laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

ali termasuk dalam kategori provinsi yang pencapaian rasio apm p/L sD/mi pada tahun 2006, yakni sebesar
99,0 persen, berada sedikit di bawah pencapaian nasional. meskipun demikian, berbeda dengan provinsi
lainnya yang cenderung menurun pencapaiannya, provinsi bali justru menunjukkan perbaikan seperti yang
terlihat dalam tabel, yakni sebesar 97,7 persen pada tahun 1992 dan sedikit menurun 97,5 persen pada
tahun 2002.
bila di sektor pendidikan pencapaian target kesetaraan gender sudah berlangsung baik, maka tidak demikian
halnya dengan sektor produktif non-pertanian. Hal ini dapat dilihat dari rasio p/L rata-rata upah bulanan yang
tercatat pada bulan Februari 2007 sebesar 69,6 persen atau satu peringkat di bawah nusa tenggara barat
dan menempati peringkat keempat terburuk. kesenjangan rata-rata upah bulanan antara perempuan dan
laki-laki di provinsi ini masih cukup lebar.
kasus aiDs di provinsi bali relatif tinggi. sampai tahun 2007, tercatat sebesar 628 kasus terjadi di bali, atau
menduduki peringkat kelima pencapaian terparah secara nasional. kenyataan ini lebih dipengaruhi oleh posisi
bali sebagai daerah tujuan pariwisata. sebagai daerah terbuka, sulit bagi masyarakat di bali menghindarkan
diri dari pergaulan dengan cara hidup yang membuka ruang bagi penyebaran penyakit Hiv/aiDs.
15. NUSA tENGGARA BARAt
nusa tenggara barat merupakan provinsi yang tingkat ketergantungan sebagian besar penduduknya pada
curah hujan sangat tinggi. karena itu tidaklah mengherankan apabila
pada musim kemarau daerah ini sering dilanda kelaparan. sebagai
daerah pertanian dengan areal pengairan teknis lebih kecil dan tingkat
penduduk yang padat di Lombok, nusa tenggara barat dikenal sebagai
daerah miskin baik bila mengacu pada indikator ekonomi dan nonekonomis.
provinsi nusa tenggara barat pada tahun 1993 memiliki jumlah persentase penduduk miskin sebesar 19,52
persen atau sekitar 692.400 jiwa (po). angka ini kemudian meningkat menjadi 28,01 persen atau 1.145.800
jiwa pada tahun 2000. Data ini memperlihatkan bahwa krisis nasional berdampak besar pada nusa tenggara
barat. proses pemulihan di provinsi ini berjalan lamban, selain pdipengaruhi oleh iklim panas sebagai
faktor yang menimbulkan kemarau berkepanjangan. pada tahun 2006 persentase penduduk miskin di nusa
tenggara barat mencapai 23,04 persen, yang berarti terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 3
persen selama 6 tahun terakhir.
Dampak kemiskinan dan kondisi iklim ini menjadi penghambat utama pencapaian target pengurangan
kelaparan. pada tahun 1989 nusa tenggara barat memiliki jumlah balita kurang gizi atau gizi buruk sebesar
43,98 persen. satu dekade kemudian, yaitu tahun 2000, jumlah balita kurang gizi di nusa tenggara barat
turun cukup tinggi menjadi 27,25 persen.. akan tetapi pada tahun 2006 jumlah ini kembali naik menjadi
33,39 persen. ini lebih tinggi dari angka nasional balita dengan gizi kurang tahun 2006 yang sebesar 28,05
persen.
kinerja pencapaian pendidikan dasar provinsi nusa tenggara barat relatif lebih baik, terutama dalam program
“’Wajar 9 tahun” yang pencapaiannnya di atas rata-rata nasional. selain karena peran pemerintah yang besar,
keberhasilan ini tidak dapat dipungkiri karena peran pendidikan swasta yang cukup signifikan, baik melalui
pendidikan pesantren (madrasah ibtidaiyah dan tsanawiyah) maupun sekolah umum sD/mi dan sLtp/mts.
akan tetapi dalam hal kesetaraan gender di bidang pendidikan provinsi nusa tenggara barat menghadapi
kendala akibat masih adanya pandangan stereotip, yakni perempuan tidak perlu berpendidikan baik karena
pada akhirnya akan bekerja di rumah. akibat pandangan ini, pencapaian rasio perempuan dibandingkan
laki-laki tingkat sLtp/mt berada di bawah angka nasional. pada tahun 1992 rasio APM P/L SLtP/Mts nusa
tenggara barat tercatat 98,8 persen lalu turun pada tahun 2000 menjadi 98,5 persen. baru pada tahun 2006
rasio ini mencapai angka yang cukup signifikan yakni 137,5 persen. Meskipun demikian, persentase ini masih
berada di bawah angka nasional.
129