laporan pencapaian millennium development goals indonesia - UNDP

Laporan perkembangan pencapaian mDgs inDonesia 2007
98
kotak 7.2
PANDANGAN MASYARAKAt SIPIL: apa Yang kurang Dari kebiJakan pemerintaH Di
biDang perumaHan Dan permukiman?
pada saat ini, kebutuhan akan perumahan sebanyak kurang lebih 7 juta dan bakal meningkat seiring
dengan bertambahnya rumah tangga baru. pembangunan rumah tak mampu memenuhi kebutuhan
tersebut, apalagi pengembang swasta lebih mengutamakan real estate dan apartemen yang sulit
dijangkau kaum miskin. tak mengherankan bila kemudian di perkotaan tumbuh pemukimaan dan
perumahan yang tak layak huni atau perumahan kumuh.
perumahan kumuh ditemukan di hampir semua wilayah perkotaan di indonesia. tidak ditemukan data
akurat mengenai jumlah lingkungan permukiman kumuh di seluruh indonesia. namun hampir di seluruh
wilayah perkotaan di indonesia memiliki sangat banyak kantong wilayah permukiman kumuh. mereka
merupakan kelompok termiskin yang tidak pernah diperhitungkan dalam data statistik di indonesia.
mereka tidak memperoleh akses pendidikan, sangat rentan terhadap berbagai masalah kesehatan,
dan senantiasa terancam penggusuran oleh proyek-proyek investasi. Hal ini disebabkan oleh stigma
yang dilekatkan pada masyarakat: pemukiman kumuh sebagai penduduk ilegal atau penduduk liar,
sehingga pemerintah daerah merasa tidak berkewajiban untuk mengurus upaya perbaikan lingkungan
permukiman kumuh ini. pemerintah daerah justru melakukan pembersihan melalui berbagai bentuk
penggusuran, dengan alasan menggangu dan merusak keindahan kota atau lahan akan dibangun untuk
kepentingan lain.
pemerintah memang telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membangun perumahan rakyat.
namun berbagai persyaratan untuk dapat mengakses bantuan perumahan tersebut tetap tidak
terjangkau oleh kelompok yang paling miskin ini. pertama, permasalahan sulitnya memperoleh ktp.
tanpa ktp, masyarakat tidak akan dapat mengajukan bantuan pengadaan atau perbaikan perumahan.
kedua, bantuan untuk memperoleh kredit mikro perumahan mensyarakatkan adanya jaminan
(berupa barang atau surat berharga) sementara masyarakat miskin tidak memiliki harta yang dapat
dipergunakan sebagai jaminan. ketiga, diterima atau tidaknya pengajuan kredit selalu didasarkan pada
tingkat penghasilan dan kestabilan kerja. masyarakat yang miskin, yang memiliki pendapatan sangat
rendah dan bekerja tidak tetap, diragukan kemampuannya untuk membayar cicilan kredit sehingga
pengajuan mereka seringkali ditolak. Dengan demikian, kebijakan pemerintah terkait dengan upaya
perbaikan permukiman kumuh belum sepenuhnya merupakan penyelesaian masalah bagi perbaikan
pemukiman kumuh tersebut.
Di bidang persewaan, pemerintah sama sekali tak menyentuhnya. bidang ini kebanyakan diusahakan
oleh perorangan dan amat terbatas sekali dilakukan oleh swasta. akibatnya, informasi atau data
mengenai hal ini sulit sekali diperoleh. padahal, bidang ini amat besar peluangnya dalam mengurangi
kantong (enclave) pemukiman kumuh.