laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

More documents

Recommendations

Info

Laporan perkembangan pencapaian mDgs inDonesia 2007 140 mirip dengan sulawesi selatan, apm sD/mi provinsi sulawesi barat untuk sudah melebihi 90 persen, yakni 92,7 persen pada tahun 2006. angka ini bahkan sedikit lebih baik dari yang dicapai oleh provinsi induknya. akan tetapi apm smp/mt-nya masih rendah. pada tahun 2006, apm smp?mt di sulawesi barat ialah 55,2 persen atau 11,3 persen di bawah angka nasional. ini berarti hampir separuh anak usia smp di provinsi ini tidak dapat menikmati pendidikan sLtp/mt. angka balita kurang gizi di sulawesi selatan masih cukup tinggi sehingga targetnya untuk mengurangi kematian anak-anak masih memerlukan upaya yang cukup keras. begitupun, terjadi perkembangan yang cukup menggembirakan terutama dalam pengurangan akb. pada tahun 2005 akb provinsi sulawesi selatan tercatat 36 jiwa per 1.000 kelahiran, jauh berkurang dibandingkan akb tahun 2003 yang masih mencapai 47 jiwa per 1000 kelahiran. Keberhasilan menekan AKB yang cukup signifikan ini juga terjadi pada AKBA sulawesi selatan. Dalam kurun waktu tahun 2003-2005 akba sulawesi selatan mengalami penurunan dari 72 jiwa menjadi 46 jiwa per 1000 kelahiran hidup. kerja keras masih harus dilakukan sulawesi selatan dan sulawesi barat dalam hal pencapaian target penurunan penderita Hiv/aiDs dan penyakit menular berbahaya. Di sulawesi selatan pada tahun 2007 tercatat 143 kasus aiDs dan 601 kasus penyakit malaria. sementara di sulawesi barat belum terdapat kasus aiDs. adapun target pencapaian akses air minum aman bagi penduduk di sulawesi barat terasa berat apabilamerujuk pada indikator akses terhadap air minum non-perpipaan terlindungi. Jumlah penduduk yang memperoleh air minum yang tidak terlindungi di provinsi ini masih cukup tinggi. pada tahun 2006 rumah tangga pengguna air minum non-perpipaan terlindungi mencapai 45,5 persen, di bawah angka nasional yang mencapai 57,2 persen. Demikian pula dengan akses terhadap sanitasi layak di sulawesi barat, kurang dari separuh penduduk provinsi ini yang sudah menikmatinya. pada tahun 2006 baru 47,5 persen penduduk yang memiliki akses tersebut. sedangkan di provinsi induknya, i sulawesi selatan, jumlah tersebut pada tahun 2006 telah melampaui ratarata angka nasional yakni 70,5 persen, demikian pula pada tahun-tahun sebelumnya. 24. SULAwESI tENGGARA target pengurangan kemiskinan (po) di sulawesi tenggara masih terasa berat. pada tahun 1993 jumlah penduduk miskin di provinsi ini adalah 10,8 persen atau 162.300 jiwa, di bawah rata-rata angka nasional waktu itu. akan tetapi pada tahun 2002, setelah masa krisis, terjadi peningkatan penduduk miskin menjadi 24,2 persen. sedangkan pada tahun 2006 persentase ini menurun menjadi 22,89 persen. Demikian pula halnya dengan penghapusan kelaparan, yang menggunakan indikator prevalensi balita dengan berat badan kurang, tingkat perkembangannya lebih rendah dari capaian nasional. pada tahun 1989 provinsi sulawesi tenggara merupakan daerah yang persentase balita kurang gizinya lebih rendah dari angka nasional yakni 31,06 persen berbanding 37,47 persen. pada tahun 2002 persentase ini tidak mengalami perubahan berarti sekalipun menurun menjadi 27,90 dan tetap lebih baik dari angka nasional. pada tahun 2005 angka ini meningkat menjadi 29,38 persen, sedikit lebih tinggi dari angka nasional yang sebesar 28,05 persen. ini berarti selama tiga tahun terakhir terjadi peningkatan balita kurang gizi di provinsi tersebut. pencapaian target pendidikan dasar bagi semua di sulawesi tenggara relatif baik di tingkat sD/mi karena telah melampaui angka 90 persen, sekalipun masih di bawah angka nasional. sejak tahun 1992 provinsi sulawesi tenggara selalu memiliki apm sD/mi di bawah rata-rata nasional, yaitu sebesar 84,2 persen pada tahun 1992, meningkat menjadi 89,7 persen pada tahun 2002, dan terus meningkat menjadi 92,3 persen pada tahun 2006. partisipasi murid usia sekolah dalam rangka wajib belajar sembilan tahun dari tahun ke tahun semakin baik sekalipun masih harus mengejar ketertinggalan dari angka partisipasi nasional. sedangkan apm sLtp/mt sudah berada di atas capaian nasional yang besarnya sekitar 70 persen.
kotak 9.1 KREAtIVItAS DAERAH: kapaL terapung meLaYani anak sekoLaH Di DaeraH pesisir penuntasan wajib belajar sembilan tahun di sulawesi tenggara masih menghadapi kendala, terutama untuk anak-anak usia belajar yang tinggal di daerah pesisir. untuk itu, pembelajaran kreatif dengan menyelenggarakan kelas berjalan perahu terapung diharapkan bisa menarik minat anak-anak usia belajar menuntaskan pendidikan di jenjang sD/mi hingga sLtp/mt. kepala Dinas pendidikan sulawesi tenggara Zalili sailan di kendari, Jumat (28/9), mengatakan bahwa penuntasan wajib belajar di sulawesi tenggara menghadapi kendala, terutarna karena penduduknya yang terpencar atau terpencil sehingga secara geografis sulit dijangkau. Hingga tahun ini, pencapaian angka partisipasi kasar (apk) masih 84,65 persen atau kurang 10,35 persen dari target minimal penuntasan wajib belajar yang ditetapkan pemerintah. sehubungan dengan kegiatan silaturahmi ramadhan, mendiknas bambang sudibyo yang berkunjung ke kendari meresmikan penggunaan kapal terapung untuk melayani anak usia sekolah di daerah pesisir, terutama untuk menjangkau suku bajo. perahu kelas etnik bajo itu singgah dari satu pulau ke pulau lain untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan bagi anak-anak pesisir yang putus sekolah sebelum menuntaskan sLtp/mt. menangggpi kondisi penuntasan wajib belajar sembilan tahun di wilayah indonesia yang menghadapi berbagai kendala, mendiknas mengatakan, kondisi negara indonesia yang berpulau-pulau dan berjenis suku ini memerlukan pendekatan pendidikan yang khas. tujuannya untuk menjangkau masyarakat agar menyadari pentingnya pendidikan untuk pemberdayaan dan melepaskan diri dari kemiskinan. “seperti suku bajo, mereka kan terbiasa hidup di laut. katanya, kalau lama di darat pusing. Dengan pendidikan non-formal di perahu terapung, anak-anak bisa dilayani untuk mendapatkan pendidikan. pendekatan serupa juga perlu dilakukan untuk suku-suku lain,” katanya. kiranya pembelajaran yang dapat dipetik adalah perlunya Daerah untuk lebih kreatif menyelesaikan persoalan khas di daerah mereka dalam menuntaskan wajib belajar. (Sumber: Kompas, Senin, 1 oktober 2007) Dalam hal promosi kesetaraan gender, bila dilihat dari akses perempuan yang bersekolah, terdapat perkembangan yang menggembirakan meskipun masih terbatas. ini akibat masih banyaknya anak yang belum menikmati pendidikan dasar sembilan tahun, termasuk kaum perempuan. meskipun target kesetaraan gender dengan indikator pendidikan di sulawesi tenggara telah meningkat --terbukti dari apm p/L sLtp/mt-nya yang telah melebihi 100 persen—rasio ini ini masih beradadi bawah rasio t nasional Pada tahun 1992 Provinsi sulawesi tenggara memiliki rasio apm p/L sLtp/mt sebesar 101,2 persen, lalumenurun pada tahun 2002 menjadi 97,3. p enurunan ini menunjukkan terjadinya ketertinggalan perempuan dalam mengikuti pendidikan, apalagi di tingkat nasional peningkatan justru terjadi selama 10 tahun tersebut sekalipun dalam jumlah kecil (1,3 persen). pada tahun 2006 rasio ini meningkat kembali menjadi 122,9 persen, yang menunjukkan perkembangan menggembirakan bagi keadilan gender. Target pengurangan angka kematian anak di Sulawesi Tenggara menunjukkan perbaikan signifikan baik dalam hal akb maupun akba, walaupun masih berada di bawah pencapaian nasional.provinsi sulawesi tenggara pada tahun 2005 memiliki akb 38 jiwa per 1000 kelahiran, turun drastis dari tahun 2003 yang masih mencapai 67 jiwa per 1.000 kelahiran. kemajuan yang hampir sama, sekalipun dengan tingkat yang lebih lamban, tampak pada penurunan akba. pada tahun 2005 akba sulawesi tenggara adalah 49 jiwa per 1000 kelahiran, turun drastis hampir separuhnya dibandingkan akba tahun 2003 yang mencapai 92 jiwa per 1000 kelahiran. target penurunan penderita Hiv/aiDs dan penyakit menular berbahaya di provinsi sulawesi tenggara masih relatif terkendali. tercatat hanya 7 kasus aiDs sampai tahun 2007. adapun kasus penyakit malaria pada tahun yang sama mencapai 346 kejadian. 141
Page 1 and 2:
LAPORAN PENCAPAIAN MILLENNIUM DEVEL
Page 3 and 4:
Laporan perkembangan pencapaian miL
Page 5:
MENtERI NEGARA PERENcANAAN PEMBANGU
Page 9 and 10:
DAFtAR ISI kata pengantar menteri n
Page 11 and 12:
gambar 3.7 proporsi perempuan dalam
Page 13 and 14:
kotak 9.2 pengelolaan Hutan di papu
Page 15:
masukan berharga dikontribusikan ol
Page 18 and 19:
Laporan perkembangan pencapaian mDg
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107: Laporan perkembangan pencapaian mDg
Page 176 and 177: Lampiran 1. status pencapaian mDgs
Page 178 and 179: Lampiran 1. status pencapaian mDgs
Page 180 and 181: Lampiran 2. pencapaian target mDgs
Page 182 and 183: Lampiran 2. pencapaian target mDgs
Page 184: Lampiran 2. pencapaian target mDgs
show all

laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?