laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

More documents

Recommendations

Info

Laporan perkembangan pencapaian mDgs inDonesia 2007 118 sumatera utara termasuk daerah dengan jumlah kasus AIDS yang tinggi yaitu mencapai 416 pada tahun 2007. pada tahun 2005 tercatat insiden malaria sebanyak 5.340 kejadian. Dengan demikian provinsi ini masih menghadapi tantangan yang sangat berat dalam memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. Memastikan kelestarian lingkungan hidup merupakan tugas yang berat bagi provinsi sumatera utara. Hal tersebut terutama disebabkan menurunnya kualitas hutan yang ditandai oleh menurunnya rasio luas daratan kawasan hutan di provinsi ini, dari 53,7 pada tahun 2003 menjadi 52,2 pada tahun 2005. akses rumah tangga terhadap air minum non-perpipaan terlindungi antara tahun 1994 hingga 2006 meningkat dari 39,6 persen (1994) menjadi 50,2 (2002), dan terus meningkat menjadi 55,2 persen (2006). akses rumah tangga pada sanitasi layak antara tahun 1992 sampai 2006 juga senantiasa membaik, yaitu dari 41,1 persen pada tahun 1992, meningkat menjadi 72,7 persen pada tahun 2000, dan semakin membaik menjadi 76,7 persen pada tahun 2006. pencapaian tahun 2006 tersebut lebih baik dari angka nasional (69,3 persen) dan ratarata tiap provinsi (66,8 persen). adapun pengangguran usia muda (rentang 15-24 tahun) di provinsi ini termasuk tinggi, meskipun sedikit lebih baik dari angka nasional. pengangguran usia muda kelompok laki-laki per Februari 2007 tercatat mencapai 52,4 persen, sementara untuk kelompok perempuan mencapai 64,2 persen. secara akumulatif angka pengangguran ini mencapai 57,1 persen atau 1,53 juta juta jiwa terhitung sebagai penganggur. 3. SUMAtERA BARAt prestasi provinsi sumatera barat dalam penanggulangan kemiskinan cenderung stabil apabila dilihat dari persentase penduduk miskinnya yang menurun antara tahun 1993 hingga 2006. persentase penduduk miskin pada tahun 1993 tercatat 14,47 persen, lalu berkurang menjadi 11,41 persen pada tahun 2000, dan sedikit meningkat menjadi 11,61 pada tahun 2006. prestasi provinsi ini selalu lebih baik dari angka nasional. Dalam soal mengurangi kelaparan, provinsi ini pada tahun 1989 memiliki balita kurang gizi sebesar 37,22 persen. angka ini kemudian menurun menjadi 30,86 persen pada tahun 1992, lalu menurun lagi menjadi 21,77 persen pada tahun 2000, sebelum kemudian meningkat kembali menjadi 30,44 persen pada tahun 2006. pencapaian tahun 2006 provinsi ini lebih rendah dari angka nasional sebesar 28,05 persen. target pendidikan dasar untuk semua selalu meningkat sejak tahun 1992 hingga 2006 baik untuk jenjang pendidikan sD/mi maupun jenjang pendidikan sLtp/mts. kecenderungan peningkatan ditunjukkan oleh pencapaian apm sD/mi sebesar 90,2 persen pada tahun 1992, meningkat menjadi 92,7 persen pada tahun 2000, dan mencapai 94,2 persen pada tahun 2006. apm sLtp/mts juga cenderung meningkat dari 53.2 persen (1992) menjadi 63,0 persen (2000), dan 67,8 persen (2006). pencapaian apm sD/mi dan sLtp/ mts sumatera barat selalu lebih baik dari angka nasional dan rata-rata tiap provinsi. Kesetaraan gender bidang pendidikan di provinsi sumatera barat mengalami penurunan bila ditinjau dari rasio apm p/L sD/mi. rasio ini tercatat 102,4 pada tahun 1992 dan mengalami penurunan menjadi 99,6 pada tahun 2000, lalu turun lagi menjadi 99,2 pada tahun 2006. pencapaian rasio apm p/L sD/mi tahun 2006 ini berada di bawah pencapaian nasional sebesar 99,4. Hal sama berlaku pada apm p/L sLtp/mts sumatera barat, yang menurun dari 125,0 pada tahun 1992 menjadi 112,0 pada tahun 2000, lalu menurun lagi menjadi 108,7 pada tahun 2006. pencapaian rasio apm p/L sLtp/mts tahun 2006 ini lebih baik dari pencapaian nasional tahun yang sama yaitu 100.0. Data tersebut menginformasikan bahwasanya perempuan mempunyai akses pendidikan lebih rendah dibandingkan rekan laki-lakinya. permasalahan kesehatan menunjukkan prestasi yang baik dalam konteks pencapaian target menurunkan angka kematian anak. Jika antara tahun 1994 hingga 2003 secara akumulasi terdapat akb sebesar 48 jiwa per 1.000 kelahiran hidup, maka untuk tahun 2005 saja akb hanya 8 per 1.000 kelahiran hidup. akb tahun 2005 sama dengan angka nasional, dan lebih baik dari rata-rata tiap provinsi. sementara itu hanya mencapai 131 kasus aiDs di tahun 2007.
pencapaian target mempertahankan kelestarian lingkungan hidup di provinsi ini diindikasikan oleh perkembangan rasio luas daratan kawasan hutan yang sedikit meningkat dari 60,5 persen pada tahun 2001 menjadi 61,5 persen pada tahun 2005. selain itu pencapaian akses air minum non-perpipaan terlindungi tampak meningkat dari 33,2 persen pada tahun 1994 menjadi 47,0 persen pada tahun 2002, dan terus membaik menjadi 53,6 persen pada tahun 2006. prestasi sama juga terjadi dalam hal akses rumah tangga untuk memperoleh sanitasi layak. pada tahun 1992, akses ini tercatat 19,8 persen, kemudian meningkat pada tahun 2000 menjadi 41,3 persen, dan n terus membaik hingga tahun 2006 menjadi 49,8 persen. meskipun terjadi peningkatan pada akses air minum dan sanitasi layak, akan tetapi pencapaiannya ternyata masih di bawah angka nasional. ketertinggalan tersebut memacu provinsi ini untuk senantiasa mengejar ketertinggalannya dari provinsi-provinsi lain. salah satu barometer pencapaian target kemitraan global yang penting adalah tingkat pengangguran usia muda (rentang usia 15-24 tahun). pengangguran usia muda untuk kelompok laki-laki per Februari 2007 mencapai 50,5 persen, lebih baik dari kondisi nasional yang mencapai 53,0 persen. sementara itu untuk kelompok perempuan, angka ini per Februari 2007 mencapai 62,4 persen, yang juga lebih baik dari angka nasional yang mencapai 64,2 persen. secara akumulatif, pengangguran usia muda per Februari 2007 di sumatera barat hanya 55,0 persen. 4. RIAU DAN KEPULAUAN RIAU persentase penduduk miskin provinsi riau tahun 2006 berada pada kisaran 10,48 persen. sedangkan persentase penduduk miskin di provinsi hasil pemekarannya yakni kepulauan riau memperlihatkan jumlah yang jauh lebih kecil yaitu sebesar 7,21 persen. Dengan demikian jumlah penduduk miskin di kedua propvinsi ini berada di bawah angka nasional yang sebesar 16,58 persen. Dengan persentase jumlah penduduk miskin sebesar 11,20 persen pada tahun 1993, ini berarti selama rentang waktu 13 tahun telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,52 persen di provinsi riau dan kepulauan riau. keberadaan penduduk miskin ini diduga berada di pulau-pulau kawasan kepulauan riau yang memiliki keterbatasan akses ketimbang daerahdaerah yang terletak di daratan provinsi riau. pada tahun 1992 dan 2002, rasio apm p/L sLtp/mts provinsi riau masih meliputi daerah yang sekarang disebut sebagai provinsi kepulauan riau. pada tahun 1992 tersebut, rasio apm p/L sLtp/mts provinsi riau tercatat baru 82,5 persen. pada tahun 2002, riau dan kepulauan riau memperoleh kemajuan hingga rasio ini meningkat hingga mencapai 100,8 persen. pada tahun 2006, rasio apm p/L sLtp/mts untuk provinsi riau saja telah meningkat menjadi 130,0 persen. meskipun demikian, pencapaian riau ini masih berada di bawah angka nasional. sementara itu rasio apm p/L sLtp/mts kepulauan riau saja pada tahun 2006 telah mencapai 129,3 persen. berdasarkan informasi tersebut, bidang pendidikan tingkat sLtp/mts telah menunjukkan kesetaraan gender. Rasio P/L Upah bulanan di provinsi riau pada tahun 2007 mencapai 73,4 persen. selain masih berada di bawah angka nasional (74,8 persen), ini berarti bahwa masalah diskriminasi masih terjadi, terkait dengan bidang pengupahan yang berlaku bagi kaum perempuan dibandingkan dengan jumlah laki-laki yang menerima upah bulanan. Air minum. berkenaan dengan akses rumah tangga ke air minum, khususnya air minum non-perpipaan terlindungi, pencapaian provinsi riau tampak menurun jika dibandingkan dengan data tahun 1992 dan 2006. pada tahun 1992 jumlah rumah tangga dengan air minum non-perpipaan terlindungi di provinsi riau, termasuk kepulauan riau, mencapai 60,5 persen. pada tahun 2006, jumlah rumah tangga tersebut tercatat hanya 46,6 persen, khusus untuk provinsi riau. sedangkan untuk kepulauan riau, angka tersebut mencapai 60,1 persen. target penurunan penderita HIV/AIDS dan penyakit menular malaria pada tahun 2007 di kedua provinsi, riau dan riau kepulauan, masih tercatat secara tunggal pada provinsi induknya yakni provinsi riau. Data yang 119
Page 1 and 2:
LAPORAN PENCAPAIAN MILLENNIUM DEVEL
Page 3 and 4:
Laporan perkembangan pencapaian miL
Page 5:
MENtERI NEGARA PERENcANAAN PEMBANGU
Page 9 and 10:
DAFtAR ISI kata pengantar menteri n
Page 11 and 12:
gambar 3.7 proporsi perempuan dalam
Page 13 and 14:
kotak 9.2 pengelolaan Hutan di papu
Page 15:
masukan berharga dikontribusikan ol
Page 18 and 19:
Laporan perkembangan pencapaian mDg
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85: Laporan perkembangan pencapaian mDg
Page 176 and 177: Lampiran 1. status pencapaian mDgs
Page 178 and 179: Lampiran 1. status pencapaian mDgs
Page 180 and 181: Lampiran 2. pencapaian target mDgs
Page 182 and 183: Lampiran 2. pencapaian target mDgs
Page 184:
Lampiran 2. pencapaian target mDgs
show all

laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?