laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

More documents

Recommendations

Info

Laporan perkembangan pencapaian mDgs inDonesia 2007 104 negara maju, pencapaian target mDgs di negara-negara tersebut sangat sulit diwujudkan. berkaitan dengan hal ini, komitmen negara maju untuk menyisihkan 0,7 persen dari gni-nya untuk disalurkan sebagai dana oDa kepada negara miskin sangat penting untuk terus didorong realisasinya. bagi pemerintah, ini menjadi salah satu tantangan untuk terus berperan secara aktif secara regional maupun global, serta mendorong lebih lanjut kemitraan dan kerjasama pembangunan global untuk membantu pencapaian mDgs. kebijakan umum tentang pinjaman dan hibah luar negeri didasarkan pada Deklarasi paris (2 maret 2005) tentang efektifitas pemanfaatan bantuan luar negeri (aid) ditandatangani oleh 91 negara dan 26 lembaga multilateral dan bilateral yang menyatakan bahwa seluruh penandatangan deklarasi sepakat akan memberikan komitmen dalam mempercepat peningkatan efektifitas pemanfaatan bantuan luar negeri melalui langkahlangkah sebagai berikut: (1) meningkatkan kemampuan negara-negara penerima bantuan (partner) dalam menyusun strategi pembangunan nasional dan kerangka kerja operasional (dalam perencanaan, pembiayaan, dan penilaian kinerja); (2) meningkatkan kesesuaian bantuan dengan prioritas, sistem dan prosedur serta membantu meningkatkan kapasitas negara-negara penerima bantuan; (3) meningkatkan akuntabilitas (accountability) kebijakan, strategi, dan kinerja pemanfaatan bantuan kepada masyarakat dan parlemen di negara donor dan penerima bantuan; (4) menghilangkan duplikasi kegiatan dan melakukan rasionalisasi kegiatan donor agar dana dapat digunakan seefektif mungkin; (5) melakukan reformasi dan menyederhanakan kebijakan dan prosedur dari donor untuk meningkatkan kerjasama dan penyesuaian prioritas, sistem dan prosedur negara-negara penerima bantuan; dan (6) menyusun standar dan ukuran-ukuran atas kinerja dan akuntabilitas sistem dari negara-negara penerima bantuan dalam manajemen keuangan publik, pengadaan barang dan jasa, perlindungan hukum dan lingkungan hidup, yang sejalan dengan praktek yang dapat diterima secara luas serta dapat dilaksanakan dengan mudah. bagi pemerintah indonesia sendiri, pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan pengelolaan ekonomi makro. pengadaan pinjaman luar negeri disusun dengan mempertimbangkan kemampuan pemerintah untuk membayar kembali pinjaman tersebut di masa yang akan datang serta kemampuan kementerian negara/Lembaga, pemerintah Daerah (pemda) maupun badan usaha milik negara (bumn) pelaksana kegiatan dalam penyerapan dana pinjaman. arah kebijakan dalam pengelolaan pinjaman/hibah luar negeri yang tertuang dalam rpJmn 2004-2009 mencakup: (1) menurunkan secara bertahap proporsi pinjaman luar negeri pemerintah terhadap pDb, dari 54,3 persen pada 2004 menjadi 31,8 persen pada 2009; (2) meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas pemanfaatan pinjaman/hibah luar negeri; dan (3) peningkatan pendayagunaan sumber daya dalam negeri dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai pinjaman/hibah luar negeri. rpJm 2004-2009 juga mengamanatkan beberapa kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri dalam rangka mencapai kemandirian pendanaan pembangunan, diantaranya dengan menurunkan porsi pinjaman luar negeri dalam pembiayaan apbn. sementara itu, kebijakan dalam pemanfaatan hibah luar negeri terutama untuk mendorong peningkatan kemampuan sumber daya manusia pada bidang keahlian yang belum dimiliki indonesia dengan persyaratan tidak mengikat dan tidak menimbulkan ketergantungan di masa yang akan datang. pendanaan luar negeri sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan pembangunan, perlu dimanfaatkan secara optimal sehingga dapat meningkatkan kapasitas ekonomi nasional. Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan pendanaan luar negeri tersebut, pemerintah mengaturnya melalui penerbitan peraturan pemerintah (pp) nomor 2 tahun 2006 tentang tata cara pengadaan pinjaman dan/atau penerimaan Hibah serta penerusan pinjaman dan/atau Hibah Luar negeri. Dalam rangka mengoperasionalisasikan pelaksanaan pp nomor 2 tahun 2006 tersebut bappenas menyusun peraturan menteri negara perencanaan pembangunan nasional/kepala badan perencanaan pembangunan nasional nomor per.005/m.ppn/06/2006 tentang tata cara perencanaan dan pengajuan usulan serta penilaian kegiatan yang Dibiayai dari pinjaman dan/atau Hibah Luar negeri; dan menteri keuangan menyusun dua peraturan lainnya, yaitu permenkeu no. 52/pmk.010/2006 tentang tata cara pemberian Hibah kepada Daerah; dan permenkeu no. 53/pmk.010/2006 tentang tata cara pemberian pinjaman Daerah dari pemerintah yang Dananya bersumber dari pinjaman Luar negeri.
pokok-pokok kebijakan dari dari pp nomor 2/2006 sendiri adalah: (1) paradigma baru bahwa kebutuhan pHLn didasarkan pada program rpJm atau country driven dimana program merupakan government interest; (2) kewenangan melakukan pinjaman dilaksanakan menteri keuangan; (3) kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dilarang melakukan perikatan yang dapat menimbulkan kewajiban pemerintah melakukan pinjaman luar negeri; (3) kebijakan satu pintu dalam lembaga yang mengusulkan pHLn dimana pengusulan kegiatan hanya bias dilakukan oleh oleh pimpinan tertinggi (menteri/pimpinan Lembaga/kepala Daerah/ Direksi bumn); dan (4) pembagian fungsi yang jelas antara proses perencanaan dan negosiasi dimana proses perencanaan dan persiapan dikoordinasikan oleh bappenas (pengusulan kegiatan disampaikan ke bappenas), dan negosiasi dengan calon penyedia pHLn dikoordinasikan oleh Departemen keuangan. Dalam rangka pelaksanaan arahan kebijakan tersebut, pemerintah saat ini telah dan sedang melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut: 1. penyusunan strategi pemanfaatan pinjaman luar negeri dalam jangka menengah sebagai turunan dari rpJmn 2004-2009; 2. penyusunan draf rancangan undang-undang pinjaman dan Hibah Luar negeri (ruu pHLn) serta penyusunan ketentuan-ketentuan teknis yang diperlukan sebelum ruu pHLn disahkan; 3. penguatan sistem perencanaan pinjaman dan hibah luar negeri serta peningkatan kualitas persiapan proyek; 4. peningkatan sistem/manajemen risiko, baik berupa risiko pembiayaan kembali (refinancing risk) yakni risiko kemampuan pembiayaan pinjaman yang jatuh tempo, risiko nilai tukar, maupun risiko tingkat suku bunga (untuk pinjaman dengan tingkat suku bunga mengambang); 5. peningkatan kapasitas sumber daya manusia (sDm) pengelola dan pengguna pinjaman/hibah luar negeri; dan 6. peningkatan sistem database pinjaman/hibah luar negeri. pemerintah indonesia juga akan terus meningkatkan efektivitas pemanfaatan pinjaman dan hibah luar negeri sebagaimana yang diamantkan dalam Deklarasi paris tahun 2005 tentang Aid Effectiveness. rasa kepemilikan (ownership) dan kesesuaian dengan program prioritas nasional akan terus ditingkatkan. pemerintah juga akan terus mendorong pelaksanaan harmonisasi pemanfaatan pinjaman/hibah luar negeri. pada awal tahun 2007 pemerintah membubarkan forum consultative group on indonesia (cgi). upaya ini dilakukan agar pemanfaatan pinjaman dan hibah luar negeri menjadi lebih “country-driven”. pembahasan kerjasama lebih lanjut dilaksanakan secara bilateral dengan masing-masing kreditor/donor untuk membahas isu-isu yang lebih spesifik mengenai hal teknis dan upaya perbaikan yang akan dilaksanakan ke depan. selain upaya-upaya tersebut di atas, pemerintah juga akan terus mengintensifkan pemanfaatan skema-skema pengurangan beban pinjaman, antara lain melalui debt swap serta optimalisasi pemanfaatan hibah. sumbersumber pendanaan hibah, terutama yang berkaitan dengan isu lingkungan hidup, penanggulangan kemiskinan, dan demokratisasi akan lebih dioptimalkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. tujuan 8. membangun kemitraan global untuk pembangunan 105
Page 1 and 2:
LAPORAN PENCAPAIAN MILLENNIUM DEVEL
Page 3 and 4:
Laporan perkembangan pencapaian miL
Page 5:
MENtERI NEGARA PERENcANAAN PEMBANGU
Page 9 and 10:
DAFtAR ISI kata pengantar menteri n
Page 11 and 12:
gambar 3.7 proporsi perempuan dalam
Page 13 and 14:
kotak 9.2 pengelolaan Hutan di papu
Page 15:
masukan berharga dikontribusikan ol
Page 18 and 19:
Laporan perkembangan pencapaian mDg
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71: Laporan perkembangan pencapaian mDg
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Lampiran 1. status pencapaian mDgs
Page 178 and 179:
Lampiran 1. status pencapaian mDgs
Page 180 and 181:
Lampiran 2. pencapaian target mDgs
Page 182 and 183:
Page 184:
show all

laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?