laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

More documents

Recommendations

Info

Laporan perkembangan pencapaian mDgs inDonesia 2007 102 saja membutuhkan waktu yang lebih lama dalam peningkatan kapasitas untuk menghadapi berbagai implikasi akibat adanya perjanjian perdagangan bebas. perdagangan itu sendiri bukan suatu tujuan akhir, namun seharusnya dilihat dalam konteks yang lebih luas, yaitu untuk penciptaan lapangan kerja dan pembangunan manusia. sayangnya, perundingan World trade organization (Wto) putaran terakhir, yang disebut “putaran Doha” gagal mencapai kesepakatan antara negara-negara maju dan berkembang. Dalam sistem keuangan, terobosan pada fungsi intermediasi perbankan yang akan mendukung pencapaian mDgs juga perlu diciptakan, terutama dalam hal penyaluran kredit untuk usaha mikro dan penduduk miskin. selama ini penyaluran kredit tersebut terkendala oleh peraturan mengenai collateral atau jaminan sehingga kredit tidak dapat menjangkau penduduk miskin yang membutuhkan. indonesia dapat berperan penting di tingkat global untuk dapat memanfaatkan perdagangan internasional baik bagi indonesia sendiri maupun bagi negara-negara berkembang lainnya. indonesia tidak hanya perlu bernegosiasi untuk memperoleh akses yang lebih adil atas ekspor barang dan jasanya, melainkan juga perlu mengurangi beberapa hambatan dari sisi penawaran agar dapat meningkatkan perdagangan. indonesia, antara lain, perlu mendorong investasi di sektor manufaktur yang pada akhirnya dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Dalam hal ini, pemerintah telah meluncurkan paket kebijakan penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif agar dapat menarik penanaman modal asing (Foreign Direct Investment/FDi) yang sejauh ini belum berhasil mencapai tingkat sebelum krisis. selanjutnya, untuk meningkatkan penanaman modal, indonesia mengembangkan beberapa zona perdagangan bebas (Free Trade Zone/FtZ) baru. Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah perlu secara proaktif menyusun dan melaksanakan kebijakan yang dapat mengembangkan ekonomi lokal serta mendorong agar dunia usaha mampu berkiprah di pasar domestik dan internasional. target 15 MENANGANI HUtANG NEGARA BERKEMBANG MELALUI UPAYA NASIONAL MAUPUN INtERNASIONAL AGAR PENGELOLAAN HUtANG BERKESINAMBUNGAN DALAM jANGKA PANjANG. 8.2.1. INDIKAtOR indikator yang digunakan dalam menangani hutang negara berkembang melalui upaya nasional maupun internasional agar pengelolaan hutang berkesinambungan dalam jangka panjang adalah: 1. rasio pinjaman luar negeri terhadap pDb. 2. Debt-to-Service Ratio (Dsr). 8.2.2. KEADAAN DAN KEcENDERUNGAN Official Development Assistance (oDa) disalurkan kepada negara miskin dan berkembang dalam bentuk pinjaman lunak dan hibah. sebagai salah satu negara berkembang, pemerintah indonesia memanfaatkan sumber pinjaman dan hibah luar negeri sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan pembangunan. ini mengingat besarnya kebutuhan dana pembangunan dibandingkan dengan sumber dana yang tersedia di dalam negeri. pinjaman dan hibah luar negeri dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan ekonomi dalam rangka memperbaiki tingkat kesejahteraan rakyat dan memenuhi kebutuhan dasar, menurunkan angka kemiskinan, serta membangun dan memperbaiki infrastruktur. pinjaman dan hibah luar negeri telah dimanfaatkan dalam pembiayaan pembangunan sejak tahun 1960-an. Pada tahun 1966, jumlah pinjaman luar negeri Pemerintah berjumlah US$2.015 juta dan terus mengalami
peningkatan hingga mencapai US$53.865 juta pada tahun 1997. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997/1998 membuat posisi rasio pinjaman luar negeri terhadap produk domestik bruto (pDb) meningkat tajam akibat penurunan nilai tukar rupiah. Demikian pula halnya proporsi pinjaman luar negeri terhadap ekspor, naik cukup besar dari 254,64 pada tahun 1997 menjadi sekitar 304,32 pada 1999. rasio pinjaman luar negeri terhadap ekspor meningkat cukup besar karena meningkatnya total pinjaman pemerintah dan menurunnya ekspor, dari sebesar US$53.443,10 juta pada 1997 menjadi US$48.665,50 juta pada tahun 1999. 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Dsr (%) posisi pinjaman Ln/pDb (%) kondisi perekonomian indonesia terus membaik pasca krisis yang terjadi pada 1997/1998. secara gradual rasio pinjaman luar negeri pemerintah terus menurun dari 126 persen lebih pada 1998 menjadi sekitar 39 persen pada 2006. stabilnya kondisi makro ekonomi meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap pemerintah indonesia. atas dasar ini, surat berharga negara dalam valuta asing mendapatkan respon yang positif dari pasar internasional. Dengan demikian alternatif pembiayaan luar negeri kini semakin luas bukan hanya berasal dari pinjaman proyek (project loan) dan pinjaman program (program loan). Walaupun potensinya sangat besar, pinjaman luar negeri dikelola secara hati-hati sesuai dengan arahan kebijakan nasional dan sebagai bagian dari pengelolaan fiskal yang berkelanjutan. 8.2.3. tANtANGAN UPAYA YANG DIPERLUKAN Pengelolaan pinjaman luar negeri secara makro tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan efisiensi pemanfaatan pinjaman secara mikro. saat ini pelaksanaan proyek yang dibiayai pinjaman luar negeri masih menghadapi kendala rendahnya tingkat penyerapan dana pinjaman. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan dalam pelaksanaan proyek karena permasalahan teknis yang dihadapi, misalnya dalam hal pengadaan barang/jasa, organisasi dan koordinasi, serta penyediaan dana pendamping. keterlambatan ini sangat merugikan karena akan meningkatkan akumulasi biaya komitmen (commitment fee) serta mengurangi manfaat proyek karena selesai tidak tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan. berbagai permasalahan tersebut disebabkan oleh banyak faktor, baik soal kebijakan, kelembagaan, maupun teknis pengelolaan pinjaman. belum adanya strategi pemanfaatan pinjaman yang spesifik serta undang-undang mengenai pinjaman luar negeri mengakibatkan manajemen pengelolaannya belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara komprehensif. tantangan lain yang dihadapi pemerintah adalah besarnya cicilan pokok dan bunga pinjaman yang harus dibayar setiap tahun yakni sekitar US$6 hingga 6,5 miliar atau sekitar 25 persen dari total belanja Pemerintah. Di sisi yang lain, pemerintah sudah tidak dapat lagi memanfaatkan fasilitas penjadwalan kembali pembayaran pinjaman yang biasa dilakukan melalui Forum paris club. Diperlukan upaya lain agar beban pembayaran pinjaman tidak semakin membebani pemerintah di masa yang akan datang. berdasarkan status pencapaian mDgs yang diuraikan pada bagian sebelumnya dari laporan ini, terdapat beberapa target yang sulit untuk dicapai, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan. untuk itu, masih dibutuhkan dana yang sangat besar untuk mencapai target tersebut. Hal ini terjadi di hampir seluruh negara berkembang dan miskin, terutama di afrika. Dengan demikian, tanpa adanya dukungan pendanaan dari tujuan 8. membangun kemitraan global untuk pembangunan Gambar 8.3 rasio Debt-to Service dan rasio posisi pinjaman Luar negeri terhadap pDb, 1990-2006 sumber: bank indonesia 103
Page 1 and 2:
LAPORAN PENCAPAIAN MILLENNIUM DEVEL
Page 3 and 4:
Laporan perkembangan pencapaian miL
Page 5:
MENtERI NEGARA PERENcANAAN PEMBANGU
Page 9 and 10:
DAFtAR ISI kata pengantar menteri n
Page 11 and 12:
gambar 3.7 proporsi perempuan dalam
Page 13 and 14:
kotak 9.2 pengelolaan Hutan di papu
Page 15:
masukan berharga dikontribusikan ol
Page 18 and 19:
Laporan perkembangan pencapaian mDg
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69: Laporan perkembangan pencapaian mDg
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Lampiran 1. status pencapaian mDgs
Page 178 and 179:
Lampiran 1. status pencapaian mDgs
Page 180 and 181:
Lampiran 2. pencapaian target mDgs
Page 182 and 183:
Page 184:
show all

laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?