laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

Laporan perkembangan pencapaian mDgs inDonesia 2007
104
negara maju, pencapaian target mDgs di negara-negara tersebut sangat sulit diwujudkan. berkaitan dengan
hal ini, komitmen negara maju untuk menyisihkan 0,7 persen dari gni-nya untuk disalurkan sebagai dana oDa
kepada negara miskin sangat penting untuk terus didorong realisasinya. bagi pemerintah, ini menjadi salah
satu tantangan untuk terus berperan secara aktif secara regional maupun global, serta mendorong lebih lanjut
kemitraan dan kerjasama pembangunan global untuk membantu pencapaian mDgs.
kebijakan umum tentang pinjaman dan hibah luar negeri didasarkan pada Deklarasi paris (2 maret 2005)
tentang efektifitas pemanfaatan bantuan luar negeri (aid) ditandatangani oleh 91 negara dan 26 lembaga
multilateral dan bilateral yang menyatakan bahwa seluruh penandatangan deklarasi sepakat akan memberikan
komitmen dalam mempercepat peningkatan efektifitas pemanfaatan bantuan luar negeri melalui langkahlangkah
sebagai berikut: (1) meningkatkan kemampuan negara-negara penerima bantuan (partner) dalam
menyusun strategi pembangunan nasional dan kerangka kerja operasional (dalam perencanaan, pembiayaan,
dan penilaian kinerja); (2) meningkatkan kesesuaian bantuan dengan prioritas, sistem dan prosedur serta
membantu meningkatkan kapasitas negara-negara penerima bantuan; (3) meningkatkan akuntabilitas
(accountability) kebijakan, strategi, dan kinerja pemanfaatan bantuan kepada masyarakat dan parlemen di
negara donor dan penerima bantuan; (4) menghilangkan duplikasi kegiatan dan melakukan rasionalisasi
kegiatan donor agar dana dapat digunakan seefektif mungkin; (5) melakukan reformasi dan menyederhanakan
kebijakan dan prosedur dari donor untuk meningkatkan kerjasama dan penyesuaian prioritas, sistem dan
prosedur negara-negara penerima bantuan; dan (6) menyusun standar dan ukuran-ukuran atas kinerja dan
akuntabilitas sistem dari negara-negara penerima bantuan dalam manajemen keuangan publik, pengadaan
barang dan jasa, perlindungan hukum dan lingkungan hidup, yang sejalan dengan praktek yang dapat diterima
secara luas serta dapat dilaksanakan dengan mudah.
bagi pemerintah indonesia sendiri, pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri menjadi salah satu bagian
yang tidak terpisahkan dalam kebijakan pengelolaan ekonomi makro. pengadaan pinjaman luar negeri disusun
dengan mempertimbangkan kemampuan pemerintah untuk membayar kembali pinjaman tersebut di masa
yang akan datang serta kemampuan kementerian negara/Lembaga, pemerintah Daerah (pemda) maupun
badan usaha milik negara (bumn) pelaksana kegiatan dalam penyerapan dana pinjaman.
arah kebijakan dalam pengelolaan pinjaman/hibah luar negeri yang tertuang dalam rpJmn 2004-2009
mencakup: (1) menurunkan secara bertahap proporsi pinjaman luar negeri pemerintah terhadap pDb, dari
54,3 persen pada 2004 menjadi 31,8 persen pada 2009; (2) meningkatkan transparansi, efisiensi, dan
efektivitas pemanfaatan pinjaman/hibah luar negeri; dan (3) peningkatan pendayagunaan sumber daya
dalam negeri dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai pinjaman/hibah luar negeri.
rpJm 2004-2009 juga mengamanatkan beberapa kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pinjaman dan hibah
luar negeri dalam rangka mencapai kemandirian pendanaan pembangunan, diantaranya dengan menurunkan
porsi pinjaman luar negeri dalam pembiayaan apbn. sementara itu, kebijakan dalam pemanfaatan hibah luar
negeri terutama untuk mendorong peningkatan kemampuan sumber daya manusia pada bidang keahlian yang
belum dimiliki indonesia dengan persyaratan tidak mengikat dan tidak menimbulkan ketergantungan di masa
yang akan datang.
pendanaan luar negeri sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan pembangunan, perlu dimanfaatkan
secara optimal sehingga dapat meningkatkan kapasitas ekonomi nasional. Dalam rangka meningkatkan
pemanfaatan pendanaan luar negeri tersebut, pemerintah mengaturnya melalui penerbitan peraturan
pemerintah (pp) nomor 2 tahun 2006 tentang tata cara pengadaan pinjaman dan/atau penerimaan Hibah
serta penerusan pinjaman dan/atau Hibah Luar negeri.
Dalam rangka mengoperasionalisasikan pelaksanaan pp nomor 2 tahun 2006 tersebut bappenas menyusun
peraturan menteri negara perencanaan pembangunan nasional/kepala badan perencanaan pembangunan
nasional nomor per.005/m.ppn/06/2006 tentang tata cara perencanaan dan pengajuan usulan serta
penilaian kegiatan yang Dibiayai dari pinjaman dan/atau Hibah Luar negeri; dan menteri keuangan menyusun
dua peraturan lainnya, yaitu permenkeu no. 52/pmk.010/2006 tentang tata cara pemberian Hibah kepada
Daerah; dan permenkeu no. 53/pmk.010/2006 tentang tata cara pemberian pinjaman Daerah dari
pemerintah yang Dananya bersumber dari pinjaman Luar negeri.