 3.7 proporsi perempuan dalam
Page 13 and 14:
kotak 9.2 pengelolaan Hutan di papu
Page 15:
masukan berharga dikontribusikan ol
Page 18 and 19:
Laporan perkembangan pencapaian mDg
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119: Laporan perkembangan pencapaian mDg
Page 176 and 177: Lampiran 1. status pencapaian mDgs
Page 178 and 179: Lampiran 1. status pencapaian mDgs
Page 180 and 181: Lampiran 2. pencapaian target mDgs
Page 182 and 183: Lampiran 2. pencapaian target mDgs
Page 184: Lampiran 2. pencapaian target mDgs
show all

laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?