laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

Laporan perkembangan pencapaian mDgs inDonesia 2007
132
upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di provinsi ini telah mampu menurunkan persentase
penduduk miskin.
indikator pencapaian target pengurangan kelaparan yang ditunjukkan lewat persentase balita yang mengalami
kekurangan gizi juga menunjukkan perkembangan yang baik. pada tahun 1992 balita yang kekurangan gizi di
kalimantan barat mencapai 47,42 persen, menurun menjadi 29,17 persen tahun 2000, namun meningkat
kembali menjadi 32,71 persen pada tahun 2006. angka pada tahun 2006 tersebut lebih buruk dari angka
nasional (28,05 persen) dan angka rata-rata setiap provinsi (27,9 persen), meskipun persentase penduduk
miskin di provinsi ini tahun 2006 telah berada di bawah angka nasional.
pencapaian target pendidikan dasar untuk semua, yang ditunjukkan oleh indikator apm sD/mi, menunjukkan
perkembangan yang baik di provinsi kalimantan barat. pada tahun 1992 apm sD/mi kalimantan barat
tercatat hanya 71,6 persen. angka ini berada di bawah rata-rata nasional yaitu 88,7 persen. pada tahun
2000 angka ini meningkat menjadi 89,5 persen, kemudian meningkat lagi pada tahun 2006 menjadi
93,8 persen.. meskipun demikian, n persentase ini masih berada di bawah angka nasional. Demikian juga
dengan apm sLtp/mts yang menunjukkan kecenderungan meningkat, yaitu dari 22,1 persen pada tahun
1992 menjadi 60,9 persen pada tahun 2006, tetapi secara umum masih berada di bawah angka nasional.
pencapaian tujuan mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan untuk provinsi kalimantan
barat ditunjukkan oleh indikator rasio apm murid perempuan terhadap laki-laki (p/L) sD/mi dan sLtp/mts.
rasio apm p/L sD/mi pada tahun 1992 diketahui hanya 95,9. angka ini kemudian meningkat menjadi 100,6
pada tahun 2006 dan berada di atas angka nasional yang besarnya 99,4. sementara itu, rasio apm p/L sLtp/
mt/mts kalimantan barat pada tahun 1992 hanya sebesar 92,0 dan menurun pada tahun 2006 menjadi
99,1. angka ini berada di bawah angka nasional yang mencapai 100,0. Data tersebut menunjukkan bahwa
partisipasi anak perempuan dalam pendidikan dasar di kalimantan barat telah menunjukkan perkembangan
yang sangat baik untuk tingkat sD/mi, tetapi belum tampak dalam pendidikan setingkat sLtp/mts. selain itu,
kesetaraan gender juga dapat ditunjukkan melalui indikator rasio rata-rata upah per bulan antara perempuan
dan laki-laki. pada bulan Februari 2007 rasio tersebut mencapai 80,5 dan berada di atas angka nasional
yang sebesar 74,8. kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di provinsi ini sejauh ini termasuk dalam
kategori baik.
tujuan keempat yakni menurunkan angka kematian anak ditunjukkan melalui akb dan akba. Di kalimantan
barat akb pada tahun 2005 mencapai 30 jiwa per 1.000 kelahiran hidup. angka ini lebih baik jika dibandingkan
dengan angka nasional yang sebesar 32 jiwa. sementara akba kalimantan barat pada tahun 2005 tercatat
sebesar 37 per 1.000 kelahiran hidup, juga sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata nasional
sebesar 40 jiwa per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.
indikator jumlah penderita aiDs dan kejadian malaria mengindikasikan pencapaian tujuan keenam yaitu
memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. untuk provinsi kalimantan barat, jumlah
kasus aiDs pada tahun 2007 cukup tinggi yaitu mencapai 553 orang, sementara kejadian malaria hanya 990
kejadian.
Luas lahan kawasan hutan, akses air minum, dan sanitasi merupakan indikator pencapaian tujuan ketujuh
yaitu memastikan kelestarian lingkungan hidup. Di kalimantan barat luas peruntukan kawasan hutan
cenderung tetap sejak 2001 sampai 2005. berdasarkan penafsiran dari pencitraan satelit Landsat etm 7+,
luas penutupan lahan dalam kawasan hutan kalimantan barat sampai tahun 2005 mencapai 8,943 juta
hektar. Dari luasan tersebut, 5,665 juta hektar merupakan hutan dan 3,257 juta hektar adalah non-hutan.
adapun sekitar 20 ribu hektar sisanya tidak terdata. Jumlah ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan rasio
luas daratan peruntukan kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah.
sementara itu, terkait dengan masalah kesehatan lingkungan, rumah tangga yang memiliki akses terhadap
air minum non-perpipaan terlindungi di provinsi ini pada tahun 2006 mencapai 55,1 persen, meningkat
dari angka 48,3 persen pada tahun 1994 dan 51,8 persen tahun 2002. persentase tahun 2006 tersebut
masih berada di bawah angka nasional yang 57,2 persen namun berada di atas angka rata-rata setiap