laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

More documents

Recommendations

Info

Laporan perkembangan pencapaian mDgs inDonesia 2007 124 9. DKI jAKARtA sebagai ibu kota negara, provinsi Daerah khusus ibukota (Dki) Jakarta pun ternyata tak terlepas dari masalah kemiskinan dengan fakta masih terdapatnya penduduk miskin sebesar 4,52 persen di wilayah ini. persentase penduduk miskin di wilayah provnsi ibu kota negara ini dapat dikatakan relatif tetap selama kurun waktu tiga belas tahun terakhir. pada tahun 1993 persentase penduduk miskin Dki Jakarta tercatat 5,65 persen. kemudian mengalami penurunan pada tahun 2000 menjadi 4,96 persen. keberadaan penduduk miskin di wilayah Dki Jakarta ini secara kasat mata dengan mudah dijumpai di daerah-daerah pemukiman kumuh maupun di sekitar bantaran kali. sebagian lagi penduduk miskin di provinsi ini adalah masyarakat nelayan yang berada di wilayah kawasan pantai sebelah utara Jakarta sebagai ibukota negara, pencapaian mDgs Dki Jakarta relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pencapaian nasional. begitupun, hal ini ternyata tidak berlaku untuk semua indikator target mDgs. Hal yang paling menonjol dirasakan kekurangannya adalah bidang pendidikan, baik dalam target pencapaian pendidikan dasar bagi semua maupun target pencapaian kesetaraan gender dengan indikator rasio apm-nya. pada tahun 2006 apm sD/mi Dki Jakarta mencapai 90,8 persen. angka ini lebih buruk dibandingkan dengan pencapaian tahun 2000 yang mencapai 91,4 persen. pencapaian terbaik apm sD/mi Dki terjadi pada tahun 1992 yakni sebesar 94,2 persen, jauh di atas angka nasional yang sebesar 88,7 persen. Dengan demikian, pencapaian apm sD/mi provinsi Dki Jakarta dalam rentang 14 tahun ini menunjukkan kecenderungan semakin menurun di tengah-tengah pencapaian apm nasional yang justru semakin membaik, yakni dari 88,7 persen pada tahun 1992, lalu meningkat menjadi 92,3 persen pada tahun 2000, dan mencapai 94,7 persen pada tahun 2006. terdapat catatan penting atas pencapaian nasional pada tahun 2006 ini. Walaupun persentase apm sD/mi dalam kurun waktu empat belas tahun (1992 - 2006) tercatat meningkat, akan tetapi jumlah provinsi yang pencapaiannya berada di bawah angka nasional tampak semakin banyak, bahkan meliputi hampir seluruh dari 33 provinsi yang ada. tercatat hanya tiga provinsi yang pencapaian apm sD/mi-nya berada di atas pencapaian nasional yakni banten, nanggroe aceh Darussalam, dan kalimantan tengah. pencapaian apm sD/mi yang berada di bawah pencapaian angka nasional bagi hampir seluruh provinsi diduga merupakan imbas dari menurunnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. ini terjadi walaupun pemerintah dalam hal ini sebenarnya telah berupaya meminimalisasi dampak kenaikan harga bbm tersebut melalui berbagai program, seperti program kompensasi pengurangan subisidi bbm (pkps bbm), yang di antaranya berupa sumbangan langsung tunai (sLt) bagi masyarakat miskin dan hampir miskin (nearly poor). Dalam hal keadilan gender di bidang pendidikan, Dki Jakarta ternyata termasuk dalam provinsi yang pencapaian rasio APM P/L SD/MI-nya di bawah pencapaian nasional selama kurun waktu 14 tahun ini. pencapaian Dki Jakarta pada tahun 1992 ialah 99 persen sementara angka nasional saat itu ialah 100,6 persen. pada tahun 2000, rasio apm sD/mi Dki Jakarta mencapai 100,4 persen sementara rasio nasional ialah 100,3 persen. pada tahun 2006 lalu, pencapaian Dki Jakarta ialah 96,5 persen sementara pencapaian nasional sebesar 99,4. Hasil yang diperoleh ibukota negara ini amat mengejutkan, bahkan bila dibandingkan dengan pencapaian yang diraih provinsi irian Jaya barat (yang sekarang menjadi papua barat). Walaupun merupakan provinsi baru hasil pemekaran, dan sama-sama berada di bawah angka nasional dengan Dki Jakarta, pencapaian irian Jaya barat pada tahun 2006 tercatat sebesar 99,3 persen. Demikian pula dengan rasio APM P/L SLtP/Mts Dki Jakarta, sejak tahun 1992 selalu berada di bawah angka nasional. pada tahun 1992, misalnya, rasio nasional mencapai 101,3 persen, sedangkan capaian Dki Jakarta 100,2 persen. bahkan pada tahun 2000 angka ini di Dki Jakarta turun menjadi 94,4 persen, yang memperlihatkan selisih semakin besar dengan pencapaian nasional yang saat itu telah mencapai 104,2 persen. Hingga tahun 2006, rasio apm p/L sLtp/mts Dki Jakarta yang berada di bawah rasio nasional dengan selisih 10 persen ini belum berubah.. rendahnya pencapaian provinsi Dki Jakarta ini semakin mengenaskan bila dibandingkan dengan hasil yang dicapai provinsi-provinsi lainnya. ini mengingat bahwa provinsi-provinsi
tersebut dikenal merupakan wilayah yang kurang berkembang atau wilayah dengan tingkat pendapatan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan Dki Jakarta. bila dilihat dari rasio p/L sD/mi, tampaknya Jakarta hampir dapat dikatakan bebas dari diskriminasi gender. tetapi bila dilihat dari struktur upah berdasarkan rasio p/L upah bulanan, yang tercatat sebesar 80 persen, diketahui bahwasanya di Dki Jakarta masih ditemukan sedikit ketimpangan dalam soal diskriminasi gender ini. Yang cukup menarik adalah angka tingkat pengangguran angkatan muda (usia 15-24 tahun), khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah perkotaan. untuk Dki Jakarta, misalnya, pada tahun 2007 angka ini mencapai 85,4 persen, yang merupakan peringkat kedua setelah kepulauan riau. sementara angka pengangguran nasional sendiri tercatat sebesar 57,3 persen. Yang patut dicermati, kedua provinsi tersebut sebagai selama ini dikenal sebagai daerah dengan tingkat industrialisasi yang cukup tinggi. Dari jumlah pengangguran tersebut, tampak bahwa persentase kaum perempuan lebih besar dibanding laki-laki, yakni 89,2 persen berbanding 82,1 persen (data tahun 2007 bulan Februari). tingkat pencapaian target mDgs yang terbilang rendah lainnya untuk Dki Jakarta i adalah pada masalah Hiv/ aiDs. Dki Jakarta merupakan provinsi dengan jumlah kasus aiDs terbesar yaitu 2.849 kasus sampai tahun 2007. situasi ini menggambarkan secara jelas pola kehidupan kota besar di indonesia dengan fenomena pergaulan bebasnya yang diiringi tingkat pemakaian obat-obatan (psikotropika) yang cukup tinggi. pemakaian jarum suntik diduga menjadi medium utama terjadinya penularan penyakit ini. 10. jAwA BARAt DAN BANtEN sebelum tahun 1999, wilayah provinsi Jawa barat meliputi juga area yang sekarang menjadi wilayah provinsi banten. karena itu data provinsi banten tahun 1990-an masih menjadi satu dengan provinsi Jawa barat. Dalam pencapaian target pengurangan kemiskinan dan penghapusan kelaparan kedua provinsi ini mencapai hasil yang relatif lebih baik dibandingkan dengan angka nasional. persentase jumlah penduduk miskin di Jawa barat dan banten tercatat sebesar 12,20 persen pada tahun 1993, sedangkan angka nasional pada saat yang sama mencapai 13,7 persen. Hal yang sama tetap terjadi ketika Jawa barat mengalami pemekaran dan rbanten menjadi sebagai provinsi baru. Jumlah penduduk miskin yang terdapat di kedua provinsi ini tetap menunjukkan persentase di bawah persentase nasional. tidak demikian halnya dengan target pencapaian pendidikan dasar bagi semua, Jawa barat menjadi satusatunya provinsi di pulau Jawa yang pencapaian APM SLtP/Mts-nya pada tahun 2006 sebesar 62,1 persen berada di bawah angka persentase nasional yang mencapai 65,2 persen. Demikian pula sebelumnya pada tahun 1992 dan 2000, angka yang diperoleh Jawa barat yakni masing-masing sebesar 35,3 persen 57,7 persen tetap lebih rendah dari angka nasional yang masing-masing sebesar 41,9 persen dan 60,3 persen. Yang menarik ialah banten, sebagai provinsi pemekaran, ternyata pencapaian apm sLtp/mts justru lebih baik dari pencapaian angka nasional. angka kematian bayi (akb) di provinsi Jawa barat dan banten berada di di atas angka rata-rata nasional. untuk Jawa barat, akb pada tahun 2003 tercatat sebesar 44 jiwa per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan di banten angka akb tercatat 38 jiwa per 1.000 kelahiran hidup. adapun angka rata-rata nasional pada tahun 2003 tersebut adalah 35 jiwa per 1000 kelahiran hidup. sedangkan para periode 2005 pencapaiannya menunjukkan jumlah yang berbeda. Di Jawa barat akb tercatat sebesar 37 jiwa per 1.000 kelahiran hidup, sementara di banten sebesar 35 jiwa per 1.000 kelahiran hidup. adapun akb nasional pada tahun 2005 tersebut tercatat 32 jiwa per 1.000 kelahiran hidup. Dari data tersebut tampak adanya perbaikan meskipun dalam jumlah yang amat kecil baik dalam cakupan daerah maupun nasional. Demikian pula untuk target pencapaian angka kematian balita (akba), kedua provinsi ini menunjukkan prestasi melalui keberhasilan mereka menurunkan AKBA, walaupun selisihnya tidak terlalu signifikan dan masih berada di atas angka nasional. pada tahun 2003, akba di provinsi Jawa barat tercatat 50 jiwa per 1000 125
Page 1 and 2:
LAPORAN PENCAPAIAN MILLENNIUM DEVEL
Page 3 and 4:
Laporan perkembangan pencapaian miL
Page 5:
MENtERI NEGARA PERENcANAAN PEMBANGU
Page 9 and 10:
DAFtAR ISI kata pengantar menteri n
Page 11 and 12:
gambar 3.7 proporsi perempuan dalam
Page 13 and 14:
kotak 9.2 pengelolaan Hutan di papu
Page 15:
masukan berharga dikontribusikan ol
Page 18 and 19:
Laporan perkembangan pencapaian mDg
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91: Laporan perkembangan pencapaian mDg
Page 176 and 177: Lampiran 1. status pencapaian mDgs
Page 178 and 179: Lampiran 1. status pencapaian mDgs
Page 180 and 181: Lampiran 2. pencapaian target mDgs
Page 182 and 183: Lampiran 2. pencapaian target mDgs
Page 184: Lampiran 2. pencapaian target mDgs
show all

laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?