laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP
laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP
laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Laporan perkembangan <strong>pencapaian</strong> mDgs inDonesia 2007<br />
Gambar 8.7<br />
persentase rumah tangga yang<br />
memiliki komputer personal<br />
dan mengakses internet melalui<br />
komputer per provinsi, tahun<br />
2005 dan 2006<br />
sumber:<br />
survey sosial ekonomi nasional<br />
(bps, 2005-2006)<br />
110<br />
Wilayah <strong>indonesia</strong> yang luas dan terdiri dari lebih 13.000 pulau menyebabkan infrastruktur menjadi kendala<br />
terbesar bagi pengembangan pemanfaatan tik. meskipun demikian, kendala ini dapat teratasi dengan adanya<br />
inovasi teknologi dan pemakaian komunikasi melalui satelit, suatu teknologi yang telah dimanfaatkan oleh <strong>indonesia</strong><br />
sejak lama. tantangan besar untuk menyediakan layanan telekomunikasi bagi lebih dari 220 juta penduduk sangat<br />
bergantung pada reformasi kebijakan yang memungkinkan kompetisi di sektor ini. ketika lebar pita (bandwidth)<br />
2,4 gHz dideregulasi, terdapat lonjakan jumlah kafe internet yang memanfaatkan akses internet yang menjadi<br />
lebih murah. struktur industri telekomunikasi <strong>indonesia</strong> saat ini tidak memungkinkan terjadinya persaingan yang<br />
optimal di pasar penyediaan layanan telekomunikasi dasar. kondisi ini ditunjukkan dengan penurunan penetrasi<br />
telepon pstn dari 13,1 persen rumah tangga pada tahun 2005 menjadi 11,2 persen pada tahun 2006.<br />
selain itu, terdapat aturan yang membatasi bahwa hanya penyedia jasa internet (isp) lokal yang dapat menguasai<br />
lebar pita internasional. aturan ini menyebabkan harga internet di <strong>indonesia</strong> menjadi salah satu yang termahal di<br />
wilayah asia. Harga akses internet untuk koneksi 20 jam per bulan mencapai 37,6 persen dari pendapatan nasional<br />
bruto per kapita, sementara di thailand hanya 4,2 persen, china 13 persen, dan india 21,9 persen (itu, 2004).<br />
Dki Jakarta<br />
Di Yogyakarta<br />
banten<br />
kalimantan timur<br />
kepulauan riau<br />
bal<br />
riau<br />
Jawa barat<br />
Indonesia<br />
kalimantan selatan<br />
Jawa timur<br />
sulawesi selatan<br />
sumatera barat<br />
kepulauan bangka belitung<br />
sumatera utara<br />
bengkulu<br />
Lampung<br />
sumatera selatan<br />
papua<br />
Jawa tengah<br />
sulawesi utara<br />
gorontalo<br />
kalimantan tengah<br />
kalimantan barat<br />
maluku utara<br />
Jamb<br />
nanggroe aceh Darussalam<br />
maluku<br />
sulawesi tenggara<br />
nusa tenggara barat<br />
sulawesi tengah<br />
nusa tenggara timur<br />
irian Jaya barat<br />
sulawesi barat<br />
komputer 2005<br />
internet 2005<br />
komputer 2006<br />
internet 2006<br />
30 20 10 0 10 20 30 40<br />
pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mendorong permintaan dan investasi swasta di sektor<br />
teknologi informasi. pemerintah menerapkan program Universal Service obligation (uso). anggaran uso yang<br />
mencapai sekitar 0,75 persen dari pemasukan (revenue) kegiatan telekomunikasi setiap tahunnya digunakan untuk<br />
menyediakan satu telepon bagi setiap desa di <strong>indonesia</strong>. saat ini terdapat sekitar 70.000 desa yang tidak memiliki<br />
akses telepon. pada tahun 2006 <strong>indonesia</strong> juga telah meluncurkan program Indonesia Goes open Source (igos)<br />
untuk menyediakan perangkat lunak open source kepada seluruh instansi pemerintah dan lembaga pendidikan.