laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

3.2. PENGARUSUtAMAAN MDGs DALAM
PEMBANGUNAN DAERAH
sejak desentralisasi diberlakukan tahun 1999 di negara kesatuan republik indonesia, pemerintah daerah
dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
ini sesuai dengan amanat undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 (pasal 2) tentang
pemerintahan Daerah. otonomi tersebut dijalankan seluas-luasnya, kecuali dalam urusan pemerintahan yang
menjadi urusan pemerintah pusat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum,
dan daya saing daerah. adapun cakupan daerah dalam sub-tema tersebut di atas adalah daerah kabupaten
dan kota.
Hak dan kewajiban daerah selanjutnya diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan Daerah (rkpD)
dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem
pengelolaan keuangan daerah. rkpD merupakan penjabaran dari rencana pembangunan Jangka menengah
Daerah (rpJmD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi
daerah, prioritas pembangunan daerah, berikut rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan
mengacu kepada rencana kerja pemerintah (rkp). sementara itu, rpJmD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada
rencana pembangunan Jangka panjang Daerah (rpJpD) yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan
dengan memperhatikan rpJm nasional. Dengan mekanisme ini, perencanaan pembangunan daerah menjadi
satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
sebagaimana diketahui, indonesia merupakan salah satu negara anggota perserikatan bangsa-bangsa (pbb)
yang turut memprakarsai terbentuknya komitmen mDgs. oleh karena itu, sudah merupakan kewajiban bagi
pemerintah untuk dapat melaksanakan komitmen tersebut di negara kesatuan republik indonesia, baik
pada tingkat nasional maupun daerah. terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mDgs perlu
mendapat perhatian yang serius. pemerintah daerah sebaiknya mampu menempatkan mDgs dalam dokumen
perencanaan dan penganggaran daerah sebagai prioritas utama, baik dalam rpJpD, rpJmD, rkpD, maupun
apbD.
pencapaian mDgs akan sangat sulit apabila hanya mengandalkan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah
Daerah saja. terbentuknya komitmen bersama pihak pemerintah daerah dan perangkatnya, Dewan perwakilan
rakyat Daerah (DprD), masyarakat, organisasi sosial masyarakat, media, dan anggota pemangku kepentingan
yang lain di daerah akan sangat membantu pencapaian mDgs. Hal ini mengingat bahwa proses perencanaan
dan penganggaran daerah mengharuskan adanya partisipasi dari pemangku-pemangku kepentingan tersebut.
sebagai contoh, kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih berkewajiban untuk menyampaikan rancangan
rpJmD kepada DprD 3 (tiga) bulan setelah terpilih pada rapat paripurna DprD untuk mendapatkan persetujuan
dalam bentuk peraturan daerah (perda). rkpD dan apbD juga harus disepakati melalui proses partisipasi
seluruh pemangku kepentingan di daerah itu, termasuk satuan perangkat pemerintah daerah. kesepakatan ini
juga diformalkan dalam bentuk perda. Dengan demikian, peran semua komponen pemangku kepentingan
di daerah dan nasional perlu diberdayakan untuk menempatkan pencapaian mDgs sebagai prioritas utama
pembangunan daerah.
151