laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

kelahiran, sementara angka nasional adalah 32 jiwa per 1.000 kelahiran. prestasi yang sama diraih provinsi
maluku utara dalam menekan akb, yaitu 40 jiwa per 1000 kelahiran pada tahun 2005. adapun akba maluku
utara masih terhitung tingi, yaitu 53 jiwa per 1000 kelahiran pada tahun 2005.
kinerja maluku dalam hal menurunkan jumlah penderita Hiv/aiDs dan penyakit menular berbahaya di masih
memerlukan peningkatan. pada tahun 2007 tercatat 154 kasus penderita aiDs di maluku, sementara kejadian
malaria mencapai 10.824 kejadian. sedangkan di provinsi maluku utara tercatat 7 kasus aiDs, sementara
kejadian malaria mencapai 4.140 kasus, yang menempati peringkat tiga nasional kasus malaria terbanyak.
Dalam hal peningkatan akses air minum non-perpipaan terlindungi, maluku utara memiliki kinerja yang
sudah cukup baik. Lebih dari separuh penduduknya telah memiliki akses terhadap air minum terlindungi.
pada tahun 2006 provinsi maluku utara mencatat 52,6 persen rumah tangga yang memiliki akses air minum
non-perpipaan terlindungi.
berbeda halnya dengan pencapaian target peningkatan akses terhadap sanitasi. baik provinsi maluku dan
maluku utara masih memerlukan upaya yang keras, mengingat sampai tahun 2006 pencapaiannya masih
berada di bawah rata-rata nasional, yakni masing-masing 52 persen dan 58,3 persen. angka tersebut
sesungguhnya sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 1992 yang baru mencapai 24 persen atau
hanya separuhnya.
26. PAPUA DAN PAPUA BARAt
papua barat (dahulu irian Jaya barat) adalah provinsi hasil pemekaran
provinsi papua pada tahun 1999. oleh karena itu sebagian data
mengenai provinsi papua barat sampai tahun 2005 masih termasuk di
dalam data provinsi papua.
kemiskinan di papua ditandai antara lain oleh persentase penduduk miskin yang mencapai 24,16 persen
pada tahun 1993 atau sekitar 441.900 penduduk. sementara persentase kemiskinan nasional berada jauh
di bawahnya yakni 13,67 persen. pada tahun 2000 angka ini mencapai 45,96 persen sementara angka
nasional 18,95 persen. baru pada pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin di papua turun menjadi 39,26
persen ( tidak termasuk papua barat). sedangkan provinsi papua barat menunjukkan persentase kemiskinan
sebesar 33,01 persen pada tahun 2006. angka ini dua kali lipat dari angka nasional yang sebesar 16,58
persen.
Jumlah balita kurang gizi karena gizi buruk atau gizi kurang di provinsi papua pada tahun 2006 setelah
pemekaran ialah sebesar 31,21 persen. sebelum pemekaran, yakni pada tahun 1989, angka ini tercatat
45,77 persen, menurun pada tahun 1992 menjadi 29,50 persen, lalu sedikit meningkat pada tahun 2000
menjadi 30,14 persen. Walau data yang tersedia memperlihatkan dinamika balita kurang gizi yang cenderung
menurun, namun beberapa peristiwa kelaparan yang melanda daerah pedalaman seperti yang terjadi di
Yahukimo sempat menjadi sorotan nasional. salah satu sebab yang paling pokok yang ditengarai adalah
terjadinya perubahan pola makan penduduk dari panganan lokal berupa umbi-umbian ke pangan nasi-beras.
padahal, dalam kenyataannya, ketersediaan padi-beras sangat terbatas di wilayah ini.
Provinsi Dengan bentang geografisnya yang berupa gunung dan hutan lebat serta tempat tinggal yang berpencar
jauh, tidaklah mengejutkan bila APM SD/MI papua pada tahun 2006 menempati peringkat terendah sebesar
78,1 persen. sebelumnya pada tahun 2000, angka ini sesungguhnya telah mencapai 81,8 persen, meningkat
dari tahun 1992 yang baru sebesar 71,6 persen. Pencapaian yang fluktuatif di wilayah ini diduga merupakan
dampak tidak langsung dari pemekaran wilayah. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian provinsi baru papua
barat yang relatif berada di atas pencapaian provinsi induknya, yakni sebesar 88,2 persen pada tahun
2006.
143