laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

3.1. PENcAPAIAN UMUM
pembahasan pencapaian mDgs dalam perspektif daerah dimaksudkan untuk melengkapi pembahasan
pencapaian mDgs pada tingkat nasional. Dari uraian pencapaian mDgs di tingkat nasional, sebagaimana
dipaparkan pada bagian sebelumnya, tampak terjadi kesenjangan pencapaian target mDgs di daerah-daerah.
terjadinya kesenjangan pencapaian target mDgs di daerah tersebut mencerminkan adanya berbagai faktor
--baik sebagai faktor pendorong maupun penghambat – dari jenis, jumlah, sifat, dan karakter dengan intensitas
yang berbeda-beda. Faktor-faktor tersebut mencakup antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi, sumber daya,
kapasitas daerah, infrastruktur, serta tingkat kesadaran dan pemahaman daerah terhadap arti, maksud dan
tujuan mDgs itu sendiri.
seperti halnya pencapaian target mDgs nasional, pencapaian mDgs di daerah meliputi berbagai target
yang terkait dengan delapan tujuan mDgs, yang terdiri dari: tujuan 1 yaitu menanggulangi kemiskinan dan
kelaparan; tujuan 2 mencapai pendidikan dasar untuk semua; tujuan 3 mendorong kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan; tujuan 4 menurunkan angka kematian anak; tujuan 5 meningkatkan kesehatan
ibu; tujuan 6 memerangi Hiv/aiDs, malaria dan penyakit menular; tujuan 7 memastikan kelestarian lingkungan
hidup; dan tujuan 8 membangun kemitraan/kerjasama global untuk pembangunan.
pemaparan pencapaian mDgs dalam perspektif daerah ini diharapkan dapat menyadarkan semua pihak
pelaku pembangunan di daerah bahwa pencapaian tujuan mDgs hanya akan tercapai jika terdapat kerjasama
dan pembagian peran yang memadai antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat di
masing-masing daerah.
satuan pelaporan pencapaian target mDgs daerah adalah pemerintah Daerah tingkat 1 atau provinsi,
termasuk daerah provinsi hasil pemekaran. Dengan demikian, jumlah daerah provinsi yang dibahas dalam
bagian ini terdiri atas 33 provinsi, dengan tujuh di antaranya merupakan daerah pemekaran, yakni:
• provinsi maluku utara yang merupakan pemekaran provinsi maluku pada tahun 1999;
• provinsi irian Jaya barat/papua barat yang merupakan pemekaran provinsi papua pada tahun 1999;
• provinsi bangka belitung yang merupakan pemekaran dari provinsi sumatera selatan pada tahun
2000;
• provinsi gorontalo yang merupakan pemekaran provinsi sulawesi utara pada tahun 2001;
• provinsi kepulauan riau yang merupakan pemekaran provinsi riau pada tahun 2002; dan
• provinsi sulawesi barat yang merupakan pemekaran provinsi sulawesi selatan pada tahun 2004.
kenyataan adanya provinsi pemekaran dan provinsi induk menyebabkan kesulitan tersendiri dalam hal
ketersediaan data maupun dalam menganalisis pencapaian target mDgs, karena tidak semua pencapaian
dapat dilacak mundur ke tahun 1990-an.
115