laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

peningkatan hingga mencapai US$53.865 juta pada tahun 1997. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun
1997/1998 membuat posisi rasio pinjaman luar negeri terhadap produk domestik bruto (pDb) meningkat
tajam akibat penurunan nilai tukar rupiah. Demikian pula halnya proporsi pinjaman luar negeri terhadap
ekspor, naik cukup besar dari 254,64 pada tahun 1997 menjadi sekitar 304,32 pada 1999. rasio pinjaman
luar negeri terhadap ekspor meningkat cukup besar karena meningkatnya total pinjaman pemerintah dan
menurunnya ekspor, dari sebesar US$53.443,10 juta pada 1997 menjadi US$48.665,50 juta pada tahun
1999.
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Dsr (%) posisi pinjaman Ln/pDb (%)
kondisi perekonomian indonesia terus membaik pasca krisis yang terjadi pada 1997/1998. secara gradual
rasio pinjaman luar negeri pemerintah terus menurun dari 126 persen lebih pada 1998 menjadi sekitar 39
persen pada 2006.
stabilnya kondisi makro ekonomi meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap pemerintah
indonesia. atas dasar ini, surat berharga negara dalam valuta asing mendapatkan respon yang positif dari
pasar internasional. Dengan demikian alternatif pembiayaan luar negeri kini semakin luas bukan hanya berasal
dari pinjaman proyek (project loan) dan pinjaman program (program loan). Walaupun potensinya sangat besar,
pinjaman luar negeri dikelola secara hati-hati sesuai dengan arahan kebijakan nasional dan sebagai bagian
dari pengelolaan fiskal yang berkelanjutan.
8.2.3. tANtANGAN UPAYA YANG DIPERLUKAN
Pengelolaan pinjaman luar negeri secara makro tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan efisiensi
pemanfaatan pinjaman secara mikro. saat ini pelaksanaan proyek yang dibiayai pinjaman luar negeri masih
menghadapi kendala rendahnya tingkat penyerapan dana pinjaman. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan
dalam pelaksanaan proyek karena permasalahan teknis yang dihadapi, misalnya dalam hal pengadaan
barang/jasa, organisasi dan koordinasi, serta penyediaan dana pendamping. keterlambatan ini sangat
merugikan karena akan meningkatkan akumulasi biaya komitmen (commitment fee) serta mengurangi manfaat
proyek karena selesai tidak tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan. berbagai permasalahan tersebut
disebabkan oleh banyak faktor, baik soal kebijakan, kelembagaan, maupun teknis pengelolaan pinjaman. belum
adanya strategi pemanfaatan pinjaman yang spesifik serta undang-undang mengenai pinjaman luar negeri
mengakibatkan manajemen pengelolaannya belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara komprehensif.
tantangan lain yang dihadapi pemerintah adalah besarnya cicilan pokok dan bunga pinjaman yang harus
dibayar setiap tahun yakni sekitar US$6 hingga 6,5 miliar atau sekitar 25 persen dari total belanja Pemerintah.
Di sisi yang lain, pemerintah sudah tidak dapat lagi memanfaatkan fasilitas penjadwalan kembali pembayaran
pinjaman yang biasa dilakukan melalui Forum paris club. Diperlukan upaya lain agar beban pembayaran
pinjaman tidak semakin membebani pemerintah di masa yang akan datang.
berdasarkan status pencapaian mDgs yang diuraikan pada bagian sebelumnya dari laporan ini, terdapat
beberapa target yang sulit untuk dicapai, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan. untuk itu, masih
dibutuhkan dana yang sangat besar untuk mencapai target tersebut. Hal ini terjadi di hampir seluruh negara
berkembang dan miskin, terutama di afrika. Dengan demikian, tanpa adanya dukungan pendanaan dari
tujuan 8. membangun kemitraan global untuk pembangunan
Gambar 8.3
rasio Debt-to Service dan rasio
posisi pinjaman Luar negeri
terhadap pDb, 1990-2006
sumber:
bank indonesia
103